Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghubungkan kamera pengawas atau CCTV ke sistem BGN. Melalui sambungan tersebut, aktivitas pengolahan makanan di dapur dapat dipantau dari pusat di Jakarta. Kebijakan ini menempatkan pengawasan sebagai bagian penting dari pelaksanaan program, sekaligus memberi BGN akses untuk melihat kegiatan dapur tanpa hanya mengandalkan laporan berkala dari masing-masing lokasi.
Kamera yang terhubung itu akan dipadukan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dengan teknologi tersebut, pemantauan diharapkan dapat berlangsung lebih terstruktur, karena rekaman visual menjadi bagian dari sistem pengawasan pusat. Penerapan AI juga menandai penggunaan teknologi dalam pengelolaan dapur MBG, meskipun rincian teknis mengenai cara kerja sistem, indikator yang dianalisis, serta mekanisme tindak lanjut atas temuan belum dijelaskan dalam pernyataan yang dikutip.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan kebijakan mengenai koneksi CCTV tersebut dalam acara Transformasi MBG 2.0. Pernyataannya dikutip pada 30 Oktober 2026. Dengan kewajiban menghubungkan kamera ke sistem pusat, BGN menetapkan pola pengawasan yang mengaitkan dapur di lapangan dengan pemantauan dari Jakarta. Ketentuan ini mencakup kegiatan pengolahan makanan, sehingga proses di dalam dapur dapat masuk ke dalam jangkauan pengawasan lembaga. Pelaksanaannya akan bergantung pada ketersediaan perangkat dan koneksi yang memadai di setiap dapur. Penyampaian kebijakan ini menjadi penegasan bahwa pengawasan MBG dirancang tidak hanya melalui pemeriksaan langsung, tetapi juga dengan dukungan kamera dan sistem berbasis AI. Informasi tersebut memberi gambaran mengenai arah pemantauan, sementara rincian operasional selanjutnya diperlukan agar pengelola dapur memahami bagaimana sistem diterapkan sehari-hari.
Sistem CCTV berbasis kecerdasan buatan ditujukan untuk membantu memantau kegiatan di dapur MBG secara lebih konsisten. Kamera menangkap aktivitas di area kerja, sementara sistem menganalisis gambar untuk mengenali kondisi atau tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dengan dukungan pemantauan ini, pengawasan tidak hanya bergantung pada pemeriksaan langsung yang dilakukan petugas pada waktu tertentu. Aktivitas dapur dapat diamati selama proses berlangsung, sehingga tanda-tanda ketidaksesuaian berpeluang diketahui lebih awal. Tujuannya adalah mendukung kepatuhan terhadap prosedur dan menjaga penanganan bahan makanan sebelum proses pengolahan.
Sudaryono menyebut sejumlah contoh yang menjadi perhatian sistem, yakni bahan makanan diletakkan di lantai, pekerja tidak memakai sarung tangan, serta kol dicacah di lantai. Contoh-contoh tersebut menggambarkan tindakan yang dapat dikenali melalui pengamatan visual karena berkaitan dengan cara bahan dan kegiatan kerja ditangani. Sistem dirancang untuk mencocokkan kondisi yang terlihat dengan ketentuan SOP, kemudian menandai kejadian yang memerlukan perhatian. Penerapan teknologi ini membantu pengelola memperoleh informasi tentang aktivitas yang terpantau, bukan semata-mata menunggu laporan setelah pekerjaan selesai. Dengan demikian, pemantauan dapat menjadi bagian dari pengawasan rutin di dapur.
Apabila tindakan yang dianggap tidak sesuai terdeteksi, kejadian tersebut dapat muncul sebagai peringatan bagi pihak yang bertanggung jawab. Peringatan ini memberi kesempatan untuk memeriksa kondisi di lapangan dan melakukan pencegahan atau koreksi sebelum bahan diolah menjadi makanan. Misalnya, ketika sistem mendeteksi bahan diletakkan di lantai, petugas dapat segera menindaklanjuti temuan tersebut sesuai prosedur yang berlaku. Demikian pula, peringatan terkait penggunaan sarung tangan atau kol yang dicacah di lantai memungkinkan pemeriksaan dilakukan sebelum proses berlanjut. Peran AI dalam skema ini adalah membantu mempercepat perhatian terhadap potensi pelanggaran, sedangkan tindak lanjut tetap dilakukan oleh pengelola dan petugas dapur. Keputusan serta tindakan korektif perlu mengacu pada SOP yang berlaku. Pengawasan berbasis kamera dengan demikian diharapkan mendukung pencegahan sejak tahap penanganan bahan, bukan hanya mencatat masalah setelah makanan selesai disiapkan.
Sudaryono menegaskan bahwa kewajiban menghubungkan CCTV dengan sistem Badan Gizi Nasional (BGN) berlaku bagi seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketentuan ini bukan pilihan yang hanya diterapkan oleh dapur tertentu, melainkan bagian dari pengawasan yang harus dipenuhi oleh setiap dapur yang terlibat. Dengan demikian, pemilik dan pengelola dapur perlu memahami bahwa keberadaan kamera saja belum cukup apabila rekamannya tidak tersambung ke sistem BGN.
Penegasan tersebut membedakan fungsi CCTV yang hanya digunakan untuk kepentingan internal dengan kamera yang terhubung ke pengawasan dari pusat. Jika kamera hanya merekam aktivitas dan hasilnya disimpan atau dipantau oleh pemilik dapur, akses terhadap informasi tetap berada di lingkungan dapur itu sendiri. Sementara itu, koneksi ke sistem BGN dimaksudkan agar pemantauan dapat dilakukan oleh pihak pusat, bukan semata-mata mengandalkan rekaman yang diperiksa oleh pemilik atau pengelola.
Ketentuan ini menempatkan keterhubungan CCTV sebagai unsur penting dalam mekanisme pengawasan dapur MBG. Pemantauan dari pusat diharapkan memungkinkan BGN melihat kondisi dapur secara lebih luas, sehingga pengawasan tidak sepenuhnya bergantung pada laporan atau peninjauan internal masing-masing penyelenggara. Namun, inti pernyataan Sudaryono adalah kewajiban koneksi dan tujuan pemantauan tersebut. Tidak ada rincian teknis mengenai cara kerja sistem yang perlu disimpulkan di luar penjelasan itu.
Bagi setiap dapur MBG, pesan kebijakannya jelas: CCTV harus terhubung dengan sistem BGN agar pusat dapat melakukan pemantauan. Kepatuhan tidak cukup ditunjukkan dengan memasang kamera, tanpa memastikan bahwa kamera tersebut memenuhi ketentuan koneksi. Penegasan yang berlaku untuk semua dapur juga menegaskan bahwa standar pengawasan ini tidak dibatasi pada lokasi, pemilik, atau kelompok penyelenggara tertentu. Dengan pengawasan yang dapat diakses dari pusat, pelaksanaan ketentuan diharapkan berlangsung seragam. Karena itu, pengelola perlu mencermati kewajiban tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab operasional, sekaligus memahami perbedaan menyimpan rekaman sendiri dan menyediakan akses pemantauan bagi BGN. Pernyataan Sudaryono menekankan cakupan kewajiban itu, tanpa menguraikan spesifikasi perangkat ataupun prosedur teknisnya.
Tahap penerapan pengawasan dapur MBG berbasis CCTV dan kecerdasan buatan saat ini telah memasuki fase uji coba. Sistem tersebut diterapkan di sekitar 70 dapur, sebagai langkah awal untuk menguji pemantauan operasional secara terhubung. Dengan jumlah tersebut, BGN dapat mulai mengamati penggunaan teknologi dalam lingkungan dapur sebelum rencana perluasan dijalankan. Uji coba memberi ruang bagi pengelola untuk melihat proses pengiriman rekaman dan pemantauan melalui sistem terpusat, sesuai cakupan penerapan yang sedang berlangsung. Ini adalah tahap awal.
Setelah uji coba di sekitar 70 dapur, BGN berencana memperluas penerapan ke sekitar 300 dapur tambahan. Rencana ini menunjukkan tahap berikut yang mencakup lebih banyak lokasi dibandingkan kelompok awal. Perluasan tersebut berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pengawasan, sekaligus meningkatkan jumlah dapur yang dapat terhubung ke pemantauan. Angka sekitar 300 merujuk pada dapur tambahan yang direncanakan, bukan menggantikan jumlah lokasi uji coba. Dengan demikian, penerapan yang telah diuji di sekitar 70 dapur menjadi dasar bagi rencana ekspansi berikutnya.
Dalam sasaran yang lebih luas, BGN ingin menghubungkan 5.000 hingga 10.000 dapur dengan pengawasan terpusat sampai akhir tahun ini. Rentang angka tersebut mencerminkan skala konektivitas yang dituju, sementara batas waktunya tetap sampai penghujung tahun ini. Sasaran itu mencakup dapur-dapur yang akan tersambung ke pemantauan terpusat, sehingga pengawasan tidak hanya berlangsung pada lokasi uji coba. Tahap uji coba, rencana penambahan sekitar 300 dapur, dan sasaran konektivitas tahunan merupakan angka dengan cakupan berbeda yang menggambarkan tahapan penerapan sistem.
Informasi mengenai tahap-tahap tersebut perlu dibaca sesuai statusnya masing-masing.
Baca juga: Revit Sekolah Nganjuk Diwarnai Sorotan, Ketidaksesuaian Pekerjaan hingga Pengawasan Dipertanyakan
