JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kembali penerapan kebijakan ganjil genap pada sejumlah ruas jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Kajian ini dilakukan untuk menilai kondisi lalu lintas dan kebutuhan pengaturan kendaraan selama proyek berlangsung, sekaligus mempertimbangkan perubahan pola mobilitas masyarakat di kawasan terkait. Salah satu perhatian utama diarahkan kepada Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk di Jakarta Pusat.
Kedua ruas tersebut menjadi bagian dari jalur penting yang menghubungkan berbagai kawasan pusat aktivitas di Jakarta. Pembangunan MRT berpotensi memengaruhi kapasitas jalan, arus kendaraan, serta waktu tempuh pengguna jalan. Karena itu, pengaturan lalu lintas perlu ditelaah secara menyeluruh agar kebijakan yang diterapkan dapat menyesuaikan kondisi lapangan. Pembahasan juga mencakup kemungkinan dampak terhadap angkutan umum, kegiatan ekonomi, dan akses warga maupun pelaku usaha di sekitar ruas terdampak.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa beberapa ruas jalan yang selama ini berkaitan dengan aturan ganjil genap dan pembangunan MRT sedang ditelaah bersama jajaran DPRD. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan masih berada pada tahap evaluasi dan koordinasi antarlembaga. Pemerintah daerah perlu mengumpulkan data serta mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menentukan arah kebijakan berikutnya.
Dengan demikian, belum terdapat keputusan resmi mengenai perubahan aturan ganjil genap di Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, maupun ruas lain yang terdampak pembangunan MRT. Masyarakat masih perlu menunggu hasil kajian dan pengumuman Pemprov DKI Jakarta terkait kemungkinan penyesuaian, perluasan, atau penerapan kembali pembatasan kendaraan. Selama keputusan baru belum ditetapkan, ketentuan lalu lintas yang berlaku tetap menjadi acuan bagi pengguna jalan. Informasi resmi pemerintah penting diperhatikan agar masyarakat tidak berpedoman pada kabar yang belum terverifikasi.
Evaluasi terhadap penerapan ganjil genap di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk dilakukan karena kondisi lalu lintas diperkirakan mengalami perubahan setelah pembangunan MRT. Perubahan tersebut dapat memengaruhi pola pergerakan kendaraan, kepadatan pada jam sibuk, serta hubungan lalu lintas antarruas yang selama ini menjadi pertimbangan dalam pengaturan kendaraan. Karena itu, aturan yang telah diterapkan perlu ditinjau berdasarkan situasi terbaru, bukan semata-mata mengandalkan kondisi sebelum pembangunan MRT berlangsung.
Kajian ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai dampak perubahan infrastruktur terhadap arus kendaraan. Pembangunan MRT berpotensi mengubah pilihan moda transportasi masyarakat dan distribusi perjalanan di kawasan terkait. Pada saat yang sama, perubahan volume kendaraan dapat membuat penerapan aturan berjalan berbeda dibandingkan sebelumnya. Data mengenai tingkat kepadatan, kelancaran arus, serta kondisi lalu lintas pada waktu tertentu menjadi bahan penting dalam proses evaluasi tersebut.
Hasil kajian nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah penerapan ganjil genap perlu dilanjutkan di ruas-ruas yang terdampak. Penentuan itu menunggu analisis dan keputusan Pemerintah Provinsi DKI, sehingga belum dapat disimpulkan sebelum seluruh pertimbangan tersedia. Pemerintah perlu menilai apakah aturan tersebut masih relevan dengan kondisi lalu lintas setelah pembangunan MRT, termasuk apakah pelaksanaannya tetap memberikan manfaat terhadap kelancaran perjalanan. Dengan demikian, pembahasan mengenai Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan saat ini, tetapi juga dengan kebutuhan menyesuaikannya berdasarkan perubahan kondisi di lapangan. Evaluasi menjadi tahapan penting agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang terukur dan sesuai dengan perkembangan lalu lintas.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan bahwa evaluasi kebijakan ganjil genap dilakukan secara menyeluruh setelah penerapannya berlangsung selama sekitar 10 tahun di Jakarta. Peninjauan tersebut tidak hanya berfokus pada perubahan tingkat kemacetan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai dampak yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melihat apakah kebijakan yang diberlakukan masih sesuai dengan kondisi lalu lintas, perkembangan mobilitas warga, serta kebutuhan kota yang terus berubah.
Selama ini, penerapan ganjil genap dinilai memberikan kontribusi dalam mengurangi kepadatan kendaraan pada ruas jalan dan waktu tertentu. Pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat mendorong sebagian pengguna jalan untuk menyesuaikan jadwal perjalanan, memilih angkutan umum, atau menggunakan rute alternatif. Dampak tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mempertahankan kebijakan pengendalian lalu lintas, terutama di kawasan yang memiliki volume kendaraan tinggi dan aktivitas pergerakan yang padat.
Namun, Budi menegaskan bahwa pengaruh ganjil genap tidak dapat diukur hanya melalui indikator kemacetan. Kebijakan ini juga berhubungan dengan kegiatan ekonomi warga, termasuk mobilitas pelaku usaha, pekerja, pelanggan, serta distribusi barang dan jasa. Sebagian kondisi ekonomi disebut mengalami dampak akibat pembatasan perjalanan pada ruas dan waktu tertentu. Karena itu, aspek tersebut akan kembali dikaji dalam proses evaluasi agar keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan keseimbangan kelancaran lalu lintas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Hasil peninjauan nantinya diharapkan menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan apakah aturan perlu dipertahankan, disesuaikan, atau diterapkan dengan pendekatan yang lebih tepat sesuai karakteristik setiap kawasan.
Sampai informasi yang disampaikan dalam sumber tersebut, belum terdapat perubahan terhadap rute penerapan ganjil genap di wilayah Jakarta. Ruas-ruas jalan yang selama ini termasuk dalam ketentuan masih menjadi acuan, sehingga pengguna kendaraan belum perlu menyesuaikan perjalanan berdasarkan perubahan baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga belum menetapkan keputusan final mengenai penambahan, pengurangan, atau pengaturan ulang ruas yang terdampak kebijakan.
Status tersebut juga berlaku untuk kawasan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Wacana mengenai kajian ulang pada kedua ruas itu belum dapat dipahami sebagai keputusan untuk menghapus atau mempertahankan pengaturan yang ada. Dinas Perhubungan DKI masih menunggu dan menghimpun berbagai bahan yang diperlukan sebagai dasar evaluasi. Karena itu, informasi mengenai perubahan rute maupun jadwal pelaksanaannya belum dapat dipastikan kepada masyarakat.
Evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ganjil genap selama sekitar 10 tahun. Penilaian tersebut dapat mencakup dampaknya terhadap pergerakan lalu lintas, kepatuhan pengguna jalan, efektivitas pengendalian kendaraan, serta kebutuhan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Bahan-bahan itu diperlukan agar setiap keputusan tidak hanya didasarkan pada kondisi sesaat, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan transportasi Jakarta secara lebih menyeluruh.
Dengan demikian, keputusan mengenai ruas Gajah Mada dan Hayam Wuruk masih menunggu hasil kajian Dinas Perhubungan DKI. Belum ada keterangan yang memastikan kapan evaluasi akan selesai, kapan keputusan diumumkan, atau seperti apa hasil akhirnya. Masyarakat sebaiknya tetap merujuk pada ketentuan ganjil genap yang berlaku dan mengikuti informasi resmi dari Pemprov DKI. Setiap perubahan kebijakan akan bergantung pada hasil pengumpulan bahan, pembahasan, serta keputusan yang ditetapkan setelah proses evaluasi selesai.
