Kabupaten Bandung | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menilai program Sekolah Rakyat berpotensi menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga miskin. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M Akhiri Hailuki, menyampaikan pandangan itu di Bandung pada Rabu. Menurut dia, upaya mengatasi kemiskinan perlu melihat kebutuhan anak sekaligus kondisi rumah tangga mereka. Pendidikan yang dapat diakses anak memberi peluang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan bekal bagi masa depan, sementara tekanan ekonomi keluarga dapat memengaruhi keberlanjutan proses belajar. Karena itu, Sekolah Rakyat dipandang relevan apabila pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar di sekolah.
Hailuki memandang akses pendidikan bagi anak perlu berjalan bersama pemberdayaan ekonomi orang tua. Kedua upaya tersebut menyasar aspek yang saling berkaitan dalam kehidupan keluarga: kesempatan anak untuk belajar dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penguatan ekonomi dapat membantu orang tua mengembangkan kapasitas, keterampilan, atau sumber penghasilan, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing keluarga. Sementara itu, dukungan pendidikan memberi anak ruang untuk tumbuh dan memperoleh bekal yang lebih baik. Integrasi program tidak berarti bahwa satu kegiatan otomatis menyelesaikan seluruh persoalan, melainkan menempatkan pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga dalam satu perhatian kebijakan.
Pendekatan terpadu itu dinilai penting karena kemiskinan dapat berlangsung lintas generasi ketika keterbatasan ekonomi menghambat kesempatan belajar dan peluang keluarga untuk memperbaiki kesejahteraan. Dengan mendampingi anak dan orang tua secara bersamaan, Sekolah Rakyat berpotensi ikut membantu memutus mata rantai tersebut. Namun, potensi itu bergantung pada pelaksanaan yang sesuai kebutuhan, dukungan yang memadai, serta kesinambungan pendampingan. Program tersebut tidak dengan sendirinya menjamin keluarga keluar dari kemiskinan atau menghasilkan perubahan ekonomi tertentu. Penilaian DPRD menegaskan pentingnya menghubungkan layanan pendidikan dengan upaya pemberdayaan, sehingga anak memperoleh kesempatan berkembang dan orang tua mendapat dukungan untuk memperkuat kehidupan ekonomi keluarga.
Hailuki berharap Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga paling rentan, terutama rumah tangga yang tercatat pada desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penentuan sasaran yang tepat dinilai penting agar kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas diberikan kepada mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi paling berat. Dengan demikian, program ini dapat membantu anak mengembangkan kemampuan dan memperluas peluang masa depannya, sekaligus menjadi bagian dari upaya memutus kemiskinan antargenerasi. Data sosial ekonomi dapat menjadi acuan untuk mengenali keluarga yang membutuhkan dukungan, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan oleh kelompok yang lebih mudah mengakses layanan pendidikan.
Namun, menurut Hailuki, perhatian kepada siswa perlu disertai dukungan bagi orang tua. Ia berharap keluarga penerima manfaat dapat dijangkau program pemberdayaan ekonomi maupun pelatihan keterampilan. Dukungan semacam itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi orang tua, agar mereka memiliki bekal untuk mengembangkan kegiatan produktif atau memperoleh pekerjaan. Pelatihan saja mungkin tidak langsung mengubah keadaan, sehingga akses terhadap peluang ekonomi dan pendampingan juga perlu dipertimbangkan. Jika orang tua memperoleh keterampilan yang relevan serta kesempatan untuk menerapkannya, peluang menambah pendapatan rumah tangga dapat terbuka lebih luas. Langkah tersebut diharapkan membantu keluarga berupaya keluar dari kemiskinan ekstrem paling lambat dalam lima tahun ke depan.
Harapan itu berangkat dari pandangan bahwa pendidikan anak saja belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh keluarga. Sekolah dapat memperkuat bekal anak, tetapi kondisi ekonomi rumah tangga turut menentukan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendukung proses belajar. Karena itu, intervensi bagi orang tua sebaiknya berjalan berdampingan dengan layanan pendidikan, bukan diperlakukan sebagai tambahan yang terpisah. Pemberdayaan yang menyentuh anak dan orang tua sekaligus berpotensi membangun fondasi perubahan yang lebih kuat: anak memperoleh kesempatan belajar, sementara orang tua mendapat jalan untuk meningkatkan kapasitas dan akses ekonomi. Dengan pendekatan terpadu, Sekolah Rakyat diharapkan memberi manfaat yang melampaui ruang kelas dan membantu keluarga membangun kemandirian secara bertahap.Hailuki menilai upaya Sekolah Rakyat untuk membantu keluarga keluar dari kemiskinan dapat diperkuat melalui penyelarasan dengan program pemberdayaan Pemerintah Kabupaten Bandung. Dukungan bagi siswa, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan langkah yang meningkatkan kemampuan ekonomi orang tua. Dengan demikian, manfaat pendidikan tidak hanya dirasakan anak di ruang belajar, tetapi juga mendorong keluarga memperoleh peluang yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merencanakan masa depan.
Salah satu bentuk dukungan yang dapat dihubungkan dengan pemberdayaan orang tua ialah dana bergulir tanpa agunan dan tanpa bunga. Skema ini berpotensi memberi akses modal kepada keluarga yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, tetapi terkendala persyaratan pinjaman. Pendampingan dalam penggunaan dana, pengelolaan usaha, dan pencatatan keuangan juga penting agar bantuan dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan mendukung kegiatan produktif. Selain akses modal, perlindungan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan perlu diperhatikan. Hailuki berharap orang tua yang mencari nafkah di sektor informal turut terakomodasi, sebab mereka kerap menghadapi ketidakpastian pendapatan dan risiko kerja tanpa perlindungan memadai.
Penyelarasan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat diharapkan membuat dukungan bagi keluarga miskin lebih terpadu dan berkelanjutan. Koordinasi antarpemerintah dapat membantu memastikan bantuan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta perlindungan sosial saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Keluarga dapat memperoleh akses untuk mengembangkan usaha sesuai potensi dan kebutuhan setempat, sekaligus meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Jika dirancang dengan pendampingan dan akses perlindungan yang memadai, berbagai program tersebut dapat membantu keluarga menghadapi guncangan ekonomi, memperluas sumber penghasilan, dan memperbaiki kondisi hidup secara bertahap. Pendekatan yang menyatukan pendidikan anak dengan penguatan ekonomi orang tua juga memberi peluang lebih besar agar perubahan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek. Harapannya, keluarga memiliki dasar yang lebih kuat untuk mandiri, menjaga keberlanjutan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan dari waktu ke waktu.Dukungan DPRD Kabupaten Bandung menjadi bagian penting dalam persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerah tersebut. Hailuki menyampaikan bahwa DPRD telah menyetujui penyediaan lahan seluas 7,6 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan itu. Lokasi yang disiapkan berada di Kampung Barusampeu, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey. Persetujuan lahan tersebut disertai dukungan anggaran untuk sejumlah pekerjaan awal yang diperlukan sebelum kegiatan belajar dapat berlangsung.
Anggaran yang disiapkan mencakup penyiapan lahan, pembangunan akses jalan, serta pembangunan tembok penahan tanah. Infrastruktur itu diperlukan agar kawasan sekolah dapat dijangkau dan dibangun dengan lebih aman. Khususnya di wilayah dengan kondisi lahan yang perlu ditangani, keberadaan akses dan tembok penahan dapat mendukung kelancaran pekerjaan fisik. Dengan demikian, dukungan legislatif tidak hanya berupa persetujuan lokasi, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar dalam tahap persiapan.
Hailuki juga mengingatkan warga agar memeriksa pengelompokan kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut dapat menjadi rujukan dalam menentukan penerima program bantuan. Karena itu, apabila kategori kesejahteraan yang tercatat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, warga berhak menyampaikan sanggahan. Warga dapat mengajukan koreksi melalui mekanisme yang tersedia atau meminta bantuan Komisi D DPRD Kabupaten Bandung untuk menyampaikan persoalan dan memperoleh arahan. Pembaruan data yang sesuai kondisi lapangan penting agar bantuan pemerintah dapat menjangkau keluarga yang tepat.
Manfaat program Sekolah Rakyat dan dukungan sosial terkait juga telah berjalan di sejumlah wilayah.
Baca juga: Warga Resah, Arena Judi Sabung Ayam Disebut Berpindah-pindah di Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri | Sudah Ditutup, Kok Muncul Lagi? Sabung Ayam di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri | TNI Gencarkan Penyuluhan Door to Door Cegah Karhutla di Kabupaten Sambas
