Jakarta | Pemilih Amerika Serikat dijadwalkan memberikan suara pada 3 November 2026 dalam pemilu paruh waktu atau midterm elections. Pemungutan suara ini bukan pemilihan presiden baru: masa jabatan presiden berlangsung empat tahun, sehingga pemilu presiden berikutnya setelah 2024 dijadwalkan pada 2028. Sebaliknya, pemilu paruh waktu digelar setiap dua tahun, di tengah masa jabatan presiden, dan menjadi kesempatan bagi pemilih untuk menentukan kembali susunan lembaga legislatif federal.
Dalam pemilu 2026, seluruh kursi di House of Representatives—435 anggota DPR federal—akan diperebutkan. Selain itu, pemilih akan menentukan sekitar sepertiga dari 100 kursi Senat, karena masa jabatan senator berlangsung enam tahun dan pemilihannya dilakukan secara bergiliran. Dengan demikian, hasil pemilu dapat mengubah mayoritas di salah satu atau kedua kamar Kongres, meskipun presiden tetap menjabat tanpa pemilihan langsung pada tahun tersebut.
Perubahan komposisi Kongres memiliki dampak nyata bagi Donald Trump dan pemerintahannya. Kongres berperan dalam pembahasan serta pengesahan undang-undang, anggaran federal, dan sejumlah kebijakan penting. Dukungan mayoritas yang sejalan dengan agenda presiden dapat mempermudah proses legislasi dan membantu pemerintah memperoleh persetujuan atas prioritasnya. Sebaliknya, jika satu atau kedua kamar dikuasai partai oposisi, pengajuan kebijakan dapat menghadapi hambatan, negosiasi yang lebih panjang, atau pengawasan yang lebih ketat.
Karena itu, pemilu paruh waktu bukan sekadar penilaian terhadap kandidat lokal atau anggota parlemen. Hasilnya juga menjadi tolok ukur dukungan publik terhadap arah pemerintahan setelah dua tahun berkuasa. Bagi pembaca Indonesia, konteks ini penting untuk memahami mengapa pemungutan suara pada 3 November 2026 akan mendapat perhatian internasional, meski tidak memilih presiden dan tidak berlangsung di Indonesia. Susunan Kongres yang terbentuk akan menentukan ruang politik yang tersedia bagi Trump dalam menjalankan agendanya selama dua tahun berikutnya. Namun, hasil pemilu tidak otomatis menghentikan atau memastikan keberhasilan seluruh rencana pemerintah; pengaruhnya bergantung pada hasil pemilihan, proses legislasi, dan dinamika politik setelah para anggota terpilih mulai bertugas.Pemilu paruh waktu di Amerika Serikat kerap menjadi ujian bagi partai yang menguasai Gedung Putih. Secara historis, pemilih sering menggunakan pemilu yang berlangsung di tengah masa kepresidenan untuk menilai kinerja pemerintah dan menyampaikan ketidakpuasan. Akibatnya, partai presiden biasanya kehilangan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun besarnya perubahan berbeda-beda dari satu pemilu ke pemilu lain. Dalam sepuluh masa kepresidenan terakhir, partai presiden kehilangan kursi DPR sebanyak delapan kali. Catatan ini menunjukkan kecenderungan yang kuat, tetapi bukan aturan yang menjamin hasil tertentu.
Periode sejak 1986 hingga 2022 memperlihatkan betapa jarangnya pengecualian terhadap pola tersebut. Hanya dua pemilu paruh waktu dalam rentang itu yang menghasilkan tambahan kursi DPR bagi partai presiden. Pada 1998, Partai Demokrat di bawah Presiden Bill Clinton memperoleh empat kursi. Pada 2002, Partai Republik pimpinan Presiden George W. Bush menambah delapan kursi DPR. Kedua hasil tersebut terjadi dalam konteks politik yang berbeda, sehingga tidak tepat menganggap satu faktor tunggal sebagai penjelas. Isu publik, kondisi ekonomi, popularitas presiden, kandidat lokal, dan peristiwa nasional dapat memengaruhi keputusan pemilih.
Penting pula membedakan hasil pemilihan DPR dari hasil pemilihan Senat. Kedua kamar Kongres memiliki jumlah kursi, masa jabatan, dan jadwal pemilihan yang berbeda. Seluruh kursi DPR diperebutkan setiap dua tahun, sedangkan hanya sebagian kursi Senat yang dipilih dalam satu siklus. Karena itu, sebuah partai dapat kehilangan kursi di DPR sekaligus meraih kursi di Senat, atau mengalami keadaan sebaliknya. Menyebut keduanya sebagai satu hasil umum dapat mengaburkan dinamika politik yang sebenarnya.
Rekam jejak tersebut memberi konteks penting untuk membaca pemilu paruh waktu mendatang dan tekanan yang mungkin dihadapi partai presiden. Namun, statistik masa lalu tidak dapat memastikan hasil pemilu berikutnya. Keadaan politik terus berubah, dan persaingan di setiap distrik serta negara bagian memiliki karakter tersendiri. Sejarah lebih tepat dipahami sebagai tolok ukur kecenderungan, bukan ramalan pasti tentang jumlah kursi yang akan diperoleh masing-masing partai.
Dua pemilu paruh waktu yang menyimpang dari pola umum kehilangan kursi bagi partai presiden berlangsung dalam keadaan politik nasional yang sangat berbeda. Pada 1998, Presiden Bill Clinton menghadapi upaya pemakzulan yang dipimpin Partai Republik di DPR. Namun, persoalan tersebut tidak menghasilkan dukungan luas dari masyarakat bagi langkah pemakzulan. Tingkat persetujuan terhadap kinerja Clinton berada di sekitar 66 persen, menunjukkan bahwa banyak pemilih tetap menilai positif kepemimpinannya meskipun kontroversi politik mendominasi pemberitaan. Dalam pemilu itu, Partai Demokrat justru menambah kursi di DPR, hasil yang tidak lazim bagi partai yang menguasai Gedung Putih.
Situasi pada 2002 berbeda secara mendasar. Pemilu berlangsung sekitar setahun setelah serangan teroris 11 September 2001, yang mengubah perhatian publik dan agenda nasional. Keamanan negara menjadi isu utama, sementara Presiden George W. Bush memperoleh dukungan tinggi dalam suasana yang masih dipengaruhi oleh serangan tersebut. Tingkat persetujuan terhadap kinerjanya tercatat 63 persen pada hari pemilu. Di tengah keadaan itu, Partai Republik menambah delapan kursi DPR dan dua kursi Senat, sehingga menjadi pengecualian lain terhadap kecenderungan partai presiden kehilangan dukungan dalam pemilu paruh waktu.
Perbandingan kedua kasus ini memperlihatkan bahwa pengecualian tersebut tidak memiliki satu penyebab yang sama. Pada 1998, tingginya persetujuan terhadap Clinton berlangsung bersamaan dengan penolakan publik yang luas terhadap upaya pemakzulan, sementara Demokrat memperoleh tambahan kursi DPR. Pada 2002, tingginya dukungan kepada Bush terjadi dalam konteks serangan teroris dan perhatian nasional terhadap keamanan, disertai keuntungan elektoral bagi Partai Republik di kedua kamar Kongres. Karena itu, kedua hasil tersebut sebaiknya dipahami melalui keadaan masing-masing, bukan sebagai bukti bahwa pola umum pemilu paruh waktu tidak berlaku. Fakta-fakta ini menunjukkan secara terbatas bahwa hasil pemilu dapat dipengaruhi oleh popularitas presiden dan keadaan nasional. Kendati partai yang sedang berkuasa sering menghadapi tantangan untuk mempertahankan kursinya, dinamika tersebut tidak sepenuhnya menentukan hasil ketika penilaian terhadap presiden atau peristiwa besar membentuk pilihan pemilih.Survei Reuters/Ipsos yang selesai pada 26 Oktober menunjukkan bahwa tingkat persetujuan terhadap kinerja Presiden Donald Trump berada di angka 32%. Angka itu naik satu poin persentase dibandingkan survei sebelumnya, tetapi tetap dekat dengan titik terendah yang tercatat selama masa jabatan keduanya. Perubahan kecil tersebut belum menandakan pemulihan dukungan yang kuat. Menjelang pemilu paruh waktu, tingkat penerimaan publik menjadi salah satu ukuran penting bagi Partai Republik, karena kinerja presiden dapat memengaruhi penilaian pemilih terhadap kandidat partai di tingkat nasional maupun lokal. Namun, persetujuan terhadap presiden tidak dengan sendirinya menentukan pilihan pemilih di setiap perlombaan.
Dalam pertanyaan mengenai pilihan partai untuk pemilu Kongres, kandidat Demokrat mendapat dukungan lebih tinggi daripada kandidat Republik. Di pemilih terdaftar, Demokrat unggul 47% berbanding 36%. Selisihnya lebih kecil, tetapi tetap mengarah pada Demokrat, di kalangan pemilih yang kemungkinan besar akan memberikan suara: 53% berbanding 44%. Angka-angka tersebut merupakan hasil survei, bukan hasil pemilu atau prediksi pasti tentang pemenang. Survei nasional juga tidak selalu menggambarkan keadaan di setiap daerah pemilihan. Persaingan lokal dapat dipengaruhi oleh karakter kandidat, isu setempat, serta jumlah pemilih yang benar-benar datang ke tempat pemungutan suara.
Implikasi politiknya bergantung pada perebutan kendali kedua kamar Kongres.
