Bandung | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat bersama Pelajar Progresif Indonesia menggelar edukasi literasi media dan politik bertajuk “Trias Politika” di Bandung pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Forum ini diikuti 500 pelajar dari Bandung Raya, dengan mayoritas peserta merupakan pemilih pemula. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya ruang belajar yang membantu generasi muda memahami informasi publik sekaligus peran mereka dalam kehidupan demokrasi.
Kegiatan tersebut dirancang untuk membekali peserta agar mampu menjadi konsumen media yang kritis serta pemilih yang cerdas dan berintegritas. Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, pelajar kerap menjumpai berita, komentar, potongan video, dan klaim politik yang tersebar tanpa konteks memadai. Karena itu, kecakapan memeriksa sumber dan menilai isi pesan menjadi bekal penting sebelum informasi dipercaya, dibagikan, atau dijadikan dasar menentukan pilihan.
Materi yang disampaikan mencakup cara menyaring informasi politik dan mengenali hoaks. Peserta diajak memperhatikan asal sumber, tanggal publikasi, bukti yang disertakan, serta kesesuaian informasi dengan pemberitaan dari sumber tepercaya. Pemeriksaan silang dapat membantu membedakan fakta, opini, dan manipulasi, termasuk konten yang memakai judul provokatif atau gambar di luar konteks. Sikap berhati-hati ini bukan berarti menolak semua informasi, melainkan menunda penilaian sampai tersedia dasar yang cukup.
Forum juga membahas dinamika politik secara sehat dan objektif, sehingga perbedaan pandangan dapat dipahami tanpa prasangka atau serangan personal. Pelajar diperkenalkan pada fenomena filter bubble, ketika algoritma cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan kebiasaan dan minat pengguna, serta echo chamber, yaitu ruang percakapan yang menguatkan pandangan serupa secara berulang. Kedua fenomena tersebut dapat membatasi paparan terhadap perspektif lain dan membuat klaim tertentu terasa benar hanya karena sering dijumpai. Dengan mengenali pengaruhnya, peserta diharapkan lebih aktif mencari beragam sumber, mendengarkan sudut pandang berbeda, dan menilai argumen berdasarkan bukti. Pembekalan ini menghubungkan literasi media dengan tanggung jawab sebagai warga dan pemilih, agar partisipasi politik bertumpu pada pertimbangan yang matang, bukan sekadar tekanan tren maupun informasi yang belum terverifikasi.
KPID Jawa Barat mengutip riset 5 1 yang mencatat bahwa 80,20 persen pandangan politik Generasi Z diperoleh dari media sosial. Angka tersebut memberi konteks penting untuk memahami bagaimana ruang digital hadir dalam kehidupan pelajar: informasi politik dapat dijumpai setiap hari, melalui berbagai platform dan bentuk konten. Namun, besarnya peran media sosial sebagai sumber pandangan tidak dengan sendirinya menjamin bahwa setiap informasi yang beredar akurat, utuh, atau disampaikan secara bertanggung jawab. Karena itu, angka ini perlu dibaca sebagai pengingat akan pentingnya kecakapan memilah informasi, bukan sebagai alasan untuk menerima semua unggahan sebagai fakta.
Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, mengingatkan bahwa pelajar perlu mampu membedakan informasi politik yang valid dari hoaks, terutama ketika berhadapan dengan media baru. Arus informasi yang cepat dapat membuat kabar menyebar sebelum pembaca sempat memeriksa sumber dan konteksnya. Dalam situasi tersebut, kebiasaan berhenti sejenak, mengecek asal informasi, dan membandingkannya dengan sumber tepercaya menjadi bagian dari kecakapan bermedia. Langkah ini membantu pelajar menilai isi pesan secara lebih cermat, sekaligus mengurangi risiko ikut menyebarkan klaim yang belum jelas kebenarannya.
Adiyana juga menyampaikan kekhawatiran bahwa konten tertentu dapat mengganggu proses berpikir. Peringatan ini menegaskan perlunya perhatian terhadap pengaruh pesan yang dikonsumsi, tanpa menganggap semua konten politik memiliki dampak yang sama. Informasi yang disajikan secara menyesatkan atau mendorong reaksi tanpa pertimbangan dapat menyulitkan seseorang untuk menilai persoalan dengan jernih. Bagi pelajar di Bandung Raya, sikap kritis berarti tidak hanya mengetahui apa yang sedang ramai dibicarakan, tetapi juga mempertanyakan dasar suatu klaim dan memahami konteksnya sebelum membentuk pandangan. Dengan demikian, penggunaan media sosial untuk mengikuti isu politik dapat disertai pertimbangan yang matang. Keterampilan ini menjadi bekal penting agar pelajar dapat terlibat dalam percakapan publik secara lebih bertanggung jawab, menjaga ruang digital tetap sehat, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah diperiksa, bukan semata-mata mengikuti konten yang paling menarik perhatian.
Ketua Umum Pelajar Progresif Indonesia, Chandra, menilai kerja sama tersebut sebagai langkah konkret untuk membangun kesadaran politik yang sehat di kalangan pelajar. Pandangan ini menempatkan kolaborasi sebagai upaya yang dapat mendukung pelajar memahami politik secara lebih baik, bukan sekadar mengikuti informasi yang beredar. Kesadaran politik yang sehat penting agar pelajar mampu melihat isu secara cermat, mengenali kaitannya dengan kehidupan bersama, serta membentuk pandangan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan politik menjadi bagian penting dari proses tersebut karena membantu pelajar mengembangkan pemahaman dan sikap yang lebih kritis. Dengan bekal itu, pelajar dapat terlibat dalam pembicaraan mengenai persoalan publik secara lebih terarah dan tidak mudah menerima informasi tanpa menilainya terlebih dahulu.
Pendidikan politik dinilai penting karena isu politik berpengaruh terhadap kebijakan publik. Keputusan dan arah kebijakan dapat berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat, sehingga pemahaman terhadap isu politik membantu pelajar melihat mengapa informasi dan proses yang melatarinya perlu diperhatikan. Melalui pendidikan politik, pelajar dapat membangun pemahaman mengenai hubungan perbincangan politik dan kebijakan yang berdampak pada publik. Bekal ini juga mendukung kemampuan untuk menilai informasi secara kritis, mempertimbangkan konteks, dan membedakan penjelasan yang memadai dari klaim yang belum jelas. Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya mendorong pengetahuan tentang isu, tetapi juga membantu membentuk kesadaran atas arti informasi politik bagi kehidupan masyarakat.
Chandra juga berharap perspektif penyiaran dapat turut memperkuat pendidikan politik, terutama dalam membantu mencegah misinformasi dan hoaks. Informasi yang keliru dapat mengganggu pemahaman pelajar terhadap isu politik, sehingga perhatian pada mutu informasi menjadi bagian penting dalam proses belajar. Ekosistem penyiaran yang sehat diharapkan mampu menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat, khususnya informasi mengenai politik. Kualitas tersebut penting agar pelajar memiliki bahan yang lebih baik untuk memahami isu dan membangun penilaian secara cermat. Ketika pendidikan politik didukung oleh informasi yang berkualitas, kesadaran politik yang sehat dapat tumbuh dengan lebih kuat. Harapan ini menegaskan bahwa penyiaran dan pendidikan politik dapat saling mendukung dalam menjaga ketepatan informasi serta mendorong pemahaman politik yang bertanggung jawab di kalangan pelajar.
Rangkaian kegiatan literasi politik ini dirancang sebagai ruang belajar yang menggabungkan pemaparan materi dengan diskusi interaktif. Melalui pemaparan, peserta memperoleh landasan untuk memahami hubungan media, informasi, dan kehidupan demokrasi. Materi juga dapat menjadi bekal untuk menilai bagaimana pesan politik disampaikan serta mengapa informasi yang beredar perlu diperiksa secara cermat sebelum dipercaya atau dibagikan.
Namun, proses belajar tidak berhenti pada penyampaian materi. Diskusi interaktif memberi kesempatan kepada pelajar untuk menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, dan membahas persoalan yang mereka temui saat menggunakan media sosial. Pertukaran gagasan ini penting karena pengalaman peserta dalam mengakses informasi dapat berbeda-beda. Dengan berdialog, mereka dapat melihat suatu isu dari beragam sudut pandang sekaligus berlatih menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
Pola tersebut juga membuka ruang bagi penyelenggara untuk memahami kebutuhan peserta dan konteks yang mereka hadapi. Literasi media dan politik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengenali informasi yang meragukan, tetapi juga dengan pemahaman atas dampak informasi terhadap percakapan publik dan kualitas demokrasi.
Baca juga: Catatan Politik Bamsoet; Penyesuaian Transfer Daerah Idealnya Tidak Menimbukan Ekses Bagi Daerah | Rakornas Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Ekonomi Kuat, Dunia Usaha Aman, Pertahanan Mandiri Jadi Kunci Kedaulatan Nasional | Catatan Politik Bamsoet: Pendidikan Gratis dan Relevansinya Mewujudkan Indonesia Emas 2045
