Jakarta | Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan kepada Presiden bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan meskipun kondisi global masih diwarnai ketidakpastian. Penilaian tersebut disampaikan dalam laporan mengenai perkembangan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan, dengan mempertimbangkan tekanan dari luar negeri serta dinamika yang berlangsung di dalam negeri. Pemerintah menilai bahwa tantangan global perlu diwaspadai, tetapi kondisi ekonomi nasional masih mampu bertahan dan bergerak secara terukur.
Laporan itu disampaikan dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama jajaran pejabat ekonomi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan ekonomi dan menyelaraskan langkah dalam menjaga stabilitas. KSSK melibatkan otoritas terkait yang berperan dalam memantau sistem keuangan, sehingga koordinasi antarlembaga penting untuk mengantisipasi risiko dan merespons perubahan situasi.
Pesan utama pemerintah adalah menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Kedua sasaran itu dipandang perlu berjalan beriringan: stabilitas memberikan landasan bagi kegiatan ekonomi, sementara pertumbuhan mendukung kesejahteraan dan aktivitas masyarakat. Dalam menghadapi gejolak global, pemerintah dan otoritas keuangan perlu menjaga kebijakan tetap terarah, memperkuat koordinasi, serta memantau perkembangan secara berkala. Pendekatan tersebut membantu memastikan respons yang diambil sesuai dengan kondisi dan tidak mengabaikan risiko yang dapat muncul.
Suahasil juga menyampaikan pernyataan di Istana Merdeka pada Selasa, 20 Oktober 2026, mengenai kondisi ekonomi yang dinilai resilien. Keterangan waktu tersebut melengkapi laporan dalam rapat sehari sebelumnya dan menegaskan bahwa pemerintah terus mencermati situasi. Penilaian ketahanan tidak berarti Indonesia sepenuhnya terbebas dari dampak perubahan global. Sebaliknya, kondisi itu menjadi dasar untuk melanjutkan kewaspadaan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pemerintah menempatkan ketahanan ekonomi sebagai capaian yang perlu dipertahankan melalui kebijakan dan koordinasi yang konsisten. Pemantauan atas perkembangan global maupun domestik tetap diperlukan agar potensi tekanan dapat dikenali lebih awal. Upaya tersebut diharapkan menjaga kepercayaan terhadap perekonomian sekaligus memberi ruang bagi kegiatan usaha dan konsumsi untuk terus berkembang. Fokus pada stabilitas dan pertumbuhan menjadi arah bersama dalam menghadapi ketidakpastian.
Pemerintah berencana terus mendorong belanja negara pada sisa tahun ini, dengan menjaga agar pelaksanaannya tetap tumbuh dan tepat sasaran. Arah tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan momentum kegiatan ekonomi sekaligus memastikan anggaran menjangkau kebutuhan masyarakat. Belanja APBN diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada kuartal IV tahun sebelumnya. Proyeksi ini mencerminkan upaya pemerintah mengoptimalkan peran anggaran dalam menopang aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun, tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.
Pengeluaran pemerintah diharapkan mendukung beragam kegiatan, mulai dari penyediaan layanan publik hingga perlindungan sosial. Ketika belanja dilaksanakan sesuai rencana dan menyasar penerima yang tepat, manfaatnya dapat dirasakan melalui akses layanan yang lebih terjaga serta dukungan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bantuan pangan menjadi salah satu instrumen perlindungan sosial yang telah bergulir pada kuartal IV. Penyaluran tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima, sekaligus menopang daya beli dan konsumsi rumah tangga pada periode penting di penghujung tahun.
Selain bantuan sosial, belanja pemerintah juga diharapkan memberi dorongan terhadap konsumsi dan perputaran kegiatan ekonomi secara lebih luas. Pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan program pemerintah dapat menciptakan permintaan, sementara dukungan kepada masyarakat membantu menjaga aktivitas ekonomi sehari-hari. Namun, peningkatan belanja tetap perlu berjalan dalam batas fiskal yang telah ditetapkan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa defisit APBN dijaga di sekitar 2,85 persen dari produk domestik bruto. Angka tersebut merupakan outlook sekaligus bagian dari agenda kerja pemerintah hingga akhir tahun. Dengan demikian, pemerintah berupaya menyeimbangkan dorongan belanja yang diperlukan dengan disiplin anggaran. Pengawasan terhadap penyaluran, ketepatan sasaran, dan perkembangan penerimaan menjadi penting agar belanja yang lebih tinggi benar-benar menopang layanan publik, perlindungan sosial, bantuan pangan, konsumsi, serta kegiatan ekonomi masyarakat, sementara posisi fiskal tetap terkendali.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menilai perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi stabil. Salah satu indikator yang mendukung penilaian tersebut adalah inflasi inti yang tercatat sebesar 2,8% pada September. Inflasi inti menggambarkan perubahan harga dengan mengecualikan sejumlah komponen yang pergerakannya cenderung bergejolak, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tekanan harga yang lebih mendasar. Angka tersebut menunjukkan bahwa tekanan pada komponen inti masih terkendali, meskipun pemantauan terhadap perkembangan harga tetap diperlukan.
Namun, kondisi inflasi secara keseluruhan tidak hanya ditentukan oleh inflasi inti. Inflasi pangan atau volatile food telah mencapai 5%, tingkat yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus. Pergerakan harga pangan dapat berdampak langsung pada pengeluaran rumah tangga, terutama ketika harga kebutuhan pokok meningkat dalam waktu berdekatan. Jika kenaikan tersebut berlanjut, daya beli masyarakat berpotensi tergerus, khususnya bagi kelompok yang porsi belanja pangannya relatif besar. Karena itu, menjaga pasokan dan kestabilan harga pangan menjadi bagian penting dalam mempertahankan ketahanan ekonomi serta mendukung daya beli.
Destry menyampaikan bahwa BI berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga inflasi pangan. Kerja sama antarlembaga tersebut diarahkan untuk membantu mengelola perkembangan harga dan pasokan pangan. Di sisi lain, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian BI, terutama di tengah gejolak pasar keuangan selama dua hari terakhir. Destry mengatakan bank sentral melakukan upaya stabilisasi melalui transaksi di pasar spot, non-deliverable forward (NDF), serta domestic non-deliverable forward (DNDF). BI juga memberikan insentif biaya hedging untuk mendukung pelaku pasar dalam mengelola risiko nilai tukar. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya otoritas menjaga stabilitas pasar, sementara indikator inflasi inti tetap terkendali. Perkembangan harga pangan dan rupiah tetap dipantau karena keduanya dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen lembaganya untuk meneruskan reformasi pasar modal Indonesia. Upaya tersebut diarahkan pada penguatan transparansi dan likuiditas, sebagai bagian dari tujuan membangun pasar yang kredibel dan berintegritas. Komitmen ini menempatkan reformasi sebagai proses berkelanjutan, bukan agenda yang berhenti pada satu tahap. OJK menyampaikan bahwa perbaikan pasar perlu disertai perhatian terhadap keterbukaan informasi dan aktivitas perdagangan agar investor dapat berpartisipasi dalam lingkungan yang lebih tepercaya.
Dalam menyampaikan arah tersebut, Friderica juga menekankan pentingnya penegakan aturan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Pesan ini mencakup praktik coordinated trading, yang menjadi perhatian dalam pengawasan pasar. OJK menyatakan bahwa aturan harus ditegakkan secara tegas ketika terjadi pelanggaran, sehingga ketentuan yang berlaku tidak hanya menjadi pedoman formal. Penekanan pada kepatuhan dan penindakan menunjukkan bahwa reformasi tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan transparansi atau aktivitas transaksi, tetapi juga dengan menjaga integritas proses perdagangan dan kepercayaan terhadap pasar.
Tujuan yang dinyatakan OJK adalah memperkuat kredibilitas serta integritas pasar modal, sekaligus menciptakan efek jera bagi pihak yang melanggar. Dengan demikian, penegakan aturan diharapkan mendukung terbentuknya pasar yang semakin transparan dan likuid. OJK menginginkan pasar modal Indonesia menjadi tempat investasi yang baik, baik bagi investor domestik maupun investor asing. Kepercayaan para pelaku pasar menjadi unsur penting dalam mencapai tujuan itu; karena itu, komitmen untuk melanjutkan reformasi berjalan seiring dengan pesan bahwa pelanggaran, termasuk coordinated trading, akan ditangani melalui penegakan aturan.
Arah yang disampaikan tersebut menggambarkan fokus OJK pada kualitas pasar dan perlindungan kepercayaan investor tanpa menguraikan.
Baca juga: Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri Keuangan RI | DCT CYBEREX SGS 2026 Paparkan Analisis Serangan, Perkuat Pertahanan Siber | Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya
