Kota Peruri | Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), tidak dialihkan pembayarannya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Untuk saat ini, pembayaran tetap dilakukan dengan mekanisme yang telah berjalan, tanpa perubahan saluran maupun tata cara yang berlaku. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa koperasi desa belum ditetapkan sebagai pihak yang menyalurkan gaji pegawai pemerintah.
Kepastian ini disampaikan setelah muncul wacana mengenai kemungkinan koperasi ikut berperan sebagai instrumen pembayaran gaji ASN. Gagasan tersebut menjadi pembahasan, tetapi belum berarti pemerintah telah memutuskan untuk mengubah sistem penggajian. Suahasil dan Rini menekankan bahwa ketentuan yang berlaku tetap menjadi acuan, sehingga pegawai tidak perlu menganggap wacana itu sebagai kebijakan yang sudah diterapkan. Tidak ada pengalihan pembayaran gaji ke koperasi dalam mekanisme saat ini.
Dengan demikian, gaji ASN tetap dibayarkan melalui jalur yang selama ini digunakan oleh pemerintah dan instansi masing-masing. Perubahan mekanisme, apabila kelak dipertimbangkan, memerlukan pembahasan serta keputusan resmi dari pihak berwenang. Sampai ada ketetapan baru, pegawai dapat berpegang pada sistem pembayaran yang sudah berjalan. Penjelasan pemerintah ini sekaligus membedakan gagasan yang masih dibicarakan dan kebijakan yang telah berlaku, agar informasi mengenai peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak menimbulkan kesimpulan bahwa skema penggajian PNS sedang berubah. Pemerintah belum menyatakan adanya jadwal maupun aturan baru untuk memindahkan proses tersebut, sehingga wacana keterlibatan koperasi tidak mengubah hak pegawai atas pembayaran gaji melalui mekanisme yang berlaku sekarang. Perkembangan pembahasan selanjutnya tetap perlu menunggu penjelasan dan keputusan resmi.Rini menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk mengalihkan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dari skema yang berlaku. Pernyataan itu disampaikan saat ditemui di Taman Kota Peruri, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Menurutnya, perubahan mekanisme penggajian tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan para pegawai dan kepastian layanan yang mereka terima. Skema yang berjalan tetap menjadi acuan selama belum ada keputusan atau kebijakan baru mengenai pengalihan pembayaran.
Ia menekankan bahwa layanan penggajian harus memberi kemudahan bagi ASN. Proses penerimaan gaji diharapkan nyaman, transparan, dan mudah diakses, sehingga para pegawai dapat memperoleh haknya dengan jelas tanpa menghadapi prosedur yang menyulitkan. Aspek kepastian juga penting, karena gaji merupakan hak ASN yang perlu diterima secara teratur melalui mekanisme yang dapat dipahami. Karena itu, pembahasan mengenai pilihan jalur pembayaran perlu menimbang manfaat praktis bagi penerima, bukan hanya kemungkinan penyediaan skema alternatif.
Terkait mekanisme yang ditawarkan melalui Kopdes Merah Putih, Rini menyatakan masih perlu mencari informasi lebih lanjut dari Menteri Keuangan. Ia belum menyampaikan keputusan mengenai penerapan skema tersebut untuk pembayaran gaji ASN. Penjelasan dari pihak terkait diperlukan agar mekanisme, tata cara, dan dampaknya dapat dipahami sebelum ada pembahasan lebih jauh mengenai perubahan. Dengan demikian, wacana yang berkembang belum berarti pembayaran gaji akan segera dialihkan dari pola yang selama ini digunakan.
Rini juga menyampaikan bahwa kepentingan ASN dalam menerima haknya harus tetap menjadi perhatian. Apa pun mekanisme yang kelak dibahas, layanan seharusnya tidak mengurangi kemudahan dan kepastian bagi pegawai. ASN perlu dapat mengetahui bagaimana gaji disalurkan, memperoleh informasi yang terbuka, serta menerima pembayaran tanpa hambatan yang tidak perlu. Sikap tersebut menempatkan kenyamanan penerima sebagai pertimbangan utama dalam menilai suatu usulan penggajian.
Untuk saat ini, belum ada keterangan bahwa skema Kopdes Merah Putih akan menggantikan mekanisme pembayaran yang berlaku. Pemerintah masih perlu memperoleh dan menelaah informasi mengenai tawaran tersebut, termasuk melalui komunikasi dengan Menteri Keuangan. Sementara pembahasan berlanjut, Rini menginginkan agar ASN tetap dimudahkan dalam menerima haknya. Kepastian, transparansi, dan akses yang praktis menjadi hal penting dalam setiap pengaturan pembayaran gaji, baik skema lama maupun alternatif yang mungkin dibahas kemudian.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) masih dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Penegasan itu disampaikannya pada Selasa (20/10/2026), saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ia menjawab pertanyaan mengenai wacana pembayaran gaji ASN melalui koperasi desa atau Kopdes, yang belakangan menjadi bahan pembahasan. Menurut Suahasil, wacana tersebut belum mengubah pola pembayaran yang selama ini diterapkan pemerintah. Gaji ASN tetap ditransfer langsung ke rekening masing-masing abdi negara. Dengan demikian, kabar mengenai kemungkinan penggunaan koperasi sebagai jalur pembayaran belum berarti adanya perubahan mekanisme bagi penerima gaji.
Pernyataan tersebut menegaskan perbedaan gagasan yang masih dibicarakan dan kebijakan yang saat ini berjalan. Pembahasan mengenai Kopdes dapat berlangsung, tetapi pembayaran gaji ASN tetap mengikuti skema yang sudah berlaku selama belum ada perubahan yang dinyatakan. Suahasil tidak menyampaikan bahwa koperasi telah menjadi perantara pembayaran atau bahwa pemerintah telah mengalihkan penyaluran gaji ke lembaga tersebut. Ia memastikan transfer tetap dilakukan langsung ke rekening ASN. Penegasan ini menjadi jawaban atas pertanyaan yang mengaitkan wacana koperasi desa dengan hak pegawai negeri untuk menerima gaji. Untuk saat ini, pegawai tidak perlu memahami pembahasan itu sebagai perubahan atas mekanisme pembayaran yang telah berjalan.
Karena itu, inti keterangan Suahasil adalah bahwa jalur pembayaran gaji ASN tidak berubah. Pemerintah masih mentransfer gaji langsung ke rekening para abdi negara, sementara wacana mengenai Kopdes tetap berada dalam tahap pembahasan. Keterangan tersebut tidak merinci prosedur transfer, jadwal pembayaran, ataupun ketentuan teknis lainnya, sehingga hal-hal itu tidak dapat disimpulkan dari pernyataan yang disampaikan di Istana. Yang dapat dipastikan dari jawaban Suahasil ialah bahwa koperasi desa belum menggantikan mekanisme pembayaran gaji yang berlaku. Masyarakat dan ASN dapat membedakan informasi mengenai gagasan yang tengah dibahas dari keterangan tentang pelaksanaan pembayaran saat ini. Selama belum ada penjelasan resmi mengenai perubahan, skema langsung ke rekening tetap menjadi mekanisme yang disebutkan pemerintah.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kemungkinan pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih masih akan dibicarakan lebih lanjut. Pembahasan itu, menurut Ferry, akan dilakukan bersama Suahasil setelah ia menyampaikan gagasan tersebut dalam percakapan dengan Menteri Keuangan. Ia menyebut rencana itu belum menjadi keputusan pemerintah dan masih memerlukan penelaahan mengenai mekanisme serta kesiapan pelaksanaannya.
Ferry menyampaikan keterangan itu setelah berbicara dengan Menteri Keuangan di sela rapat kabinet paripurna pada Rabu (21/10/2026), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pertemuan dan percakapan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan tawaran koperasi sebagai salah satu pihak yang dapat ikut berperan dalam penyaluran pembayaran. Namun, ia menegaskan bahwa pembicaraan awal itu belum menghasilkan kesepakatan tentang bentuk kerja sama, tahapan penerapan, maupun pihak yang akan bertanggung jawab atas setiap proses.
Menurut Ferry, koperasi menawarkan diri untuk menjadi instrumen pembayaran bagi gaji PNS dan pensiunan. Tawaran tersebut mencerminkan keinginan Kopdes Merah Putih untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan layanan di tingkat desa. Meski demikian, keberadaan koperasi tidak berarti pemerintah telah menetapkan Kopdes sebagai jalur pembayaran. Skema yang berlaku tetap menjadi acuan selama belum ada keputusan atau kebijakan baru yang diumumkan secara resmi. Kopdes juga bukan satu-satunya pilihan yang dapat dipertimbangkan, sehingga pemerintah masih perlu melihat berbagai alternatif sebelum menentukan langkah.
Ferry belum.
