Jakarta | Perkembangan komputasi kuantum membawa peluang di bidang riset dan industri, tetapi juga menuntut perhatian baru terhadap perlindungan data digital. Sejumlah algoritma kriptografi yang digunakan saat ini dirancang dengan asumsi bahwa persoalan matematika tertentu sulit diselesaikan oleh komputer konvensional. Komputer kuantum yang cukup kuat berpotensi mengubah asumsi tersebut dan, pada masa mendatang, melemahkan sebagian mekanisme yang melindungi komunikasi, identitas, serta transaksi elektronik. Namun, kemampuan itu belum berarti bahwa sistem kuantum saat ini dapat membobol seluruh enkripsi yang digunakan secara luas. Persoalannya adalah rentang waktu perlindungan data: informasi sensitif yang harus tetap rahasia selama bertahun-tahun dapat menghadapi risiko berbeda ketika kemampuan komputasi berkembang.
Salah satu skenario yang perlu diperhitungkan disebut harvest now, decrypt later, atau kumpulkan sekarang, buka kemudian. Dalam skenario ini, pihak tertentu dapat menyimpan salinan data yang saat ini terenkripsi, lalu berupaya mendekripsinya kelak jika teknologi dan metode yang memadai tersedia. Pengumpulan tersebut tidak membuktikan bahwa data telah berhasil dibuka atau bahwa serangan semacam itu sedang berlangsung terhadap sistem tertentu. Risiko utamanya terletak pada kemungkinan bahwa kerahasiaan informasi tidak bertahan sepanjang masa penyimpanannya. Rekam medis, dokumen pemerintahan, data identitas, dan informasi strategis dapat tetap bernilai bagi pihak yang tidak berwenang meskipun telah tersimpan lama. Karena itu, organisasi perlu menilai bukan hanya keamanan hari ini, melainkan juga berapa lama data harus dilindungi.
Pemerintah Indonesia dapat mengantisipasi perubahan ini dengan memulai persiapan kriptografi pascakuantum atau post-quantum cryptography (PQC) sejak dini. Persiapan mencakup pemetaan penggunaan algoritma kriptografi di layanan publik dan infrastruktur penting, penentuan data yang memiliki masa kerahasiaan panjang, serta penyusunan rencana migrasi yang bertahap. Standar dan teknologi PQC perlu dinilai secara cermat, diuji, dan diterapkan dengan memperhatikan interoperabilitas, kinerja, serta kebutuhan tiap sistem. Pengelolaan kunci, pembaruan perangkat lunak, pengadaan teknologi, dan kesiapan tenaga ahli juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Langkah antisipatif bukan pernyataan bahwa ancaman telah terjadi, melainkan cara mengurangi kemungkinan kesenjangan perlindungan pada masa depan. Dengan persiapan terkoordinasi, pemerintah dapat memberi waktu bagi lembaga dan penyedia layanan untuk beradaptasi sebelum perubahan teknologi menuntut migrasi yang mendesak.
Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menekankan pentingnya pemerintah dan industri mengidentifikasi sistem serta informasi yang memerlukan perlindungan. Langkah ini menjadi dasar untuk menilai dampak perkembangan komputasi kuantum terhadap keamanan data. Tidak semua aset digital memiliki tingkat risiko atau kebutuhan perlindungan yang sama, sehingga organisasi perlu memahami jenis data yang dikelola, lokasi penyimpanan, masa kerahasiaannya, dan pihak yang dapat mengaksesnya. Informasi strategis, data pribadi, serta catatan transaksi jangka panjang dapat memerlukan perhatian khusus. Dengan pemetaan yang terarah, sumber daya keamanan dapat diprioritaskan pada sistem yang paling kritis dan rentan.
Persiapan menuju kriptografi pascakuantum (PQC) tidak cukup dilakukan dengan mengganti algoritma kriptografi yang digunakan saat ini. Perubahan teknologi harus didahului perencanaan yang mencakup inventarisasi perangkat, aplikasi, layanan, protokol, dan ketergantungan pada penyedia pihak ketiga. Organisasi juga perlu menilai kemampuan sistem lama untuk menerima pembaruan, menguji interoperabilitas, serta menyiapkan tahapan migrasi agar layanan tetap berjalan. Pemetaan data membantu menentukan informasi yang harus diamankan lebih dahulu, terutama data yang tetap sensitif dalam waktu panjang. Di samping itu, kebijakan pengelolaan kunci, prosedur pemulihan, dan mekanisme pemantauan perlu ditinjau kembali. Pendekatan bertahap mengurangi risiko gangguan sekaligus memberi ruang untuk mengevaluasi solusi yang tersedia.
Keberhasilan transisi turut bergantung pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi lintas sektor. Tenaga teknis perlu memahami prinsip PQC, penilaian risiko, dan proses pengujian, sementara pimpinan organisasi perlu mampu menetapkan prioritas serta anggaran. Kerja sama pemerintah, industri, akademisi, dan penyedia teknologi dapat menyelaraskan standar, berbagi informasi ancaman, dan mendorong kesiapan ekosistem. Lokakarya bertema Strategizing Indonesia’s Digital Defense in the Quantum Era menjadi momentum untuk membahas kebutuhan tersebut secara bersama. Forum ini juga membuka ruang untuk memperkuat ketahanan siber nasional, menyusun langkah antisipatif, dan mempersiapkan pemanfaatan peluang teknologi kuantum secara bertanggung jawab. Dengan persiapan menyeluruh, Indonesia dapat mengurangi paparan risiko sekaligus membangun fondasi transformasi digital yang lebih aman.
Perkembangan ekonomi digital Indonesia memperluas peluang bagi pelaku usaha dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kebutuhan untuk melindungi data serta transaksi. Menurut Ali, nilai bruto barang dagangan (GMV) ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025. Angka tersebut tumbuh 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan diproyeksikan mencapai 340 miliar dolar AS pada 2030. Skala aktivitas yang semakin besar berarti semakin banyak informasi pribadi, data keuangan, dan catatan bisnis yang tersimpan atau dipertukarkan melalui jaringan digital.
Penggunaan pembayaran digital turut menunjukkan cepatnya perubahan tersebut. Bank Indonesia mencatat transaksi pembayaran digital mencapai 12,99 miliar pada triwulan III 2025, atau tumbuh 38,08 persen secara tahunan. Di balik kemudahan pembayaran melalui aplikasi, dompet elektronik, dan kanal daring, terdapat aliran data yang perlu dijaga dari pencurian, manipulasi, akses tanpa izin, maupun gangguan layanan. Risiko ini tidak terbatas pada perusahaan teknologi atau lembaga keuangan. Konsumen, usaha kecil, penyedia layanan, serta institusi publik dapat terdampak ketika sistem yang mereka andalkan mengalami insiden.
Keamanan siber karena itu merupakan bagian penting dari fondasi ekonomi digital, bukan sekadar urusan teknis setelah layanan diluncurkan. Perlindungan yang memadai membantu menjaga kerahasiaan data, memastikan transaksi berlangsung secara utuh, dan mendukung ketersediaan layanan saat dibutuhkan. Jika informasi sensitif bocor atau pembayaran terganggu, pengguna dapat mengalami kerugian langsung, sementara penyedia layanan menghadapi biaya pemulihan, tuntutan kepatuhan, dan kerusakan reputasi.
Kepercayaan masyarakat menentukan apakah layanan digital akan digunakan secara luas dan berkelanjutan. Pengguna cenderung enggan mengadopsi layanan baru apabila merasa data mereka tidak aman atau mekanisme penanganan insiden tidak jelas. Sebaliknya, pengamanan yang transparan, pengelolaan akses yang disiplin, serta respons cepat terhadap ancaman dapat memperkuat keyakinan publik. Kepercayaan tersebut juga membuka ruang bagi pemanfaatan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan dan komputasi kuantum, secara bertanggung jawab. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang kian pesat, investasi keamanan perlu berjalan seiring dengan inovasi, agar manfaat layanan digital dapat dirasakan tanpa mengabaikan risiko terhadap masyarakat dan perekonomian.
Penguatan keamanan siber perlu menjadi bagian penting dari Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital. Dokumen tersebut dapat membantu menyelaraskan kebijakan, investasi, dan kesiapan sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan teknologi, termasuk potensi komputasi kuantum. Risiko terhadap perlindungan data dan sistem digital tidak berhenti pada batas organisasi; dampaknya dapat meluas ke layanan publik, kegiatan usaha, serta kepercayaan masyarakat. Karena itu, keamanan perlu dirancang sejak awal dalam pembangunan ekosistem digital, bukan ditambahkan setelah insiden terjadi.
Dalam agenda tersebut, Indonesia juga perlu membangun kemandirian teknologi. Kolaborasi internasional dapat mempercepat transfer pengetahuan dan membuka akses terhadap riset serta pasar, tetapi ketergantungan penuh pada teknologi dari luar berisiko membatasi kendali nasional atas infrastruktur dan data strategis. Pengembangan talenta, riset, standar, dan kemampuan menguji teknologi secara mandiri menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dalam negeri. Kemandirian bukan berarti menutup diri, melainkan memastikan Indonesia memiliki pilihan, kompetensi, dan posisi yang kuat ketika bermitra.
Kerja sama pengembangan kecerdasan buatan AI dengan mitra dari.
Baca juga: Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Kenyamanan Berusaha Adalah Bagian dari Keamanan Nasional | Namun, durasi tersebut dapat diperpanjang ketika terjadi konflik atau situasi keamanan yang membutuhkan pengerahan kekuatan tambahan
