Jakarta | David Pajung, perwakilan Koalisi Relawan Jokowi-Prabowo-Gibran, menanggapi desakan 150 guru besar dari berbagai daerah agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela. Tanggapan tersebut disampaikan pada Minggu (25/10/2026), sesuai keterangan dalam sumber. Dalam menilai desakan itu, pihak relawan menyebut tuntutan tersebut tidak seimbang dengan hasil pemilihan presiden. Pernyataan ini menempatkan respons mereka sebagai pandangan politik terhadap tuntutan pengunduran diri, bukan sebagai keputusan resmi mengenai jabatan wakil presiden.
Pokok tanggapan tersebut adalah perbedaan tuntutan yang disampaikan para guru besar dan hasil pilpres yang menjadi dasar terpilihnya pasangan pemimpin nasional. Bagi Koalisi Relawan Jokowi-Prabowo-Gibran, desakan agar Gibran mundur secara sukarela dinilai tidak sebanding dengan hasil pemungutan suara. Penilaian itu disampaikan oleh David sebagai perwakilan koalisi, sehingga perlu dibedakan dari sikap lembaga negara atau keputusan yang memiliki kewenangan formal atas jabatan wakil presiden.
Desakan yang menjadi bahan tanggapan itu disebut datang dari 150 guru besar yang berasal dari berbagai daerah. Informasi tersebut menggambarkan jumlah dan cakupan asal pihak yang menyampaikan tuntutan, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah tuntutan tersebut menjadi keputusan resmi. Demikian pula, tanggapan relawan merupakan penilaian terhadap tuntutan itu, bukan penetapan tentang apakah Gibran harus tetap menjabat atau mengundurkan diri.
Dengan demikian, inti peristiwa pada Minggu tersebut adalah pertukaran pandangan mengenai desakan pengunduran diri Gibran. David Pajung menyampaikan bahwa relawan memandang tuntutan itu tidak seimbang dengan hasil pilpres, sementara informasi yang tersedia tidak menyebut adanya keputusan formal yang menetapkan pengunduran diri. Pembedaan desakan, penilaian politik, dan keputusan resmi penting agar pembaca memahami konteks secara tepat, tanpa menyamakan pernyataan satu pihak dengan proses atau ketetapan yang tidak disebutkan dalam keterangan sumber.
David menilai desakan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Menurutnya, seruan tersebut perlu dinilai dengan merujuk pada aturan dan mekanisme yang berlaku, bukan semata-mata pada keberatan terhadap hasil politik atau pandangan sejumlah pihak. Ia mempersoalkan apakah tuntutan pengunduran diri itu disertai dasar hukum yang secara jelas dapat menunjukkan alasan dan prosedur yang harus ditempuh. Dalam pandangan David, menyampaikan tuntutan politik berbeda dari membuktikan adanya dasar yang mengharuskan pejabat terpilih berhenti dari jabatannya.
David juga mengemukakan bahwa Gibran terpilih melalui Pemilihan Presiden 2024. Ia menggunakan hasil pilpres tersebut sebagai bagian dari argumennya bahwa posisi Gibran berasal dari proses pemilihan yang telah berlangsung, sehingga desakan pengunduran diri tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang otomatis berlaku hanya karena muncul pernyataan dari kelompok tertentu. Penilaian itu menunjukkan cara David memandang hubungan hasil pemilu dan tuntutan yang disampaikan setelahnya. Namun, hasil pemilihan dan keberatan terhadap suatu tuntutan merupakan pokok yang berbeda; penyebutan hasil pilpres di sini menjelaskan alasan David, bukan dengan sendirinya menjawab seluruh persoalan hukum yang mungkin diperdebatkan.
Karena itu, pernyataan mengenai lemahnya dasar hukum desakan tersebut harus dipahami sebagai pandangan David. Pernyataan itu bukan kesimpulan hukum yang telah dibuktikan secara terpisah melalui pemeriksaan terhadap aturan, dokumen, atau putusan berwenang. Untuk menilai kekuatan hukum suatu tuntutan secara menyeluruh, diperlukan penelaahan atas ketentuan yang relevan serta fakta yang mendasarinya. Tanpa proses penilaian tersebut, pandangan David dapat dilaporkan sebagai sikap relawan dalam menanggapi desakan, tetapi tidak tepat disajikan sebagai kepastian hukum. Pembedaan ini penting agar pembaca dapat memahami bahwa argumen politik seorang relawan, proses pemilihan presiden, dan penetapan kesimpulan hukum merupakan hal-hal yang berkaitan, tetapi tidak identik.
David menilai perolehan suara dalam Pilpres 2024 merupakan bagian penting dari mandat yang diberikan masyarakat melalui pemilihan langsung. Ia menyebut Gibran terpilih bersama Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan sekitar 58 persen suara, atau lebih dari 90 juta pemilih. Angka tersebut, menurut David, menunjukkan bahwa pasangan itu memperoleh dukungan luas dari warga yang menggunakan hak pilihnya. Karena itu, hasil pemungutan suara perlu dibaca sebagai keputusan para pemilih, bukan semata-mata sebagai angka dalam proses penghitungan.
Dalam pandangan David, pemilihan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang mereka kehendaki. Pilihan yang diberikan melalui suara tersebut menjadi dasar bagi pasangan terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Ia berpandangan, dukungan yang tercermin dalam hasil Pilpres 2024 patut dihargai karena disampaikan oleh pemilih melalui mekanisme demokratis. Sikap menghormati hasil tidak berarti menutup ruang untuk menyampaikan pandangan atau kritik, tetapi menempatkan keputusan pemilih sebagai rujukan yang perlu diperhatikan.
David juga menekankan bahwa besarnya dukungan yang diperoleh Prabowo dan Gibran harus dipertimbangkan ketika muncul desakan dari kalangan tertentu. Menurutnya, suara lebih dari 90 juta pemilih tidak seharusnya diabaikan dalam menilai legitimasi pasangan tersebut. Ia menilai hasil pemilihan langsung memiliki bobot tersendiri karena mencerminkan pilihan masyarakat dalam skala luas. Dengan demikian, perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan atau kebijakan tetap dapat disampaikan, namun perlu disertai pengakuan terhadap hasil yang telah ditentukan melalui pemungutan suara.
Baginya, penghormatan terhadap hasil pemilu juga berkaitan dengan konsistensi dalam menjalankan prinsip demokrasi. Ketika masyarakat diberi kesempatan memilih, keputusan yang lahir dari proses itu menjadi landasan bagi pergantian dan pembentukan kepemimpinan. David mengajak publik melihat dukungan sekitar 58 persen tersebut secara proporsional, seraya tetap membuka ruang bagi evaluasi terhadap jalannya pemerintahan. Ia menilai pengakuan atas hasil Pilpres 2024 dapat berjalan berdampingan dengan penyampaian aspirasi secara tertib. Dengan cara itu, perdebatan mengenai desakan politik dapat berlangsung tanpa mengesampingkan pilihan jutaan warga yang telah menggunakan hak suara mereka.
David menyoroti perbedaan jumlah pemilih pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres dan anggota forum guru besar yang menyampaikan desakan. Menurut perbandingan yang ia kemukakan, lebih dari 90 juta pemilih telah memberikan suara kepada Prabowo-Gibran. Sementara itu, ia menyebut pihak yang menyampaikan desakan tersebut berjumlah sekitar seratusan orang. David menggunakan angka-angka itu untuk menggambarkan besarnya dukungan elektoral yang diterima pasangan tersebut dibandingkan dengan jumlah orang yang menyuarakan desakan.
Dalam pandangan David, jumlah anggota forum yang menyampaikan desakan itu tidak sebanding dengan suara para pemilih yang menentukan pasangan presiden dan wakil presiden. Ia menempatkan hasil pemungutan suara sebagai cerminan pilihan masyarakat dalam pemilu, lalu membandingkannya dengan jumlah guru besar yang menyampaikan pandangan atau tuntutan. Perbandingan tersebut menjadi bagian dari tanggapannya terhadap desakan yang muncul, dan memperlihatkan bahwa ia menilai ukuran dukungan pemilih perlu ikut diperhatikan dalam membahas pernyataan forum.
Namun, angka yang disampaikan David harus dipahami sebagai dasar argumentasi dan penilaian pribadinya, bukan sebagai penetapan mengenai kedudukan hukum desakan tersebut. Perbedaan jumlah pemilih dan anggota forum tidak dengan sendirinya membatalkan tuntutan, ataupun menentukan apakah tuntutan itu sah atau tidak. Desakan yang disampaikan tetap merupakan pandangan yang dapat dibahas dan dinilai berdasarkan isi serta konteksnya, sedangkan perbandingan jumlah yang dikemukakan David menunjukkan cara ia menekankan skala dukungan elektoral. Dengan demikian, pernyataan tersebut berfokus pada kontras jumlah, bukan kesimpulan formal mengenai keabsahan atau akibat dari desakan itu.
Baca juga: Beri Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen, Dorong Terjadi Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Pemisahan Pilpres dan Pileg | Puspsi TNI Berikan Trauma Healing bagi Relawan TNI dan Persit Penyintas Gempa NTT
