Surabaya | Polisi membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang bermodus eksploitasi seksual di Sidoarjo, Jawa Timur. Perkara ini melibatkan pasangan suami istri berinisial ADR dan AA, yang kini menjadi pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Pengungkapan kasus itu membuka dugaan bahwa seorang korban dipaksa melayani banyak pria dalam jangka waktu yang panjang, dengan target pelanggan mencapai ratusan orang.
Direktur Reserse PPA-PPO Polda Jawa Timur, Kombes Ganis Setyaningrum, menyampaikan bahwa korban diduga harus melayani sedikitnya 10 pria setiap hari selama sebulan berturut-turut. Menurut keterangan Ganis, pemaksaan tersebut tetap berlangsung ketika korban sedang menstruasi. Keterangan itu disampaikan pada Sabtu, 17 Oktober. Rincian tersebut menggambarkan kondisi korban yang diduga mengalami eksploitasi berulang dan tidak memiliki kebebasan untuk menolak layanan.
Kasus ini menjadi perhatian karena dugaan praktiknya melibatkan eksploitasi seksual yang dilakukan secara terorganisasi, sementara korban ditempatkan sebagai sasaran untuk melayani pelanggan. Dugaan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang dilayani, tetapi juga dengan unsur pemaksaan dan pemanfaatan korban. Karena itu, penyidik perlu menelusuri bagaimana korban direkrut, bagaimana kendali terhadap korban dilakukan, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari praktik tersebut.
Dalam perkara ini, polisi juga mendalami dugaan target hingga 300 pelanggan dan keuntungan yang disebut mencapai Rp 540 juta, sebagaimana tercermin dalam perkara tersebut. Angka itu masih merupakan bagian dari dugaan yang perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian. Keterangan mengenai pemaksaan korban menjadi salah satu aspek penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk peran masing-masing pihak. Penanganan kasus di Sidoarjo diharapkan dapat menjelaskan bentuk eksploitasi yang terjadi sekaligus memastikan perlindungan bagi korban selama proses hukum berlangsung. Identitas korban tidak diungkapkan dalam keterangan yang disampaikan tersebut.
Dalam pengungkapan kasus eksploitasi seksual di Sidoarjo, penyidik menyebut kedua tersangka diduga memiliki peran yang berbeda. AA disebut bertugas mencari korban, sedangkan ADR diduga mencari pelanggan dan menghubungkan mereka dengan korban. Pembagian tugas tersebut menjadi salah satu bagian dari dugaan rangkaian kegiatan yang sedang ditangani aparat. Keterangan mengenai peran masing-masing merujuk pada informasi yang disampaikan dalam pengungkapan kasus, sehingga perlu dipahami sebagai dugaan, bukan penetapan bahwa seluruh peristiwa telah terbukti melalui proses hukum. Status dan tanggung jawab setiap pihak tetap mengikuti perkembangan penyidikan serta proses peradilan.
Menurut keterangan yang dipaparkan, AA diduga menawarkan iming-iming pekerjaan untuk menarik korban. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan bentuk pekerjaan yang ditawarkan, bagaimana komunikasi berlangsung, atau rincian lain mengenai proses tersebut. Karena itu, uraian tentang peran AA perlu dibatasi pada hal yang telah disebutkan, tanpa mengembangkan asumsi mengenai metode perekrutan. Identitas korban juga tidak disampaikan dalam bahan pengungkapan dan tidak semestinya ditebak atau disebarluaskan. Pembatasan ini penting agar pemberitaan tetap berpegang pada keterangan resmi dan menjaga privasi serta keselamatan pihak yang mungkin terdampak.
Adapun ADR disebut diduga mencari pelanggan, kemudian menghubungkan mereka dengan korban. Keterangan tersebut menggambarkan fungsi yang berbeda dari peran AA dalam dugaan tindak pidana ini, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh alur atau membuktikan setiap tindakan yang dituduhkan. Aparat masih perlu menguji informasi dan bukti yang relevan sesuai prosedur. Publik sebaiknya membedakan dugaan peran yang disampaikan saat pengungkapan kasus dan fakta hukum yang kelak ditetapkan. Penyampaian secara hati-hati juga menghindari penyebaran rincian yang tidak tersedia, termasuk identitas korban, sekaligus membantu menjaga agar pembahasan kasus berfokus pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara dugaan eksploitasi seksual di Sidoarjo ini, tekanan ekonomi terhadap korban disebut berkaitan dengan target pelanggan yang harus dipenuhi setiap bulan. Berdasarkan keterangan yang dilaporkan sumber, korban diduga diwajibkan melayani sedikitnya 300 pria dalam satu bulan. Target tersebut, jika benar diterapkan, menempatkan korban dalam situasi dengan tuntutan berulang dan ruang terbatas untuk menolak atau mengendalikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Angka itu merupakan dugaan dalam perkara, bukan jumlah yang telah dipastikan melalui putusan pengadilan.
Sumber juga menyebut pembayaran kepada korban ditangguhkan apabila target bulanan tidak tercapai. Kekurangan jumlah pelanggan diduga tidak dianggap selesai pada akhir bulan, melainkan dibebankan untuk dipenuhi pada bulan berikutnya. Pola semacam ini dapat membuat kewajiban terus menumpuk: korban bukan hanya menghadapi target baru, tetapi juga harus mengejar selisih dari periode sebelumnya. Dengan demikian, mekanisme pembayaran yang dilaporkan tersebut diduga menjadi alat tekanan, karena pemenuhan target dikaitkan dengan kapan korban menerima uang. Rincian tentang besaran pembayaran yang ditangguhkan maupun cara penghitungan kekurangan belum dapat dipastikan dari informasi yang tersedia.
Mengenai dugaan keuntungan, sumber menyebut ADR diduga memperoleh sekitar Rp 75 juta per bulan. Sementara itu, AA disebut menerima Rp 50 ribu untuk setiap pesanan pelanggan. Kedua angka itu memiliki dasar penghitungan yang berbeda: satu disebut sebagai perkiraan penerimaan bulanan ADR, sedangkan angka untuk AA dikaitkan dengan tiap pesanan. Karena itu, pembayaran Rp 50 ribu kepada AA tidak tepat diperlakukan sebagai jumlah keseluruhan keuntungan yang diterima kedua tersangka. Informasi tersebut juga belum dengan sendirinya menjelaskan jumlah transaksi, biaya, pembagian uang, atau total pendapatan selama periode perkara.
Angka target dan aliran uang itu perlu dipahami sebagai dugaan yang masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian. Penyelidikan dapat menelusuri catatan pesanan, komunikasi, transaksi, serta keterangan korban dan saksi untuk menguji bagaimana target diterapkan dan siapa yang menerima uang. Pemisahan pembayaran per pesanan, penerimaan bulanan, dan uang yang diterima korban penting agar laporan tidak mencampur kategori berbeda. Hingga ada penetapan hukum, uraian mengenai peran masing-masing pihak dan nilai keuntungan tetap harus disampaikan secara hati-hati, dengan atribusi yang jelas kepada sumber informasi.
Praktik eksploitasi seksual yang diungkap dalam perkara di Sidoarjo itu diduga berlangsung selama enam bulan, yakni sejak Februari hingga Juli 2026. Rentang waktu tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan karena digunakan untuk menelusuri kegiatan para tersangka dan memperkirakan keuntungan yang diperoleh. Keterangan mengenai periode operasi ini disampaikan dalam paparan kasus oleh pihak kepolisian. Meski dugaan aktivitas disebut berjalan selama beberapa bulan, penetapan durasi tersebut tetap merupakan bagian dari proses penyidikan dan perlu diuji melalui alat bukti serta pemeriksaan lebih lanjut.
Menurut perhitungan penyidik yang disampaikan Ganis, total keuntungan kedua tersangka selama periode tersebut diperkirakan mencapai Rp 540 juta. Angka itu menggambarkan estimasi akumulasi hasil yang diduga diperoleh sepanjang enam bulan, bukan jumlah yang telah dipastikan melalui putusan pengadilan. Penyidik menggunakan informasi yang tersedia dalam perkara untuk menghitung nilai tersebut, sementara proses hukum masih berjalan. Karena itu, jumlah keuntungan dan kaitannya dengan peran masing-masing tersangka akan bergantung pada pembuktian dalam penanganan perkara. Dugaan sasaran hingga 300 pelanggan yang disebut dalam kasus ini juga menjadi konteks untuk menelusuri skala kegiatan, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan seluruh rincian transaksi atau keuntungan.
Dalam penanganan perkara, penyidik menjerat kedua tersangka dengan pasal terkait tindak pidana perdagangan orang. Penerapan pasal tersebut merupakan langkah hukum berdasarkan dugaan perbuatan yang sedang diselidiki, dan belum berarti adanya putusan bersalah. Penyidik juga mempertimbangkan kemungkinan pemberatan hukuman karena tindak pidana diduga dilakukan berulang, sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, dengan tujuan memperoleh keuntungan.
