Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menerima rekomendasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) agar kualitas menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian lebih besar. Rekomendasi tersebut disampaikan dengan merujuk pada kajian nasional yang menelaah pelaksanaan program dan pengalaman siswa sebagai penerima manfaat. Perhatian terhadap mutu makanan dinilai penting karena MBG dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi, sekaligus menciptakan kondisi yang lebih baik bagi anak-anak selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Kajian yang menjadi landasan rekomendasi dilakukan DEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lain. Pengumpulan informasi memanfaatkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang berlangsung sejak September 2025 dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Cakupan nasional tersebut memungkinkan penelitian melihat pelaksanaan program dalam beragam konteks daerah, termasuk perbedaan kondisi sosial dan lingkungan sekolah. Temuan studi diharapkan membantu pemerintah memahami pengalaman penerima manfaat secara lebih menyeluruh, bukan hanya menilai program dari jumlah makanan yang dibagikan.
Dalam kajian itu, peneliti menelaah hubungan MBG dengan sejumlah aspek keseharian siswa, yakni absensi, semangat belajar, serta rasa lapar. Ketiga hal tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana program berkaitan dengan kehadiran dan kesiapan anak mengikuti pelajaran. Perhatian pada kualitas menu melengkapi penilaian tersebut: kandungan gizi, variasi, dan kelayakan makanan menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar penyediaan santapan benar-benar selaras dengan tujuan program. Namun, hubungan yang dikaji perlu dibaca berdasarkan hasil penelitian dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa satu faktor menjadi penyebab perubahan pada siswa.
Anggota DEN Firman Hidayat menyampaikan temuan kajian setelah mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 20 Oktober 2026. Penyampaian tersebut menempatkan kualitas menu sebagai salah satu pokok evaluasi MBG, berdampingan dengan pemerataan penerima manfaat. Dengan menggunakan data Susenas dan kajian bersama BPS serta lembaga lainnya, DEN memberikan masukan yang dapat menjadi bahan bagi pemerintah dalam meninjau pelaksanaan program. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan pengelolaan menu merespons kebutuhan siswa di berbagai wilayah Indonesia.
Temuan mengenai penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa kualitas menu berkaitan dengan semangat belajar siswa di sekolah. Dalam studi yang disampaikan, sebanyak 95 persen siswa penerima program menyatakan semangat belajar mereka lebih tinggi ketika memperoleh makanan dengan kualitas yang sangat baik. Hasil ini menempatkan mutu hidangan sebagai salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program, selain ketersediaan dan pemerataan penerima manfaat.
Angka tersebut perlu dibaca sesuai konteksnya: 95 persen merupakan proporsi siswa yang menyampaikan bahwa semangat belajar mereka meningkat saat menu yang diterima dinilai sangat baik. Temuan itu bukan kesimpulan bahwa MBG selalu meningkatkan semangat belajar tanpa memperhatikan mutu makanan. Sebaliknya, studi juga mencatat bahwa semangat belajar dapat menurun ketika kualitas menu buruk. Dengan demikian, pengalaman siswa terhadap makanan yang disajikan menjadi bagian penting dalam memahami hubungan program dan kegiatan belajar.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mendorong pemerintah memberi perhatian lebih besar pada kualitas makanan dalam penyelenggaraan MBG. Firman menyampaikan bahwa mutu menu berkorelasi dengan rasa lapar dan semangat belajar siswa di sekolah. Jika makanan yang diterima tidak memadai dari sisi kualitas, kebutuhan siswa mungkin tidak terpenuhi sebagaimana diharapkan dan suasana belajar pun dapat terpengaruh. Sebaliknya, menu yang dinilai baik berpotensi mendukung kondisi siswa selama mengikuti pelajaran, sebagaimana tercermin dalam pernyataan para penerima manfaat.
Karena itu, evaluasi program perlu melihat lebih dari sekadar jumlah porsi yang dibagikan. Pemerintah dapat memantau mutu hidangan secara berkala, memperhatikan tanggapan siswa, serta memastikan standar makanan diterapkan secara konsisten di berbagai sekolah. Perhatian terhadap kualitas juga penting agar tujuan pemenuhan gizi berjalan seiring dengan pengalaman belajar yang lebih baik. Temuan tentang semangat belajar memberi petunjuk bagi pengelola, tetapi tetap perlu dipahami sebagai laporan siswa dalam studi tersebut, bukan jaminan hasil yang sama bagi setiap penerima MBG.
Temuan lain dalam studi yang disoroti Dewan Ekonomi Nasional (DEN) berkaitan dengan kehadiran siswa di sekolah. Berdasarkan hasil kajian tersebut, siswa yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) tercatat cenderung lebih jarang absen dibandingkan siswa yang tidak menerima program. Perbedaan ini menjadi salah satu indikator yang diperhatikan dalam menilai hasil pelaksanaan MBG, selain aspek kualitas menu dan pemerataan penerima yang turut menjadi perhatian.
Perbedaan kehadiran tampak cukup besar pada kelompok siswa dari desil 1, yaitu kelompok masyarakat paling miskin. Dalam kelompok tersebut, siswa yang tidak menerima MBG lebih sering tercatat absen, sementara siswa penerima program relatif tidak absen. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat kehadiran penerima dan nonpenerima, terutama di kalangan siswa dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Studi tersebut juga memperlihatkan bahwa pengurangan absensi tampak semakin besar seiring meningkatnya intensitas penerimaan MBG di sekolah. Dengan kata lain, sekolah yang memiliki tingkat penerimaan program lebih tinggi menunjukkan penurunan absensi yang lebih besar dalam temuan kajian. Kecenderungan ini disampaikan sebagai bagian dari hasil pengamatan, tanpa menyimpulkan alasan tertentu di balik perbedaan tersebut. Data kehadiran menjadi salah satu sisi dampak program yang dinilai penting untuk dicermati.
Firman menilai temuan mengenai absensi itu secara positif. Menurutnya, kecenderungan siswa penerima MBG lebih jarang absen merupakan hasil yang patut diperhatikan dalam melihat pelaksanaan program. Ia juga menyoroti besarnya perbedaan di siswa desil 1 serta pola pengurangan absensi yang meningkat bersama intensitas penerimaan di sekolah. Penilaian tersebut melengkapi pembahasan DEN mengenai berbagai hasil studi, sekaligus memberi gambaran bahwa keterkaitan program dengan kehadiran siswa menjadi salah satu aspek yang tercatat dalam evaluasi.
Meski demikian, temuan ini sebaiknya dibaca sesuai batas informasi yang disampaikan dalam studi: siswa penerima tercatat cenderung lebih jarang absen, dan pola perbedaannya terlihat pada kelompok tertentu serta menurut intensitas penerimaan. Hasil tersebut menjadi catatan positif Firman, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab absensi ataupun memastikan hubungan sebab-akibat. Pembacaan yang cermat membantu menjaga agar penilaian terhadap dampak MBG tetap bertumpu pada temuan yang tersedia.
Catatan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyoroti bahwa penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menjangkau penerima secara merata. Jumlah penerima di kawasan perkotaan masih lebih banyak dibandingkan penerima di perdesaan. Ketimpangan tersebut menjadi perhatian karena program perlu menjangkau anak-anak berdasarkan kebutuhan, bukan semata-mata kemudahan akses atau keberadaan layanan. Pemerataan distribusi juga penting agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan.
DEN turut mencatat adanya kesenjangan menurut kondisi ekonomi keluarga. Siswa dari kelompok ekonomi mampu disebut lebih banyak menerima manfaat dibandingkan siswa miskin, padahal kelompok berpenghasilan rendah lebih membutuhkan dukungan pemenuhan gizi. Kondisi ini mendorong perhatian terhadap ketepatan sasaran, sehingga penerima yang paling memerlukan bantuan tidak tertinggal. Pemerintah didorong memprioritaskan masyarakat miskin dalam pelaksanaan MBG, sekaligus memastikan pendataan dan penyaluran mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi penerima.
Selain kelompok miskin, wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga perlu menjadi prioritas. Jangkauan layanan di wilayah tersebut dapat menghadapi tantangan geografis dan akses, sehingga pemerataan membutuhkan perhatian dalam pengaturan distribusi. Dorongan DEN mencakup upaya agar manfaat program tidak terkonsentrasi di kota, tetapi dapat menjangkau siswa di lokasi yang selama ini lebih sulit dilayani.
Baca juga: Terlalu banyak mengambil tanggung jawab sekaligus justru dapat membuat fokus terpecah dan kualitas pekerjaan menurun | Kondisi itu terjadi ketika lembaga tersebut tengah berupaya membenahi tata kelola program yang selama ini menjadi sorotan
