Tangerang | Yudariansyah, seorang mekanik bengkel di Tangerang, menyatakan keberatan setelah mengetahui namanya tercatat sebagai pemilik mobil McLaren. Pencatatan tersebut membuatnya menerima tagihan tunggakan pajak kendaraan dari Samsat Ciledug, meskipun ia mengaku bukan pemilik mobil mewah itu. Nilai yang harus dibayar mencapai Rp137 juta, dengan jumlah terperinci sebesar Rp137.471.000 sebagaimana tercantum dalam sumber. Besarnya tagihan membuat persoalan ini berdampak langsung pada dirinya, terutama karena ia merasa tidak pernah memiliki maupun mengurus kendaraan tersebut. Ia pun menilai masalah pencatatan nama itu perlu ditelusuri, bukan dianggap sebagai kekeliruan administratif yang dapat diselesaikan tanpa kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat.
Setelah pemilik asli kendaraan ditemukan, Yudariansyah berniat membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Ia menyampaikan rencana untuk melaporkan pemilik asli McLaren kepada kepolisian atas dugaan manipulasi data pribadi yang membuat namanya dikaitkan dengan kendaraan dan kewajiban pajaknya. Dugaan itu perlu diperiksa oleh pihak berwenang, sehingga belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa seseorang telah terbukti melakukan pelanggaran. Langkah pelaporan, menurut rencana Yudariansyah, menjadi cara untuk meminta penjelasan dan mendorong pemeriksaan atas bagaimana data dirinya bisa tercatat. Ia juga ingin memastikan ada pihak yang bertanggung jawab apabila penyelidikan menemukan penggunaan data tanpa hak.
Yudariansyah menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa langsung selesai hanya dengan menemukan pemilik kendaraan. Tagihan pajak yang tercatat atas namanya dan dugaan penyalahgunaan data masih perlu ditangani melalui proses yang sesuai. Karena itu, ia menyatakan siap menempuh proses hukum, termasuk membuat laporan kepada kepolisian, agar rangkaian peristiwa dapat diperiksa secara resmi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia tidak menganggap persoalan ini selesai begitu saja, sementara status pencatatan dan tanggung jawab pihak terkait belum memperoleh kejelasan. Hingga proses pemeriksaan berlangsung, pokok perkara tetap berpusat pada pencatatan nama Yudariansyah sebagai pemilik McLaren, tagihan Rp137.471.000 dari Samsat Ciledug, serta dugaan manipulasi data pribadi yang menjadi dasar rencana pelaporan.
Yudariansyah mendapat informasi bahwa dirinya akan dipanggil kembali oleh Samsat Ciledug untuk menjalani mediasi setelah pemilik asli kendaraan berhasil ditemukan. Pemanggilan tersebut belum dilakukan sebagai bagian dari mediasi yang telah berlangsung, melainkan masih bergantung pada penelusuran terhadap pihak yang tercatat sebagai pemilik sebenarnya. Karena itu, hingga saat ini belum ada pertemuan mediasi yang dapat disebut sudah terlaksana pihak-pihak terkait.
Informasi mengenai rencana pemanggilan itu menjadi perkembangan yang ditunggu Yudariansyah dalam menangani persoalan data McLaren. Ia memahami bahwa keberadaan pemilik asli perlu dipastikan terlebih dahulu agar pihak yang berkepentingan dapat dipertemukan dan persoalan dibahas dengan pihak yang tepat. Samsat Ciledug disebut akan menghubunginya kembali ketika pemilik kendaraan telah ditemukan, sehingga tahapan berikutnya dapat disiapkan berdasarkan identitas pihak tersebut.
Yudariansyah berharap pemilik kendaraan segera terlacak. Menurutnya, kepastian mengenai siapa pemilik asli akan membantu membuka jalan bagi penyelesaian masalah dan menghindari ketidakjelasan yang berlarut-larut. Ia menanti perkembangan penelusuran itu karena proses mediasi baru dapat dijadwalkan setelah pihak yang dicari diketahui. Harapan tersebut juga mencerminkan keinginannya agar perkara ini segera mendapat penanganan yang jelas melalui jalur komunikasi dan mekanisme yang disiapkan.
Dengan demikian, mediasi masih berada pada tahap menunggu ditemukannya pemilik asli kendaraan. Belum ada keterangan bahwa pertemuan tersebut telah digelar atau bahwa para pihak sudah mencapai kesepakatan. Rencana pemanggilan kembali terhadap Yudariansyah baru dapat ditindaklanjuti setelah Samsat Ciledug memperoleh kepastian mengenai pemilik kendaraan. Sampai saat itu, perhatian tertuju pada proses pelacakan, sementara Yudariansyah menunggu kabar lanjutan dan berharap persoalan tidak terus berlarut-larut tanpa kejelasan.
Pelaksana Tugas Kepala Samsat Ciledug, Idham Kholid, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri keberadaan mobil McLaren yang menjadi perhatian dalam kasus data kendaraan tersebut. Koordinasi itu juga diarahkan untuk mencari tahu siapa pemilik asli kendaraan. Upaya ini diperlukan agar Samsat dapat memperoleh kejelasan mengenai kendaraan dan administrasinya, sekaligus memastikan tindak lanjut sesuai prosedur yang berlaku.
Namun, saat dimintai keterangan, Idham mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tentang lokasi McLaren maupun keberadaan pemilik aslinya. Karena itu, proses pelacakan belum menghasilkan kepastian mengenai tempat kendaraan berada atau bagaimana kendaraan tersebut dapat diperiksa. Ketiadaan informasi itu menjadi salah satu kendala bagi petugas dan kepolisian dalam memastikan kondisi kendaraan serta menghubungkannya dengan pihak yang tercatat sebagai pemilik.
Idham menjelaskan bahwa penelusuran tidak sederhana karena kendaraan merupakan aset bergerak yang dapat berpindah-pindah dan berada di wilayah berbeda. McLaren itu mungkin saja berada di Sumatra, Kalimantan, atau Bandung, sehingga pencarian tidak terbatas di sekitar Ciledug atau Tangerang. Tanpa petunjuk lokasi yang jelas, pihak terkait perlu menelusuri kemungkinan keberadaan kendaraan secara lebih luas. Perpindahan lintas daerah tersebut membuat proses menemukan kendaraan dan pemiliknya membutuhkan koordinasi serta informasi yang memadai.
Sembari menunggu perkembangan pelacakan, data kendaraan telah diblokir. Menurut Idham, langkah ini dimaksudkan agar pemilik asli terdorong memperbarui dan mengurus administrasi surat-surat kendaraan. Pembaruan dokumen diperlukan supaya status kendaraan tercatat dengan benar dan proses administrasinya dapat ditindaklanjuti. Ia mengingatkan bahwa kendaraan berisiko menjadi bodong apabila surat-surat dan kewajiban administrasinya tidak diurus. Pemblokiran data, dengan demikian, menjadi upaya untuk mendorong penyelesaian administrasi, bukan kepastian mengenai keberadaan mobil. Samsat dan kepolisian masih perlu memperoleh informasi yang cukup untuk mengetahui posisi McLaren serta memastikan pemilik asli dapat dihubungi. Sampai informasi itu tersedia, lokasi kendaraan dan tindak lanjut administrasinya masih menjadi persoalan yang belum terjawab.
Kasubdit STNK Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Sumardji menyampaikan bahwa riwayat administrasi McLaren 570S AT senilai Rp4,5 miliar itu akan ditelusuri. Berdasarkan data yang tercatat, kendaraan tersebut pertama kali didaftarkan pada Januari 2021 atas nama sebuah perusahaan. Selanjutnya, pada Oktober 2022, status kepemilikannya berubah melalui proses balik nama menjadi atas nama perorangan. Perubahan data itulah yang menjadi bagian penting dalam penelusuran untuk mengetahui bagaimana identitas pemilik tercantum dalam dokumen kendaraan dan apakah seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
Sumardji menjelaskan, Korlantas akan memeriksa proses administrasi tersebut sesuai kewenangannya. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui tahapan pendaftaran dan balik nama, termasuk dokumen yang digunakan saat perubahan kepemilikan. Ia juga menyatakan bahwa orang yang merasa identitasnya dicatut dapat melaporkan dugaan tindak pidana itu kepada kepolisian. Laporan tersebut dapat menjadi dasar bagi aparat untuk memeriksa lebih lanjut dugaan penggunaan data tanpa izin. Jika pemeriksaan menemukan unsur pidana, misalnya pemalsuan dokumen, perkara dapat diteruskan kepada penyidik reserse kriminal untuk ditangani melalui proses hukum.
Pemblokiran kendaraan, menurut Sumardji, bertujuan mendorong pemilik yang sebenarnya untuk mengurus balik nama. Dengan pembaruan administrasi, data kendaraan diharapkan sesuai dengan identitas pihak yang benar-benar menguasai atau memiliki mobil tersebut. Langkah itu juga menjadi bagian dari penertiban pencatatan kendaraan, sekaligus membantu memastikan bahwa kewajiban administrasi, termasuk pembayaran pajak, ditujukan kepada pihak yang tepat. Pemblokiran bukan dengan sendirinya menjadi penetapan bahwa seseorang melakukan tindak pidana; dugaan terkait penggunaan identitas tetap perlu diperiksa berdasarkan laporan dan bukti yang tersedia.
Dalam kasus ini, Yudariansyah, montir bengkel motor di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, mengaku tidak pernah memiliki McLaren tersebut. Ia mendatangi Samsat Ciledug pada Senin setelah mengetahui namanya tercatat pada kendaraan bernomor polisi B 570 H.
Baca juga: Bukan Sekadar Jalan Santai, 10 Ribu Peserta Satukan Langkah di HUT TNI | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional | Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan
