Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar memandang sektor pertanian sebagai salah satu pengungkit penting dalam upaya menekan kemiskinan. Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan pertanian ditempatkan bukan hanya sebagai agenda produksi pangan, tetapi juga sebagai jalan untuk memperluas kesempatan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, warga dapat memperoleh keterampilan, akses usaha, serta peluang pendapatan yang lebih berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan agar potensi lokal dan kemampuan masyarakat menjadi bagian dari strategi pengurangan kemiskinan.
Dalam kerangka tersebut, pemberdayaan diarahkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Bantuan tetap dapat berfungsi sebagai penyangga bagi keluarga yang membutuhkan, tetapi kebijakan juga perlu membuka jalan agar penerima subsidi memiliki kesempatan meningkatkan taraf hidup. Sasaran akhirnya adalah mendorong masyarakat naik kelas, misalnya dari kelompok miskin menuju kondisi yang lebih mandiri, memasuki kelas menengah, atau mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada sektor pertanian, proses itu dapat berkaitan dengan penguatan kemampuan usaha dan perluasan peluang ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya menerima dukungan, tetapi turut membangun sumber penghasilan yang lebih kokoh.
Evaluasi mengenai pemberdayaan pertanian dibahas Muhaimin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan program di sektor pertanian, agar dukungan dapat menjangkau kelompok dan wilayah yang membutuhkan. Program pemberdayaan juga diarahkan ke 88 kabupaten/kota prioritas lintas sektor. Fokus pada wilayah prioritas memungkinkan koordinasi berbagai bidang dilakukan secara lebih terarah, termasuk dalam menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan peluang pengembangan ekonomi setempat. Dengan demikian, pertanian diposisikan sebagai salah satu jalur pemberdayaan yang dapat mendukung kemandirian warga dan memperkuat strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan secara bertahap.
Usai bertemu dengan Amran, Muhaimin menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat selama dua tahun terakhir. Evaluasi tersebut mencakup penilaian atas capaian program, sasaran yang telah dijangkau, serta target yang perlu dikejar pada tahap berikutnya. Ia menekankan bahwa pembahasan tidak berhenti pada pencatatan kegiatan, tetapi juga perlu melihat sejauh mana upaya pemberdayaan memberi manfaat bagi masyarakat dan mendukung pengurangan kemiskinan. Pernyataan itu disampaikan di kawasan Kalibata, Jakarta, pada Senin (19/10/2026).
Dalam evaluasi itu, target capaian menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan. Pemerintah perlu memeriksa kemajuan berdasarkan sasaran yang sudah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi bagian yang belum berjalan sesuai harapan. Penilaian yang terarah dapat membantu memastikan bahwa sumber daya dan program menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Muhaimin juga menggarisbawahi pentingnya merumuskan sasaran berikutnya secara jelas, sehingga pelaksana di daerah memiliki acuan untuk menentukan prioritas kerja dan mengukur perkembangan secara berkala.
Tindak lanjut yang ia sebut adalah mempercepat langkah pemberdayaan dan membuatnya lebih konkret. Percepatan, menurut arah pernyataannya, perlu disertai rencana yang dapat diterapkan, bukan sekadar dorongan umum. Setiap langkah harus memiliki target dan tahapan yang terukur agar kemajuan dapat dipantau, hambatan lebih cepat diketahui, serta penyesuaian dapat dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan. Kejelasan tahapan juga membantu menyelaraskan perencanaan dengan tindakan di lapangan. Dengan cara itu, daerah prioritas dapat menjalankan upaya pemberdayaan secara lebih terarah, sementara capaian program tetap dapat dievaluasi dengan ukuran yang konsisten. Penekanan pada target, sasaran, dan tahapan ini menempatkan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan sekaligus mempercepat tindak lanjut, bukan hanya sebagai laporan atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Dalam strategi pemberdayaan pertanian untuk mengurangi kemiskinan, Muhaimin menyoroti sejumlah kegiatan yang dinilai berpotensi memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Contohnya mencakup penanaman kopi, cabai, dan singkong, serta pengembangan peternakan ayam. Pilihan tersebut menggambarkan pendekatan yang bertumpu pada kegiatan produktif dan keterlibatan warga, bukan semata pemberian bantuan tanpa proses pemberdayaan. Melalui kegiatan pertanian dan peternakan, masyarakat dapat diarahkan untuk mengelola sumber daya serta membangun usaha sesuai kondisi setempat. Program-program itu disebut sebagai pilihan yang dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan, tetapi bukan berarti hasilnya sudah terukur atau sama di setiap wilayah.
Penentuan program, menurut Muhaimin, tidak cukup hanya dengan melihat apakah suatu daerah tergolong miskin. Pertimbangan juga mencakup komoditas yang memungkinkan untuk dikembangkan dan model pemberdayaan yang dipandang dapat bergerak lebih cepat. Dengan demikian, rancangan kegiatan perlu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan peluang produksi yang tersedia. Penanaman kopi, cabai, atau singkong dan pemeliharaan ayam dapat menjadi pilihan, tetapi penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kecocokan dengan keadaan daerah. Cara ini menempatkan komoditas sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, sekaligus menekankan bahwa bentuk program sebaiknya ditentukan berdasarkan potensi dan kebutuhan, bukan disamaratakan.
Penyesuaian terhadap komoditas unggulan tiap daerah menjadi unsur penting dalam pelaksanaan pemberdayaan. Daerah yang memiliki potensi kopi, misalnya, dapat mempertimbangkan pengembangan komoditas tersebut, sedangkan wilayah lain mungkin lebih sesuai untuk cabai, singkong, atau peternakan ayam. Contoh-contoh itu bukan daftar yang harus diterapkan sekaligus, melainkan gambaran pilihan yang dapat disesuaikan. Model pemberdayaan juga perlu dipilih dengan memperhatikan bagaimana warga dapat terlibat dalam kegiatan produktif. Dengan menimbang komoditas lokal dan pendekatan yang dinilai cepat, program diharapkan lebih relevan dengan konteks masyarakat. Namun, penilaian atas keberhasilan dan dampak tetap memerlukan bukti pelaksanaan, sehingga tidak tepat menganggap manfaat tertentu telah tercapai tanpa data pendukung.
Rencana jangka panjang pemberdayaan pertanian diarahkan pada hilirisasi, yakni mengembangkan komoditas lokal bukan hanya sampai tahap panen, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah dan menghubungkannya dengan pasar. Pendekatan ini diharapkan membuka sumber pendapatan yang lebih luas bagi masyarakat di kawasan basis kemiskinan. Dengan demikian, kegiatan pertanian dapat mencakup lebih banyak tahapan usaha, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi bagi petani dan pelaku usaha setempat.
Pengolahan kelapa menjadi contoh model yang dinilai telah menunjukkan potensi pendekatan tersebut. Rantai produksinya mencakup tahapan dari hulu hingga hilir, dengan hasil olahan yang telah dipasarkan dan diekspor. Muhaimin menyampaikan bahwa model seperti ini akan diduplikasi dan diperbanyak sebagai contoh pemberdayaan di daerah lain. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, ketersediaan bahan baku, keterampilan warga, dan peluang pasar. Tujuannya bukan sekadar meniru produk kelapa, melainkan menerapkan pola pengembangan yang menghubungkan produksi, pengolahan, dan pemasaran secara berkelanjutan.
Untuk menyusun langkah yang tepat, Muhaimin berencana mengundang menteri terkait guna membahas sasaran lokasi, komoditas yang sesuai, serta jenis program yang perlu dijalankan. Penentuan basis kemiskinan menjadi titik awal agar dukungan dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok yang membutuhkan. Setelah lokasi dipetakan, pemerintah dapat memilih komoditas berdasarkan potensi lokal dan menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan rantai usahanya. Cakupan program dirancang menyeluruh: dimulai dari penanaman, dilanjutkan pengolahan dasar, lalu pengembangan produk hingga siap diekspor atau dipasarkan di dalam negeri. Tahapan berikutnya dapat mencakup pengemasan, pemenuhan standar mutu, dan penentuan konsumen yang dituju. Perencanaan pasar sejak awal membantu memastikan bahwa hasil olahan memiliki pembeli, bukan hanya kapasitas produksi. Koordinasi lintas kementerian juga diperlukan agar pendampingan, sarana pengolahan, akses pembiayaan, dan promosi berjalan selaras. Dengan rencana yang terukur, model hilirisasi dapat menjadi kerangka pemberdayaan yang praktis, sekaligus mendorong usaha berbasis pertanian tumbuh dari potensi desa dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Baca juga: Sinergi Babinsa dan PPL Pertanian dalam Pengubinan Menjelang Panen Padi | Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Jumat, 4 September 2026: Ubah Strategi Kelola Uang
