Jakarta | Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dugaan adanya operasi politik di balik isu ijazah Jokowi dan putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi sebelumnya mengaitkan kemunculan dan ramainya persoalan ijazah tersebut dengan upaya politik tertentu. Menurut Komarudin, polemik seperti ini tidak perlu terus diperpanjang melalui saling bantah di ruang publik.
Komarudin menilai, apabila ada pihak yang meragukan keaslian atau keabsahan ijazah, persoalan itu dapat ditempuh melalui jalur hukum. Pengadilan, kata dia, merupakan tempat untuk menguji klaim yang berseberangan dengan menghadirkan bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pokok perkara dapat dinilai berdasarkan dokumen dan proses pembuktian, bukan semata-mata perdebatan atau dugaan yang beredar di tengah masyarakat.
Pandangan tersebut menempatkan pembuktian sebagai langkah utama untuk menyelesaikan polemik. Pihak yang mengajukan keberatan perlu menyampaikan dasar dan bukti yang relevan melalui mekanisme hukum, sementara pihak yang dituduh dapat memberikan tanggapan dalam proses yang sama. Jika perkara dibawa ke pengadilan, hakim akan menilai alat bukti dan keterangan menurut ketentuan yang berlaku. Komarudin tidak mendorong persoalan ini menjadi bahan pertengkaran politik berkepanjangan.
Respons itu juga menjadi penekanan bahwa ruang publik tidak seharusnya menggantikan proses peradilan. Peredaran berbagai tudingan tanpa pengujian dapat membuat perdebatan semakin melebar, sedangkan jalur hukum menyediakan tata cara untuk menguji kebenaran suatu klaim. Karena itu, Komarudin mendorong agar pihak yang merasa memiliki perkara menempuh prosedur yang tersedia, bukan hanya melontarkan tuduhan atau membalas pernyataan di media.
Dengan pendekatan tersebut, polemik ijazah Jokowi dan Gibran diarahkan pada penyelesaian yang dapat diuji secara formal. Pernyataan Jokowi tentang dugaan operasi politik tetap menjadi bagian dari perdebatan, tetapi penilaian atas klaim mengenai ijazah semestinya bertumpu pada bukti yang diperiksa secara terbuka dan sesuai hukum. Bagi Komarudin, pengadilan dapat menjadi forum untuk mengakhiri silang pendapat secara tertib, sehingga isu tersebut tidak terus berkembang menjadi polemik tanpa kepastian.
Komarudin menyatakan bahwa, menurut pandangannya, polemik mengenai ijazah Jokowi dan Gibran tidak berkaitan dengan operasi politik. Ia menyampaikan tanggapan tersebut saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/10/2026). Pernyataan itu menegaskan cara Komarudin melihat persoalan yang tengah menjadi perhatian: ia tidak mengaitkannya dengan suatu operasi politik. Karena itu, pandangannya perlu dipahami sebatas penilaian yang ia sampaikan, bukan sebagai kesimpulan yang berlaku bagi semua pihak atau sebagai penjelasan mengenai hal-hal lain yang tidak disebutkannya.
Tanggapan tersebut disampaikan dalam konteks polemik seputar ijazah Jokowi dan Gibran. Namun, pernyataan Komarudin yang disampaikan dalam kesempatan itu hanya menyangkut pandangannya bahwa tidak ada urusan operasi politik dalam persoalan tersebut. Ia tidak menyebut adanya motif tertentu maupun menguraikan dugaan lain. Dengan demikian, pemberitaan atas keterangannya perlu menjaga batas apa yang benar-benar disampaikan dan tafsir tambahan. Pembedaan ini penting agar pembaca dapat memahami posisi Komarudin secara akurat, tanpa menambahkan alasan atau latar belakang yang tidak tercantum dalam pernyataannya.
Komarudin menyampaikan sikap itu di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Keterangan mengenai lokasi dan waktu tersebut menjadi konteks bagi tanggapannya, sementara inti ucapannya tetap pada penolakan terhadap anggapan bahwa polemik itu merupakan urusan operasi politik, sebagaimana pandangannya. Pernyataan itu sendiri tidak merinci proses hukum, bukti, ataupun langkah yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan polemik. Oleh sebab itu, keterangan tersebut sebaiknya tidak diperluas menjadi klaim tentang aspek-aspek lain. Yang dapat dicatat dari tanggapannya adalah pandangan Komarudin mengenai isu operasi politik, disampaikan pada saat ia ditemui di lokasi dan waktu tersebut.
Komarudin menilai polemik mengenai ijazah Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka dapat dijawab melalui pembuktian yang terbuka dan sesuai prosedur. Menurut pandangannya, perdebatan tidak perlu terus berulang apabila dokumen yang dipersoalkan dapat diperlihatkan kepada publik melalui mekanisme yang tepat. Dengan cara itu, perhatian masyarakat dapat diarahkan pada fakta dan proses pemeriksaan, bukan pada dugaan yang beredar tanpa penyelesaian. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya kejelasan, sekaligus tidak dengan sendirinya menyimpulkan apakah dokumen terkait telah ditampilkan atau belum. Status dan keaslian dokumen tetap perlu dibahas berdasarkan bukti serta pemeriksaan yang berwenang.
Ia memandang pengadilan sebagai tempat yang dapat menguji persoalan secara terukur. Dalam proses hukum, pihak-pihak terkait memiliki ruang untuk menyampaikan dokumen, menjelaskan konteksnya, dan menanggapi keterangan yang diajukan. Pemeriksaan semacam itu memungkinkan pertanyaan publik dibahas dengan standar pembuktian yang lebih jelas daripada saling menyampaikan klaim. Bagi Komarudin, membawa perkara ke ranah pengadilan merupakan langkah sederhana dalam arti menyediakan jalur resmi untuk mencari jawaban, bukan berarti persoalannya otomatis selesai tanpa pemeriksaan. Hasilnya bergantung pada bukti yang tersedia dan penilaian majelis hakim sesuai ketentuan yang berlaku.
Pandangan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan menjaga diskusi publik tetap proporsional. Ketika dokumen dan keterangan diperiksa secara resmi, masyarakat dapat memperoleh dasar yang lebih kuat untuk memahami inti persoalan. Sebaliknya, polemik yang terus berputar tanpa proses pembuktian berisiko memperpanjang ketidakpastian dan memperbesar perbedaan tafsir. Karena itu, Komarudin mendorong agar pertanyaan mengenai ijazah Jokowi dan Gibran dijawab melalui mekanisme yang dapat diuji, termasuk di pengadilan apabila jalur tersebut ditempuh. Pendekatan ini menempatkan bukti sebagai pokok pembahasan, tanpa mendahului kesimpulan mengenai dokumen maupun hasil pemeriksaan. Pada akhirnya, proses yang transparan dan sesuai hukum dapat membantu memberikan kejelasan kepada masyarakat.Inti sikap Komarudin dalam polemik ijazah Jokowi dan Gibran adalah bahwa persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui pembuktian di pengadilan. Dengan menempatkan perkara pada jalur hukum, hal yang dipersoalkan dapat diperiksa melalui proses yang terarah, bukan terus diperdebatkan tanpa akhir di ruang publik. Sikap ini menekankan pentingnya menguji persoalan berdasarkan bukti dan prosedur, sehingga pembahasan tidak semata-mata bertumpu pada pernyataan atau dugaan yang berulang.
Penyelesaian melalui pengadilan juga membedakan polemik publik dan proses pembuktian. Percakapan di ruang publik dapat berlangsung luas, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi pengganti pemeriksaan hukum. Karena itu, bila ada persoalan yang perlu diuji, fokusnya semestinya diarahkan pada penyampaian dan pemeriksaan bukti melalui mekanisme yang tersedia. Dengan cara tersebut, pokok perkara dapat dibahas dalam forum yang memang ditujukan untuk menilai bukti, alih-alih menjadi perdebatan berkepanjangan yang tidak menghasilkan kepastian melalui pembuktian.
Pesan utama Komarudin bukanlah memperpanjang silang pendapat, melainkan mendorong agar persoalan ijazah tersebut memperoleh jawaban melalui proses yang dapat menguji bukti. Sikap demikian memberi ruang bagi penyelesaian yang bertumpu pada pemeriksaan, bukan pada pengulangan polemik. Pada akhirnya, inti pandangannya tetap sederhana: perkara sebaiknya dibawa dan diuji melalui jalur pengadilan, sementara perdebatan di ruang publik tidak dijadikan pengganti pembuktian. Dengan menempatkan pembuktian sebagai pusat penyelesaian, polemik dapat diarahkan pada proses yang sesuai, tanpa membuat klaim di luar hal yang memang sedang diuji.
