Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ia mencium adanya upaya pihak tertentu untuk mengadu domba masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pesan itu menyoroti potensi tindakan yang dapat memicu pertentangan di tengah masyarakat dan mengganggu persatuan nasional. Dalam menyampaikan hal tersebut, Prabowo tidak menyebut identitas pihak yang dimaksud. Karena itu, informasi mengenai pernyataannya perlu dipahami sesuai batas keterangan yang tersedia, tanpa mengaitkannya dengan kelompok atau individu tertentu melalui dugaan.
Pokok perhatian dalam pernyataan tersebut adalah pentingnya kewaspadaan terhadap upaya yang berisiko memperuncing perbedaan. Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, sehingga isu yang berkembang di ruang publik dapat memengaruhi hubungan antarkelompok apabila disampaikan atau ditanggapi tanpa kehati-hatian. Namun, keterangan mengenai adanya upaya mengadu domba tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa pelakunya, bagaimana cara yang digunakan, maupun kejadian khusus yang menjadi dasar pernyataan itu. Rincian tersebut tidak disebutkan dalam informasi yang tersedia. Menjaga batas fakta yang disampaikan dan hal yang belum diketahui membantu publik memahami pesan presiden secara proporsional.
Penyampaian peringatan itu dalam sidang kabinet paripurna menempatkan isu persatuan sebagai perhatian dalam forum pemerintahan. Bagi masyarakat, pesan tersebut dapat menjadi pengingat untuk menyikapi kabar dan perbedaan pandangan secara cermat, serta tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sikap kritis bukan berarti mengabaikan peringatan, melainkan memastikan bahwa tanggapan tetap berlandaskan informasi yang jelas. Dengan tidak menambahkan tuduhan yang tidak disampaikan, pemberitaan juga dapat menjaga ketepatan konteks dan menghindari spekulasi. Pernyataan Prabowo, sebagaimana disampaikan dalam sidang tersebut, menegaskan perhatian terhadap ketahanan persatuan Indonesia di tengah kemungkinan munculnya upaya yang memecah belah masyarakat.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyinggung dugaan adanya dana besar yang digunakan untuk membuat Indonesia berbenturan dan terpecah. Ia menggambarkan upaya tersebut sebagai ancaman terhadap persatuan nasional, bukan sekadar perbedaan pendapat yang muncul dalam kehidupan politik. Menurut Prabowo, ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan keadaan untuk memancing konflik di tengah masyarakat. Namun, pernyataan itu tidak merinci siapa yang menyediakan dana, siapa yang mengatur langkah-langkah tersebut, ataupun bagaimana dugaan pendanaan itu dijalankan. Karena itu, keterangannya perlu dipahami sebagai pandangan yang disampaikan Prabowo, tanpa menganggap identitas pihak yang terlibat telah dipastikan.
Prabowo juga menyatakan bahwa gangguan terhadap persatuan, hasutan untuk memecah belah, pemberontakan, kerusuhan, dan praktik adu domba bukan persoalan baru. Ia menghubungkan berbagai bentuk gejolak tersebut dengan perjalanan Indonesia selama puluhan tahun sejak kemerdekaan. Dalam kerangka itu, ia mengingatkan bahwa konflik dapat muncul melalui beragam cara, termasuk dengan mendorong kelompok-kelompok masyarakat saling mencurigai dan berhadapan. Pernyataan tersebut menempatkan sejarah panjang bangsa sebagai konteks untuk memahami kerentanan terhadap perpecahan. Meski demikian, uraian itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh peristiwa yang disebut memiliki penyebab, pelaku, atau pola pendanaan yang sama.
Penekanan pada dugaan dana dan upaya adu domba menunjukkan perhatian Prabowo terhadap kemungkinan adanya campur tangan yang dapat memperburuk ketegangan. Ia mengajak masyarakat untuk mengenali risiko provokasi dan menjaga hubungan antarkelompok, terutama ketika informasi yang beredar berpotensi menimbulkan permusuhan. Sikap dalam konteks ini, dapat berjalan bersama dengan kehati-hatian dalam menilai tuduhan: bukti dan penjelasan yang memadai diperlukan sebelum kesimpulan tentang pihak tertentu dibuat. Dengan mengangkat isu tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan sebagai landasan menghadapi gangguan. Inti pesannya adalah bahwa masyarakat perlu menjaga kebersamaan dan tidak mudah terseret dalam konflik, sementara rincian mengenai dugaan pendanaan tetap tidak disebutkan secara terbuka dalam pernyataannya.
Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo mengaitkan peringatannya mengenai upaya mengadu domba dengan sejumlah peristiwa pemberontakan yang terjadi setelah Indonesia merdeka. Penyebutan itu menjadi bagian dari penjelasannya tentang pentingnya menjaga persatuan dan kewaspadaan terhadap keadaan yang dapat memecah belah masyarakat. Ia merujuk pada beberapa gerakan dan pemberontakan yang pernah muncul dalam perjalanan bangsa, tanpa menempatkannya sebagai peristiwa yang sama. Dengan menyebut contoh-contoh itu, Prabowo mengingatkan bahwa tantangan terhadap persatuan bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam sejarah Indonesia. Catatan tersebut disampaikan sebagai konteks bagi pesan yang ia sampaikan di hadapan peserta sidang.
Di peristiwa yang disebut Prabowo adalah DI/TII dan Angkatan Perang Ratu Adil, atau APRA. Ia juga merujuk pada gerakan revolusi PRRI/Permesta serta pemberontakan 1948. Rangkaian nama itu memperlihatkan cakupan contoh yang ia gunakan ketika meninjau kembali berbagai gejolak setelah kemerdekaan. Dalam pernyataannya, contoh-contoh tersebut berkaitan dengan kekhawatiran bahwa perbedaan dan ketegangan dapat berkembang menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Penyebutan itu tidak disertai uraian rinci mengenai masing-masing peristiwa, melainkan menjadi bagian dari pengingat agar masyarakat memahami pentingnya mempertahankan persatuan nasional di tengah beragam tantangan.
Prabowo turut menyinggung situasi 1997/1998. Menurutnya, pada masa itu ada pihak-pihak yang meramalkan keadaan akan memburuk, mengharapkan hal tersebut terjadi, dan bertindak sehingga situasi menjadi genting. Ia menghubungkan uraian mengenai periode tersebut dengan pesan tentang risiko ketika kondisi nasional berada dalam tekanan. Pernyataan itu disampaikan sebagai pandangannya terhadap dinamika yang pernah terjadi, bukan sebagai rincian kronologi baru. Dengan memasukkan 1997/1998 bersama contoh pemberontakan yang disebut sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa pengalaman masa lalu dapat menjadi pengingat mengenai pentingnya menjaga ketenangan, mencegah perpecahan, dan merawat persatuan Indonesia. Pesan tersebut mengarahkan perhatian pada kewaspadaan bersama tanpa menambahkan penjelasan sejarah di luar contoh yang ia sampaikan dalam sidang.
Prabowo menilai perjalanan Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan nasional tetap terjaga meskipun negara ini pernah menghadapi berbagai tekanan dan perbedaan. Ia mengingat kembali adanya pihak-pihak yang memperkirakan Indonesia akan pecah pada 1999 atau 2000, di tengah perubahan besar dan situasi politik yang tidak menentu. Namun, perkiraan tersebut tidak menjadi kenyataan. Indonesia tetap berdiri sebagai satu negara, sementara masyarakat dan para pemimpinnya terus menjalani proses untuk mengelola perbedaan. Bagi Prabowo, pengalaman itu menjadi bukti bahwa persatuan nasional memiliki landasan yang kuat dan mampu bertahan ketika menghadapi ujian. Ketahanan tersebut bukan berarti tidak ada persoalan, melainkan menunjukkan bahwa bangsa ini mempunyai kemampuan untuk melewati persoalan tanpa kehilangan keutuhan.
Ia juga menyampaikan keyakinan bahwa rakyat Indonesia semakin pandai dalam memahami keadaan dan menentukan sikap. Menurut pandangannya, masyarakat dapat belajar dari pengalaman, mengenali upaya yang berpotensi memecah belah, serta menilai kepentingan yang lebih luas daripada persaingan sesaat. Kesadaran tersebut dinilai penting agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi permusuhan antarkelompok. Pada akhirnya, Prabowo percaya para pemimpin Indonesia akan menjaga persatuan karena keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kepentingan satu golongan. Pemimpin, dalam kerangka itu, perlu menempatkan kepentingan nasional di atas perbedaan politik dan menghindari tindakan yang memperuncing konflik. Kepercayaan kepada masyarakat dan kepemimpinan menjadi bagian dari optimisme bahwa Indonesia mampu terus bergerak maju dengan tetap menghormati keberagaman.
Prabowo menyebut pendekatan politiknya sebagai politik persatuan nasional. Ia menyatakan ingin merangkul semua kekuatan, termasuk pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda, agar dapat berkontribusi dalam kehidupan berbangsa. Gagasan merangkul itu menekankan pentingnya membuka ruang kerja sama dan dialog, tanpa mengharuskan seluruh kelompok memiliki pendapat yang sama.
Baca juga: Dampingi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Borobudur, Bamsoet Tegaskan Lapas Harus Mampu Membentuk Warga Binaan yang Siap Hidup Taat Hukum | Terima Tim Peneliti UI dan Tim “Sejarah MPR”, Bamsoet Tegaskan MPR Harus lebih ‘Galak’ Menegakkan Konstitusi dan Penjaga Konsensus Nasional | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional
