Jakarta | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus anggota Dewan Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, mengapresiasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pendidikan nasional. Dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, ia menilai perhatian terhadap sektor pendidikan tercermin dalam besarnya alokasi anggaran serta sejumlah program yang diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan dan memperluas kesempatan belajar.
Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun pada 2026. Menurut Tholabi, besaran tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dukungan anggaran, kata dia, perlu dimanfaatkan secara terarah agar dapat menjawab kebutuhan nyata di sekolah dan menjangkau peserta didik dari berbagai wilayah. Pengelolaan yang efektif juga penting supaya rencana kebijakan dapat diterjemahkan menjadi perbaikan layanan yang dirasakan oleh masyarakat.
Di agenda yang mendapat perhatian ialah revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan. Revitalisasi dibutuhkan untuk mendukung tersedianya lingkungan belajar yang lebih layak, sementara pemanfaatan teknologi dapat membantu memperkaya proses pembelajaran. Namun, pelaksanaan digitalisasi perlu disesuaikan dengan kesiapan sekolah, termasuk ketersediaan sarana dan dukungan bagi pendidik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi bagian dari program, tetapi juga dapat digunakan secara relevan dalam kegiatan belajar mengajar.
Perluasan akses pendidikan juga menjadi unsur penting dalam upaya memperkuat sistem pendidikan nasional. Kesempatan belajar yang lebih merata diharapkan dapat membuka ruang bagi lebih banyak anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, tanpa terhambat kondisi geografis maupun keterbatasan fasilitas. Apresiasi Tholabi terhadap komitmen pemerintah sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan di lapangan. Langkah berikutnya ialah memastikan program-program tersebut berjalan secara terukur, menjangkau sasaran, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.
Tholabi menilai besarnya investasi pendidikan perlu diikuti dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas. Anggaran dan berbagai sumber daya yang dialokasikan untuk sektor ini, menurut pandangannya, tidak cukup dipahami sebagai capaian tersendiri. Investasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi perbaikan yang dapat dirasakan dan dinilai pada seluruh ekosistem pendidikan, dari proses pembelajaran hingga pengembangan institusi.
Perhatian pertama adalah mutu pembelajaran. Pendidikan yang berkualitas menuntut proses belajar yang mendukung perkembangan peserta didik, bukan sekadar tersedianya program atau fasilitas. Karena itu, peningkatan investasi perlu berkaitan dengan upaya memperkuat kegiatan belajar mengajar. Mutu pembelajaran menjadi salah satu ranah penting untuk melihat apakah sumber daya pendidikan benar-benar berkontribusi pada kualitas layanan yang diterima di lingkungan pendidikan.
Tholabi juga menyoroti kesejahteraan guru dan dosen sebagai bagian dari agenda peningkatan mutu. Keduanya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga kondisi dan dukungan bagi tenaga pendidik perlu menjadi perhatian dalam perencanaan investasi. Pembahasan mengenai kualitas pendidikan, dengan demikian, tidak hanya tertuju pada peserta didik atau lembaga, tetapi turut mencakup ekosistem yang memungkinkan guru dan dosen menjalankan tugasnya.
Selain itu, produktivitas riset perlu menjadi perhatian. Penguatan pendidikan tinggi tidak terlepas dari kemampuan perguruan tinggi mengembangkan kegiatan penelitian secara produktif. Pada saat yang sama, daya saing perguruan tinggi juga menjadi bidang yang menurut Tholabi perlu diperhatikan. Kedua aspek tersebut memperluas cakupan pembicaraan mengenai hasil investasi pendidikan, sehingga tidak hanya berfokus pada pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga pada kontribusi dan posisi institusi pendidikan tinggi.
Mutu pembelajaran, kesejahteraan guru dan dosen, produktivitas riset, serta daya saing perguruan tinggi merupakan bagian yang saling melengkapi dalam pandangan Tholabi. Ia menempatkan perhatian pada aspek-aspek tersebut sebagai bagian penting dari pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, besarnya investasi perlu diarahkan pada peningkatan kualitas yang terukur dan menjangkau seluruh ekosistem pendidikan, tanpa mengabaikan beragam unsur yang menopang perkembangan sektor ini.
Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Tholabi berharap momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pendidikan nasional. Pembenahan, menurut harapan itu, perlu diarahkan pada sistem yang transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Keterbukaan informasi juga penting agar masyarakat dapat memahami prioritas pemerintah dan ikut mengawasi jalannya layanan pendidikan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya bertumpu pada laporan administratif, tetapi juga memperhatikan dampak nyata kebijakan terhadap murid, guru, dan satuan pendidikan di berbagai wilayah. Harapan ini menempatkan tata kelola sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan mutu pendidikan, bukan sekadar urusan prosedural.
Tholabi juga menekankan pentingnya menjadikan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan. Data yang akurat dan evaluasi yang terukur dapat membantu pemerintah mengenali persoalan secara lebih tepat, menentukan intervensi yang sesuai, serta menghindari kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan lapangan. Pendekatan berbasis bukti perlu disertai pemantauan berkala dan kesediaan untuk memperbaiki program ketika hasilnya belum memadai. Pada saat yang sama, orientasi pada keunggulan harus dipahami sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan kapasitas lembaga pendidikan, bukan alasan untuk mengabaikan kelompok atau daerah yang menghadapi keterbatasan. Perencanaan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa peningkatan mutu berlangsung secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan yang ingin dituju melalui penguatan tata kelola tersebut adalah pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. Prinsip itu menuntut perhatian terhadap perbedaan kondisi sosial, ekonomi, geografis, dan kebutuhan belajar peserta didik. Karena itu, pemerataan akses dan mutu perlu berjalan seiring, agar kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tidak ditentukan oleh tempat tinggal atau latar belakang keluarga. Harapan Tholabi bukanlah pernyataan bahwa tujuan tersebut telah tercapai, melainkan ajakan agar pemerintah menggunakan momentum dua tahun ini untuk memperkuat fondasinya. Langkah yang terbuka, berbasis data, dan berorientasi pada keunggulan diharapkan dapat mengarahkan kebijakan menuju layanan yang lebih adil serta menjangkau semua anak.
Dalam pandangan Guru Besar bidang Pendidikan Teknik Vokasional Universitas Negeri Padang, Prof. Drs. Ir. Ganefri, pemerataan akses pendidikan perlu menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan agenda pendidikan pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Program pemerintah, menurut penekanannya, hendaknya tidak hanya menjangkau kelompok atau kawasan tertentu, tetapi benar-benar dirasakan anak-anak dari latar sosial ekonomi yang beragam dan wilayah yang berbeda. Kesempatan belajar yang adil menjadi landasan agar kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh tempat tinggal maupun kemampuan keluarga. Karena itu, kebijakan perlu disusun dengan mempertimbangkan hambatan nyata yang dihadapi sekolah dan peserta didik, terutama di daerah yang selama ini belum memperoleh layanan pendidikan setara.
Ganefri juga menyoroti pentingnya perbaikan kondisi sekolah sebagai bagian dari upaya memperluas akses yang bermutu. Fasilitas belajar yang aman, nyaman, dan memadai berpengaruh terhadap kegiatan belajar serta kemampuan guru dan murid memanfaatkan waktu efektif. Di samping pembenahan sarana, penguatan pembelajaran digital perlu dilakukan dengan memastikan tersedianya perangkat dan konektivitas yang dapat digunakan di sekolah. Teknologi dapat membuka akses pada sumber belajar yang lebih luas, namun manfaatnya bergantung pada kesiapan infrastruktur dan pendampingan. Perhatian juga perlu diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi mereka melanjutkan pendidikan atau mengikuti kesempatan belajar tambahan. Kebijakan dukungan harus menjangkau kebutuhan mereka.
Perhatian terhadap pemerataan tersebut menjadi semakin penting bagi anak-anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Jarak ke sekolah, keterbatasan sarana, serta kondisi geografis dapat membuat layanan pendidikan lebih sulit dijangkau.
Baca juga: Bentuk Karakter Pelajar Sejak Dini, Babinsa Lakukan Manunggal Pendidikan
