Jakarta | Pemerintah menyadari adanya protes dari sejumlah negara sahabat terkait asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Asap yang terbawa angin hingga melintasi batas wilayah tersebut menimbulkan dampak bagi negara-negara tetangga, sehingga persoalan ini menjadi perhatian dalam koordinasi pemerintah. Keluhan dari negara sahabat dipandang sebagai hal yang perlu ditangani secara serius, terutama karena menyangkut kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan hubungan baik antarnegara.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap dampak asap karhutla yang dirasakan negara-negara tetangga. Menurut Dudung, Presiden memperhatikan persoalan tersebut dan mengarahkan agar pemerintah mengambil langkah yang tepat dalam merespons dampaknya. Arahan itu menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya dipandang sebagai persoalan di dalam negeri, tetapi juga sebagai isu yang dapat memengaruhi negara-negara di kawasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan perhatian Presiden terhadap persoalan asap yang berdampak ke negara tetangga. Pemerintah perlu memastikan penanganan dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari pengendalian kebakaran hingga komunikasi dengan negara-negara yang terdampak. Respons yang terarah diharapkan dapat menjawab protes negara sahabat sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus menimbulkan gangguan lintas batas.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan belum dapat dinyatakan selesai. Dudung menjelaskan bahwa masih terdapat area gambut di sejumlah provinsi yang sulit dipadamkan, sehingga proses penanganan memerlukan perhatian dan upaya berkelanjutan. Kondisi gambut menjadi kendala utama karena api dapat tetap bertahan di dalam lapisan lahan, meskipun permukaan terlihat telah tertangani.
Dalam situasi tersebut, pemerintah tetap menjalankan berbagai langkah pemadaman. Upaya dilakukan secara terus-menerus untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas, sekalipun karakteristik lahan gambut membuat prosesnya tidak mudah. Pemerintah juga terus memantau perkembangan penanganan agar langkah yang ditempuh dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Dudung memiliki peran sebagai ketua pengarah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Posisi tersebut menempatkannya sebagai salah satu pihak yang mengarahkan koordinasi serta memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan. Tantangan pada lahan gambut menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan arahan tersebut, terutama karena pemadaman tidak hanya bergantung pada penanganan api di permukaan.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan ini selanjutnya akan dibahas bersama Presiden Prabowo. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memperkuat arah penanganan dan memastikan berbagai upaya pemerintah tetap berjalan secara terkoordinasi. Dengan demikian, meskipun pemadaman menghadapi hambatan pada sejumlah area gambut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan tetap menjadi prioritas dan belum berhenti sampai seluruh kondisi dapat dikendalikan.
Pemerintah telah mengambil langkah operasional dengan mengerahkan personel TNI, Polri, serta satuan terkait untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengerahan ini ditujukan untuk memperkuat upaya pemadaman, pengendalian titik api, dan penanganan dampak asap yang berpotensi meluas hingga ke negara tetangga. Keterlibatan berbagai unsur menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas lembaga, bukan hanya mengandalkan satu instansi.
Personel di lapangan menjalankan tugas sesuai kapasitas masing-masing, termasuk membantu pemadaman, melakukan pemantauan wilayah rawan, serta mendukung langkah pencegahan agar api tidak menyebar. Kehadiran aparat dan satuan terkait juga diperlukan untuk mempercepat respons terhadap laporan kebakaran dan memastikan penanganan dapat dilakukan di sejumlah lokasi secara bersamaan. Dengan pengerahan tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar situasi tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.
Namun, Dudung menyampaikan bahwa tantangan utama tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan personel. Luasnya lahan yang harus ditangani menjadi kendala tersendiri dalam operasi di lapangan. Area kebakaran yang tersebar dan memiliki kondisi geografis berbeda membuat mobilisasi, pemantauan, serta distribusi peralatan membutuhkan waktu dan perencanaan yang lebih besar. Personel telah dikerahkan, tetapi cakupan wilayah yang luas tetap memengaruhi kecepatan dan efektivitas penanganan.
Dalam kondisi tersebut, diharapkan terdapat arahan khusus dari Presiden untuk menangani persoalan secara insidentil, terutama ketika kebakaran menimbulkan dampak lintas wilayah atau berpotensi mengganggu hubungan dengan negara tetangga. Arahan khusus dapat menjadi dasar penguatan koordinasi, penetapan prioritas lokasi, dan penyesuaian sumber daya berdasarkan tingkat kedaruratan. Langkah ini diharapkan melengkapi pengerahan yang telah berjalan, sehingga penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih terarah meskipun wilayah terdampaknya sangat luas.
Dudung menyampaikan bahwa perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Laporan tersebut akan memuat kondisi terkini di sejumlah wilayah yang menjadi konsentrasi penanganan, terutama Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Ketiga wilayah itu menjadi perhatian karena memiliki titik karhutla yang perlu ditangani secara cepat dan terkoordinasi, sekaligus berpotensi menimbulkan dampak lebih luas apabila asap terus menyebar.
Dalam laporan tersebut, Dudung akan menjelaskan berbagai hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait. Informasi yang disampaikan mencakup tindakan pemadaman, pengendalian titik api, pengerahan personel dan peralatan, serta langkah koordinasi di lapangan. Selain itu, laporan juga akan mencantumkan persentase pelaksanaan dari setiap upaya yang sudah berjalan. Data tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang terukur mengenai capaian penanganan karhutla di masing-masing wilayah.
Pemerintah juga akan menyusun langkah konkret berikutnya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi lapangan. Penentuan prioritas menjadi bagian penting dalam pembahasan karena dampak karhutla tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam negeri, tetapi juga telah berpengaruh terhadap negara lain. Dengan demikian, penanganan harus dilakukan secara lebih terarah, mengutamakan wilayah dengan risiko kebakaran dan penyebaran asap paling tinggi, serta memastikan seluruh unsur bekerja sesuai pembagian tugas yang telah ditetapkan.
Ketika ditanya mengenai tawaran bantuan penanganan karhutla dari negara lain, Dudung belum dapat memberikan jawaban lebih lanjut. Ia menyatakan bahwa tawaran tersebut masih akan dibahas terlebih dahulu bersama Presiden Prabowo. Keputusan mengenai kemungkinan menerima atau menindaklanjuti bantuan asing akan ditentukan setelah pemerintah menilai kebutuhan di lapangan, perkembangan penanganan, serta bentuk dukungan yang ditawarkan.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
