Jakarta | Wakil Menteri Pertahanan bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi Marsekal TNI Yusuf Jauhari menyampaikan bahwa pemerintah mendorong industri pertahanan dalam negeri agar memberi manfaat ganda: memperkuat kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekaligus menggerakkan perekonomian. Dengan demikian, pengembangan industri ini tidak hanya dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan alat dan dukungan pertahanan, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan kapasitas ekonomi nasional.
Menurut Yusuf, pemerintah menyiapkan skema kerja sama yang memungkinkan pemerintah dan pelaku industri berkolaborasi secara lebih terarah. Kerja sama tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan pertahanan, termasuk kebutuhan TNI, sembari membuka peluang pemanfaatan kemampuan industri untuk kepentingan non-pertahanan. Pendekatan ini memberi ruang bagi sumber daya, fasilitas, dan keahlian yang dikembangkan di dalam negeri untuk digunakan secara lebih luas dan produktif.
Kolaborasi pemerintah dan industri juga penting untuk membangun hubungan yang berkelanjutan. Pemerintah dapat menyampaikan kebutuhan dan arah kebijakan, sementara industri berkontribusi melalui pengembangan produk, kapasitas produksi, serta keahlian teknis. Dengan koordinasi yang baik, kebutuhan pertahanan dapat dikaitkan dengan kemampuan yang tersedia di dalam negeri, tanpa mengabaikan peluang penerapan teknologi pada sektor lain.
Yusuf turut menekankan harapan agar kerja sama itu mendorong transfer teknologi dan pemanfaatannya secara nyata. Transfer teknologi diharapkan memperkuat pengetahuan serta kemampuan industri nasional, sehingga pelaku dalam negeri dapat terus meningkatkan kapasitas dan berkontribusi dalam jangka panjang. Pemanfaatan teknologi yang telah diperoleh juga perlu mendukung kebutuhan pertahanan sekaligus membuka manfaat bagi kegiatan non-pertahanan dan perekonomian.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusuf saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10). Dorongan untuk memperkuat industri pertahanan nasional, dalam penjelasannya, menghubungkan kepentingan menjaga kesiapan TNI dengan upaya menggerakkan ekonomi. Melalui skema kolaborasi yang disiapkan, pemerintah berharap industri dalam negeri semakin mampu menjadi mitra dalam memenuhi kebutuhan nasional, mengembangkan teknologi, dan memperluas pemanfaatan kemampuan yang telah dibangun untuk berbagai kepentingan.
Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi gejolak yang dapat muncul seiring dinamika geopolitik dunia. Perubahan hubungan antarnegara, meningkatnya ketegangan, atau gangguan pada rantai pasok dapat memengaruhi ketersediaan perlengkapan pertahanan. Karena itu, perencanaan pengadaan alutsista tidak semata-mata berorientasi pada kebutuhan saat ini, tetapi juga perlu mempertimbangkan ketahanan jangka panjang. Langkah antisipatif diperlukan agar kemampuan pertahanan tetap terjaga ketika situasi internasional berubah dan akses terhadap sumber daya tertentu menjadi terbatas.
Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah diversifikasi alutsista, yakni mengembangkan sumber pengadaan dan kemampuan dari lebih dari satu negara atau jalur. Pendekatan ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu negara, sehingga risiko akibat perubahan kebijakan, pembatasan ekspor, maupun hambatan pasokan tidak bertumpu pada satu sumber. Diversifikasi juga memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan operasional dan pertimbangan strategis. Dengan demikian, langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian, bukan sekadar memperbanyak jenis perlengkapan yang digunakan.
Namun, penggunaan beragam platform dan sistem membawa konsekuensi yang perlu dikelola. Perbedaan standar, suku cadang, kebutuhan pelatihan, serta prosedur perawatan dapat membuat pengelolaan logistik lebih kompleks. Pemerintah dan TNI perlu memastikan bahwa sistem yang dipilih dapat dipelihara, dioperasikan, dan didukung secara berkelanjutan. Perencanaan yang terpadu menjadi penting agar variasi alutsista tidak menimbulkan kendala koordinasi atau menambah beban dukungan teknis. Pertimbangan biaya sepanjang masa pakai juga perlu masuk dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks itu, industri pertahanan dalam negeri didorong mengambil peran untuk menopang kemampuan nasional. Keterlibatan industri lokal dapat memperkuat kapasitas produksi, pemeliharaan, dan penyediaan dukungan yang dibutuhkan, sekaligus membantu membangun keahlian di dalam negeri. Yusuf menekankan bahwa kontribusi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penguatan kemampuan militer. Industri pertahanan juga diharapkan mendukung kelangsungan bangsa, melalui kapasitas nasional yang lebih tangguh, kesiapan menghadapi gangguan, serta manfaat ekonomi yang dapat dirasakan lebih luas. Dengan menghubungkan pengadaan, pengelolaan logistik, dan kemampuan industri, antisipasi terhadap gejolak dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan yang menyeluruh.
Presiden Prabowo melantik Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10). Dalam jabatan tersebut, Yusuf mendapat tanggung jawab pada bidang logistik, industri pertahanan, dan teknologi. Pelantikan ini menempatkannya dalam jajaran pimpinan Kementerian Pertahanan dengan lingkup tugas yang mencakup tiga bidang tersebut. Informasi mengenai jabatan dan bidang tanggung jawab itu menjadi inti dari pengangkatan Yusuf sebagai wakil menteri.
Sebelum pelantikan, Yusuf berpangkat Marsekal Madya, yakni perwira tinggi dengan bintang tiga. Pada saat pelantikan, ia menerima kenaikan pangkat menjadi Marsekal berbintang empat. Perubahan pangkat tersebut menandai peningkatan dari pangkat yang sebelumnya disandangnya. Dengan demikian, pelantikan Yusuf mencakup dua hal yang disebutkan bersamaan: pengangkatannya sebagai Wakil Menteri Pertahanan dan kenaikan pangkat dari Marsekal Madya menjadi Marsekal.
Penugasan Yusuf meliputi logistik, industri pertahanan, serta teknologi di lingkungan pertahanan. Ketiga bidang itu tercantum dalam lingkup tugasnya sebagai wakil menteri, tanpa mengubah keterangan pokok mengenai jabatan yang diumumkan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan Presiden Prabowo sebagai pihak yang melantik. Keterangan yang tersedia juga menyebutkan waktu pelaksanaan, yakni Kamis (15/10), serta pangkat Yusuf sebelum dan saat pelantikan. Fakta-fakta tersebut memberikan gambaran mengenai pengangkatan dan perubahan pangkatnya, tanpa menambahkan rincian lain mengenai jalannya acara.
Jenderal TNI Richard Tampubolon dilantik sebagai Wakil Menteri Pertahanan yang menangani bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan. Pelantikan tersebut menandai penugasan baru bagi Richard dalam jajaran pimpinan Kementerian Pertahanan, dengan tanggung jawab yang secara khusus berkaitan dengan arah strategi, perumusan doktrin, serta pembangunan kekuatan pertahanan. Pada kesempatan yang sama, Richard juga naik pangkat dari bintang tiga menjadi bintang empat. Kedua hal itu, yakni pelantikan dan kenaikan pangkat, menjadi bagian penting dari perubahan susunan jabatan yang dilaporkan.
Perubahan tersebut turut mencakup pergantian wakil menteri. Yusuf dan Richard disebut menggantikan Wakil Menteri Pertahanan sebelumnya, Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto. Informasi ini menempatkan pelantikan Richard dalam konteks peralihan jabatan di lingkungan kementerian, sekaligus menjelaskan siapa saja yang mengisi posisi wakil menteri setelah susunan sebelumnya berubah. Fokus pergantian ini berada pada nama pejabat yang dilantik dan pejabat yang digantikan, bukan pada uraian kebijakan atau program kerja yang belum disampaikan dalam informasi terkait.
Donny Ermawan Taufanto saat ini aktif sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI). Dengan demikian, keterangan mengenai statusnya setelah meninggalkan jabatan Wakil Menteri Pertahanan melengkapi informasi tentang pergantian tersebut. Susunan baru menempatkan Yusuf dan Richard sebagai pengganti, sementara Richard memperoleh penugasan khusus di bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan. Kenaikan pangkatnya menjadi jenderal bintang empat juga berlangsung bersamaan dengan pelantikan itu. Rangkaian keterangan ini memberikan gambaran faktual mengenai perubahan pejabat, bidang tugas Richard, kenaikan pangkat, serta aktivitas Donny saat ini, tanpa menambahkan rincian lain yang tidak tercantum dalam bahan sumber.
Baca juga: DCT CYBEREX SGS 2026 Paparkan Analisis Serangan, Perkuat Pertahanan Siber | Latihan Cyber Super Garuda Shield 2026 Perkuat kemampuan Pertahanan Siber Gabungan | TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Karhutla di Sambas
