Jakarta | Bank Indonesia melihat minat investor global terhadap instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk, semakin besar di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Perkembangan ini menunjukkan bahwa investor semakin mempertimbangkan produk yang tidak hanya menawarkan peluang imbal hasil, tetapi juga memiliki struktur dan prinsip pengelolaan risiko yang jelas. Bagi Indonesia, peningkatan perhatian tersebut membuka peluang strategis untuk memperluas pasar surat utang berbasis syariah sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu pusat keuangan syariah di kawasan.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan bahwa perubahan preferensi investor menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya relevansi instrumen syariah. Menurutnya, investor kini tidak semata-mata berfokus pada potensi keuntungan, melainkan turut memperhatikan ketahanan, transparansi, serta dasar aset yang menopang suatu produk keuangan. Karakteristik tersebut membuat sukuk dipandang memiliki daya tarik tersendiri, terutama ketika kondisi global masih diwarnai ketidakpastian, perubahan arah kebijakan moneter, dan volatilitas pasar.
Destry menjelaskan bahwa produk keuangan syariah relatif stabil karena memiliki aset dasar atau underlying asset. Keberadaan aset tersebut memberikan landasan yang lebih nyata bagi penerbitan sukuk dan membedakannya dari instrumen yang sepenuhnya bergantung pada pergerakan finansial. Pernyataan itu disampaikan dalam pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Momentum tersebut menegaskan pentingnya memperkuat ekosistem syariah nasional, termasuk melalui pendalaman pasar, peningkatan kualitas penerbitan, dan perluasan akses bagi investor internasional. Dengan dukungan regulasi serta infrastruktur yang memadai, Indonesia berpeluang memanfaatkan arus minat global untuk meningkatkan penerbitan sukuk, memperluas basis investor, dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Indonesia memanfaatkan meningkatnya minat investor global terhadap instrumen keuangan syariah melalui penerbitan sukuk global. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses Indonesia ke pasar keuangan internasional sekaligus memperkuat posisi sukuk sebagai instrumen pembiayaan. Di berbagai jenis sukuk yang diterbitkan, green sukuk memiliki peran khusus karena menggabungkan prinsip syariah dengan pembiayaan bagi proyek hijau dan berkelanjutan.
Green sukuk Indonesia telah diterbitkan sejak 2018 sebagai instrumen pembiayaan tematik. Penerbitannya dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan proyek yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip keuangan syariah. Melalui penerbitan di pasar global, Indonesia menyediakan pilihan instrumen bagi investor internasional yang ingin menempatkan dana pada aset berbasis syariah dengan tema hijau. Jalur ini juga memperluas cakupan investor yang dapat mengakses instrumen keuangan Indonesia.
Destry menyampaikan bahwa akumulasi penerbitan green sukuk Indonesia di pasar global telah mencapai 7,7 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan kesinambungan penerbitan green sukuk sebagai bagian dari strategi Indonesia dalam memanfaatkan peluang di pasar internasional. Selain pasar global, penerbitan green sukuk di pasar domestik telah mencapai Rp108,9 triliun. Kedua capaian tersebut menggambarkan upaya Indonesia memperluas akses dan memperdalam pasar keuangan syariah, baik melalui keterhubungan dengan investor global maupun melalui penguatan instrumen di dalam negeri. Dengan demikian, green sukuk menjadi salah satu jalur penting bagi Indonesia untuk menjangkau pasar global, sekaligus mempertahankan karakter pembiayaan tematik yang berlandaskan prinsip syariah.
Perkembangan penerbitan sukuk di Indonesia menunjukkan arah yang positif, seiring meningkatnya minat investor domestik dan global terhadap instrumen keuangan berbasis syariah. Namun, pertumbuhan tersebut belum mengubah komposisi utang pemerintah secara signifikan. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) masih memiliki porsi yang relatif terbatas dibandingkan keseluruhan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan per 30 September 2026, outstanding SBSN tercatat sebesar Rp1.818,56 triliun. Nilai tersebut terdiri atas SBSN tradable sebesar Rp1.714,06 triliun dan SBSN non-tradable sebesar Rp104,49 triliun. Sementara itu, total outstanding SBN pemerintah mencapai Rp8.962,39 triliun.
Dengan perbandingan tersebut, porsi SBSN terhadap keseluruhan outstanding SBN pemerintah berada di level 20,29 persen. Artinya, sekitar seperlima portofolio surat berharga pemerintah berasal dari instrumen syariah, sedangkan bagian terbesar masih ditempati oleh surat utang konvensional. Komposisi ini memperlihatkan bahwa meskipun sukuk terus berkembang dan menjadi salah satu sumber pembiayaan penting, instrumen tersebut belum menjadi komponen dominan dalam portofolio utang negara.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti juga menyampaikan bahwa porsi sukuk terhadap total bonds pemerintah masih relatif kecil. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk memperluas penerbitan dan kepemilikan sukuk di masa mendatang. Perluasan itu dapat didukung melalui pendalaman pasar, peningkatan variasi produk, serta penguatan basis investor yang memahami karakteristik investasi syariah.
Ruang pertumbuhan tersebut menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperbesar kontribusi SBSN tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan. Dengan strategi penerbitan yang konsisten dan transparan, sukuk berpotensi memperkuat diversifikasi sumber pembiayaan sekaligus menarik aliran modal dari investor global yang memiliki mandat investasi berbasis prinsip syariah.
Destry mendorong para pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia. Dorongan tersebut mencakup keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian prinsip syariah sekaligus mendukung pengembangan produk keuangan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kolaborasi yang lebih erat dinilai diperlukan agar proses pengembangan instrumen dapat berlangsung secara terarah, memiliki landasan yang kuat, dan tetap menjawab dinamika industri keuangan.
Sinergi lembaga keagamaan, regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya juga berkaitan dengan upaya memperluas ragam instrumen syariah. Diversifikasi tersebut diharapkan memberikan lebih banyak pilihan investasi bagi investor, baik domestik maupun global. Ketersediaan produk dengan karakteristik, jangka waktu, dan tingkat risiko yang beragam dapat membantu menyesuaikan penawaran pasar dengan preferensi investor yang terus berkembang. Hal ini menjadi semakin relevan ketika investor global menunjukkan perubahan minat terhadap aset dan produk keuangan yang memiliki nilai keberlanjutan serta dasar kepatuhan yang jelas.
Pengembangan instrumen yang lebih beragam diharapkan turut meningkatkan daya tarik pasar keuangan syariah Indonesia. Pasar yang menawarkan pilihan produk lebih luas dapat memberikan ruang bagi investor untuk menempatkan dana sesuai tujuan dan profil investasinya. Dalam konteks tersebut, penguatan koordinasi dengan MUI dan DSN menjadi bagian dari harapan Destry agar pengembangan keuangan syariah berjalan selaras dengan kebutuhan industri dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pernyataan itu menegaskan pentingnya peran bersama para pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem, memperluas akses terhadap instrumen syariah, serta menjaga relevansi pasar Indonesia di tengah perubahan preferensi investor global.
Baca juga: Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Sabtu, 5 September 2026: Peluang Cinta Baru Terbuka | Minat Produk USD Meningkat, Proteksi di Era Global Makin Dibutuhkan | Ramalan Keuangan Zodiak Virgo Jumat, 4 September 2026: Waspada Peluang Berisiko Tinggi
