Jakarta | Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah antisipasi terhadap perubahan kondisi iklim yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa tahap. Saat memaparkan hasil pembahasan DEN di Istana Merdeka, Mari menyampaikan perkiraan bahwa El Nino dapat bertahan hingga kuartal I-2027. Setelah itu, kondisi iklim diperkirakan beralih dan La Nina berpotensi menyusul pada pertengahan 2027. Perkiraan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mulai menilai risiko dan merancang respons, bukan penanda bahwa dampak iklim itu telah terjadi.
Peralihan dari El Nino menuju La Nina perlu dicermati karena perubahan pola cuaca dapat memengaruhi kegiatan produksi pangan serta ketersediaan pasokan. Dalam masa El Nino, risiko kekeringan dapat meningkat di sejumlah wilayah, sehingga kegiatan pertanian berpotensi menghadapi tekanan, bergantung pada intensitas dan durasi kondisi tersebut. Apabila produksi terganggu, pasokan bahan pangan juga dapat terdampak. Mari menyoroti kemungkinan ini sebagai alasan bagi pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan, termasuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi produksi secara berkala.
Risiko lain yang perlu diperhitungkan adalah kemungkinan kenaikan harga bahan pangan apabila kekeringan menekan produksi atau menghambat ketersediaan komoditas. Namun, hal itu masih berupa potensi yang perlu diantisipasi, bukan kepastian mengenai kondisi harga pada 2027. Perkiraan waktu El Nino dan La Nina dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan, seperti koordinasi lintas kementerian, pemantauan daerah rawan kekeringan, dan penyiapan langkah untuk menjaga kelancaran pasokan. Dengan memberi perhatian sejak dini pada perubahan iklim yang dipaparkan Mari, pemerintah dapat mengevaluasi kesiapan sektor pangan dan merespons perkembangan berdasarkan data terbaru. Antisipasi yang terukur juga membantu memastikan bahwa keputusan mengenai produksi, distribusi, dan stabilisasi harga disesuaikan dengan kondisi di lapangan, tanpa menganggap dampak yang mungkin terjadi sebagai sesuatu yang sudah berlangsung.
Mari mendorong pemerintah menggunakan data dan prakiraan cuaca sebagai dasar untuk mengantisipasi dampak El Nino hingga La Nina terhadap sektor pertanian. Informasi mengenai curah hujan, suhu, ketersediaan air, serta kondisi lahan perlu dihimpun dan diperbarui secara berkala. Dengan begitu, pemerintah dapat mengenali wilayah yang berisiko mengalami kekeringan sebelum dampaknya meluas, sekaligus menentukan kebutuhan petani secara lebih terarah. Pemetaan risiko sebaiknya dilakukan hingga tingkat daerah, karena kondisi antarkabupaten bahkan antarlahan dapat berbeda. Prakiraan tidak menghapus ketidakpastian cuaca, tetapi dapat membantu perencanaan dan memberikan waktu bagi pemerintah serta petani untuk menyiapkan langkah yang sesuai.
Respons kemudian perlu disesuaikan dengan keadaan setiap wilayah, bukan diterapkan secara seragam. Di kawasan yang diperkirakan kekurangan air, pemerintah dapat menyiapkan pompa dan memastikan alat tersebut tersedia, berfungsi, serta digunakan pada lokasi dan waktu yang tepat. Penggunaan pompa perlu mempertimbangkan sumber air dan kebutuhan lahan agar pasokan yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efisien. Data prakiraan juga dapat menjadi dasar untuk mengatur waktu tanam, memilih jadwal yang lebih aman, atau menyesuaikan pola budidaya. Koordinasi dengan kelompok tani dan pemerintah daerah penting agar informasi dapat diterjemahkan menjadi keputusan praktis yang sesuai dengan kondisi lapangan, termasuk akses terhadap sarana dan ketersediaan air.
Apabila prakiraan menunjukkan kekeringan yang berat dan air tidak mencukupi, penundaan penanaman dapat dipertimbangkan daripada memaksakan kegiatan yang berisiko menyebabkan gagal tumbuh atau kerugian lebih besar. Keputusan semacam itu perlu dikomunikasikan dengan jelas, disertai pembaruan informasi dan pertimbangan mengenai dampak terhadap jadwal panen serta penghasilan petani. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca yang dapat meningkatkan risiko banjir maupun bencana lain. Wilayah yang sebelumnya menghadapi kekeringan tetap dapat mengalami hujan lebat, sehingga pengelolaan air, saluran, dan kesiapsiagaan perlu disesuaikan seiring perkembangan prakiraan. Mari menekankan bahwa langkah antisipasi hendaknya bertumpu pada data, pemantauan, dan perkiraan cuaca, bukan asumsi atau generalisasi. Pendekatan ini membantu pemerintah mengambil tindakan proporsional, memperbarui keputusan ketika kondisi berubah, serta mengurangi risiko bagi pertanian dan masyarakat setempat.
Perhatian Mari terhadap dampak El Nino tidak hanya tertuju pada risiko produksi pertanian, tetapi juga pada ketersediaan dan stabilitas harga pangan bagi masyarakat. Perubahan cuaca yang mengganggu kegiatan tanam maupun panen dapat memberi tekanan pada pasokan, sehingga langkah antisipasi perlu disiapkan sejak dini. Dalam situasi tersebut, pangan pokok seperti beras memerlukan perhatian khusus karena berperan penting dalam kebutuhan sehari-hari. Pemerintah perlu memastikan cadangan pangan dikelola dengan baik dan dapat digunakan ketika diperlukan. Kesiapan ini menjadi bagian dari upaya menjaga agar masyarakat tetap memperoleh bahan pangan secara memadai selama periode cuaca ekstrem.
Selain menjaga stok cadangan, pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ketersediaan barang di tingkat nasional saja belum cukup apabila pasokan tidak dapat menjangkau wilayah atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, koordinasi pihak terkait penting untuk mendukung penyaluran beras dan komoditas lain secara teratur. Pemantauan terhadap pasokan serta perkembangan harga juga dapat membantu pemerintah mengenali tekanan lebih awal. Dengan informasi yang memadai, langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, tanpa menunggu dampak El Nino berkembang menjadi persoalan yang lebih luas bagi konsumen.
Mari mengingatkan bahwa kejadian El Nino kerap diikuti kenaikan harga pangan. Pengalaman tersebut menjadi alasan untuk menyiapkan respons sebelum tekanan harga muncul, bukan hanya bertindak setelah daya beli masyarakat terdampak. Apabila diperlukan, pemerintah dapat menggelar operasi pasar untuk membantu meredam kenaikan harga dan menjaga akses masyarakat terhadap bahan pokok. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi pasokan serta kebutuhan di wilayah sasaran agar manfaatnya tepat guna. Operasi pasar sebaiknya berjalan seiring dengan pengelolaan cadangan dan distribusi yang tertib. Rangkaian langkah ini dapat memperkuat kesiapan menghadapi risiko cuaca, sekaligus mendukung kestabilan pangan tanpa mengabaikan pemantauan situasi secara berkelanjutan.
Pembahasan Dewan Energi Nasional (DEN) mengenai kesiapan menghadapi perubahan kondisi iklim juga mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini perlu dirancang sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap periode kering maupun perubahan menuju kondisi yang lebih basah, karena kebakaran dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang luas. Salah satu tindakan penting ialah mengairi kembali lahan gambut agar kelembapannya terjaga. Pengelolaan tinggi muka air yang tepat dapat membantu menekan risiko gambut mengering dan mudah terbakar, sekaligus mendukung pencegahan kebakaran sebelum api meluas. Langkah tersebut perlu disertai pemantauan berkala, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan petugas dan sarana penanggulangan di lapangan.
Perhatian terhadap karhutla juga harus mencakup perlindungan warga dari paparan asap. Wilayah yang menjadi perhatian meliputi tiga provinsi di Kalimantan—yang tidak dirinci namanya dalam sumber—serta Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Dengan demikian, upaya kesiapsiagaan perlu menjangkau enam wilayah tersebut tanpa mengasumsikan identitas provinsi di Kalimantan yang tidak disebutkan. Pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memperkuat pemantauan kualitas udara, menyampaikan peringatan secara cepat, serta menyiapkan dukungan kesehatan sebelum paparan meningkat. Informasi yang jelas membantu warga membatasi kegiatan di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk dan mengambil langkah perlindungan yang sesuai.
Layanan kesehatan di daerah terdampak perlu diperkuat, terutama ketika asap cukup pekat atau berlangsung lama. Fasilitas kesehatan sebaiknya memiliki persediaan dan kapasitas yang memadai untuk menangani keluhan pernapasan, melakukan pemeriksaan awal, serta merujuk pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan.
Baca juga: Siapkan Zero ODOL 2027, Polri Perintahkan Jajarannya Petakan Persoalan di Lapangan | Bukan Sekadar Jalan Santai, 10 Ribu Peserta Satukan Langkah di HUT TNI | Warga Diminta Bantu Cari Tika Dwi Martiana, Sudah Sebulan Tak Ada Kabar
