Jakarta | Moeldoko mengusulkan agar insentif nonfiskal untuk kendaraan listrik dievaluasi setelah pangsa pasar kendaraan tersebut mencapai 30 persen. Menurutnya, dukungan berupa fasilitas nonfiskal memiliki fungsi penting pada tahap awal perkembangan pasar, ketika minat masyarakat masih perlu dibangun. Namun, kebijakan itu tidak harus dipertahankan tanpa batas waktu. Capaian pangsa pasar dapat menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai apakah kendaraan listrik sudah cukup dikenal dan diterima oleh konsumen.
Ia menjelaskan, insentif diperlukan untuk mendorong masyarakat mempertimbangkan kendaraan listrik di tengah kebiasaan menggunakan kendaraan konvensional. Pada tahap pengenalan, fasilitas yang mendukung pemanfaatan kendaraan listrik dapat membantu memperluas ketertarikan dan mempercepat pertumbuhan pasar. Setelah pangsa pasarnya mencapai ambang 30 persen, kondisi dinilai berbeda: pasar telah terbentuk dan pertumbuhannya berlangsung pesat. Dalam keadaan tersebut, menurut Moeldoko, dukungan awal tidak lagi memiliki urgensi yang sama.
Pandangan itu menempatkan insentif sebagai instrumen sementara yang mengikuti perkembangan industri dan perilaku konsumen. Evaluasi pada ambang 30 persen bukan berarti dukungan perlu dihentikan sebelum pasar berkembang, melainkan memberi penanda kapan kebijakan dapat ditinjau kembali. Pemerintah dapat melihat apakah permintaan telah tumbuh cukup kuat dan kendaraan listrik mampu berkembang dengan lebih mandiri. Moeldoko menyampaikan usulan tersebut di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (29/10). Pernyataannya menyoroti perlunya menyesuaikan kebijakan dengan kematangan pasar, agar fasilitas tetap berperan ketika dibutuhkan pada tahap awal dan dapat dievaluasi saat penerimaan masyarakat sudah meluas.
Selain dukungan fiskal yang kerap menjadi perhatian, mobil listrik juga memperoleh sejumlah kemudahan nonfiskal. Contoh yang dikenal masyarakat adalah pengecualian kendaraan listrik berbasis baterai dari aturan ganjil-genap di wilayah Jakarta yang menerapkan pembatasan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini memberi keleluasaan bagi pemilik untuk berkendara tanpa harus menyesuaikan nomor pelat dengan tanggal perjalanan. Kemudahan itu dapat mengurangi salah satu hambatan praktis ketika konsumen mempertimbangkan beralih dari kendaraan berbahan bakar konvensional. Namun, pengecualian tersebut tidak berarti kendaraan listrik bebas dari seluruh aturan lalu lintas atau pembatasan lain. Pengendara tetap wajib mematuhi ketentuan keselamatan, parkir, dan pengaturan jalan yang berlaku di setiap lokasi.
Fasilitas lain yang tersedia di sejumlah tempat adalah area parkir khusus bagi mobil listrik. Beberapa pusat perbelanjaan, gedung, atau lokasi publik menyediakan petak parkir yang ditandai untuk kendaraan listrik, terkadang berdekatan dengan titik pengisian daya. Bentuk layanan dan ketersediaannya berbeda-beda menurut pengelola dan lokasi. Karena itu, fasilitas parkir khusus tidak dapat dianggap sebagai hak yang tersedia di semua tempat, ataupun sebagai layanan yang pasti ditemukan setiap kali pemilik mengunjungi lokasi ramai. Pengemudi perlu memeriksa informasi dari pengelola setempat dan tetap mengikuti aturan penggunaan area tersebut. Ketersediaan petak khusus juga tidak selalu menjamin adanya pengisi daya yang dapat digunakan atau sedang beroperasi.
Berbagai kemudahan tersebut dimaksudkan untuk membantu menggairahkan pasar kendaraan listrik pada tahap awal perkembangannya. Selain mendorong minat beli, pengecualian ganjil-genap dan fasilitas parkir di lokasi tertentu dapat meningkatkan kenyamanan penggunaan sehari-hari serta memperkenalkan teknologi ini kepada lebih banyak masyarakat. Dampak kebijakan nonfiskal tetap bergantung pada cakupan, konsistensi penerapan, dan kesiapan infrastruktur pendukung. Pemerintah dan pengelola fasilitas dapat meninjau pelaksanaan insentif dari waktu ke waktu, termasuk melihat respons konsumen dan perkembangan jumlah kendaraan listrik. Dengan demikian, kemudahan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar, tanpa mengabaikan keterbatasan ruang parkir maupun aturan lalu lintas setempat. Pengguna juga perlu memahami bahwa cakupan manfaat bergantung pada wilayah dan kebijakan masing-masing pengelola.
Moeldoko menilai pemberian keistimewaan bagi kendaraan listrik perlu dipertimbangkan kembali ketika perkembangan pasar mencapai tahap tertentu. Menurut pandangannya, pangsa pasar kendaraan listrik yang telah menyentuh 30 persen, disertai akselerasi pertumbuhan yang sangat kuat, dapat mengubah cara masyarakat memandang perlakuan khusus tersebut. Insentif dan kemudahan yang semula dimaksudkan untuk mendorong penggunaan teknologi baru berpotensi dianggap tidak lagi seimbang jika jumlah penggunanya terus bertambah secara signifikan. Pada titik itu, perhatian tidak hanya tertuju pada upaya memperluas adopsi kendaraan listrik, tetapi juga pada penerimaan publik terhadap aturan yang berlaku bagi berbagai jenis kendaraan.
Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah kemungkinan munculnya kecemburuan dari pengguna kendaraan konvensional. Mereka dapat mempertanyakan mengapa kendaraan listrik memperoleh fasilitas tertentu sementara kendaraan berbahan bakar konvensional tetap menghadapi ketentuan yang berbeda. Kekhawatiran tersebut bukan berarti insentif harus segera dihentikan atau bahwa keberhasilan kendaraan listrik menjadi persoalan. Namun, ketika penetrasi pasar mencapai sekitar 30 persen dan pertumbuhannya berlangsung cepat, dampak sosial dari perbedaan perlakuan dinilai patut diperhitungkan. Penilaian itu dapat menjadi bagian dari diskusi mengenai kapan dukungan khusus masih diperlukan dan kapan kerangka yang lebih setara mulai relevan.
Dalam konteks tersebut, Moeldoko mengaitkan perkembangan pasar dengan gagasan untuk menyamakan norma dan regulasi kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional setelah pasar tumbuh lebih matang. Penyamaan itu dapat dipahami sebagai pertimbangan mengenai perlakuan yang adil, bukan sebagai keputusan bahwa seluruh aturan harus berubah pada waktu tertentu. Peralihan menuju kesetaraan juga tidak serta-merta meniadakan kebutuhan untuk menilai manfaat kebijakan yang telah mendukung pertumbuhan kendaraan listrik. Pandangannya menempatkan ukuran pangsa pasar dan kuatnya akselerasi sebagai bahan evaluasi, sekaligus mengingatkan bahwa perubahan aturan perlu mempertimbangkan kondisi industri dan masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai insentif lebih tepat dipandang sebagai wacana evaluatif, bukan pengumuman kebijakan resmi pemerintah.
Moeldoko menyinggung kemungkinan perubahan perlakuan terhadap mobil listrik dalam kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor, atau ganjil-genap. Menurut usulannya, apabila pangsa pasar kendaraan listrik sudah mencapai sekitar 30 persen, pemerintah dapat mulai mengevaluasi pengecualian yang selama ini diberikan kepada kendaraan tersebut. Ambang itu menjadi titik untuk mempertimbangkan kembali apakah mobil listrik masih perlu memperoleh keistimewaan berupa kebebasan melintas saat pembatasan ganjil-genap diberlakukan.
Gagasan tersebut perlu dipahami sebagai usulan dan bahan pertimbangan, bukan keputusan resmi. Moeldoko tidak menyatakan bahwa pengecualian ganjil-genap bagi mobil listrik telah dicabut, ataupun bahwa pencabutan akan langsung berlaku ketika pangsa pasar menyentuh angka tertentu. Evaluasi kebijakan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh pihak berwenang, termasuk penilaian terhadap tujuan pemberian insentif, kondisi pasar, serta dampak aturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Karena itu, pemilik kendaraan listrik tetap perlu merujuk pada ketentuan resmi yang berlaku di wilayah masing-masing.
Pengecualian dari ganjil-genap merupakan salah satu bentuk kemudahan yang dapat mendukung adopsi kendaraan rendah emisi. Namun, ketika jumlah kendaraan listrik bertambah, manfaat dan relevansi insentif semacam itu juga dapat berubah. Pemerintah perlu menimbang apakah kebijakan tersebut masih diperlukan untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil, atau apakah tingkat penetrasi yang lebih tinggi memungkinkan dukungan diberikan melalui cara lain. Perubahan aturan, jika kelak diputuskan, tentu perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat dan industri dapat menyesuaikan diri. Dengan demikian, usulan Moeldoko menempatkan pertumbuhan pangsa pasar sebagai salah satu pertimbangan dalam evaluasi insentif, bukan sebagai penanda otomatis bahwa fasilitas bebas ganjil-genap akan berakhir. Pembahasan ini mencerminkan kaitan meningkatnya penetrasi kendaraan listrik dan peninjauan kembali bentuk dukungan yang diberikan pemerintah.
Baca juga: Hadiri Munas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO), Bamsoet Apresiasi Terpilihnya Kembali Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sebagai Ketua Umum | Menerima Ketum PERIKLINDO Jenderal Moeldoko Bamsoet Dorong Indonesia Jadi Basis Industri Kendaraan Listrik Dunia | Silaturahmi Penuh Jelang HUT TNI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko Ingatkan tentang Profesionalisme Prajurit
