Kota Bandung | Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pembentukan tim yang akan menjangkau anak-anak yang tidak bersekolah hingga tingkat desa dan kelurahan. Rencana ini diarahkan agar upaya menemukan serta mengedukasi anak yang belum bersekolah dapat dilakukan lebih dekat dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Pemerintah provinsi akan mengundang seluruh camat di Jawa Barat untuk membahas pembentukan tim tersebut.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan rencana itu dalam rapat koordinasi pendidikan di Aula Dewi Sartika, Dinas Pendidikan Jabar, Kota Bandung. Keterangan tersebut dikutip pada Rabu (14/10). Menurut Herman, setelah pembahasan bersama para camat, mereka akan bekerja bersama lintas sektor untuk memberikan edukasi kepada kepala desa dan lurah.
Pelibatan camat, kepala desa, dan lurah dimaksudkan untuk membawa koordinasi penjangkauan ke wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam rancangan tersebut, pemerintah provinsi membuka pembahasan dengan seluruh camat, kemudian camat bersama unsur lintas sektor mengedukasi para pemimpin pemerintahan di desa dan kelurahan. Dengan demikian, rencana tim tidak hanya dibahas pada tingkat provinsi, tetapi juga disiapkan untuk diteruskan melalui jajaran pemerintahan setempat.
Langkah ini menempatkan desa dan kelurahan sebagai bagian penting dari upaya menjangkau anak yang tidak bersekolah. Kepala desa dan lurah akan menerima edukasi melalui camat bersama lintas sektor, sebagaimana disampaikan Herman. Rencana tersebut masih berfokus pada pembentukan tim dan rangkaian koordinasi antarpemerintahan; rincian teknis pelaksanaan tidak disampaikan dalam keterangan yang dikutip.
Dengan mengundang seluruh camat, Pemprov Jabar hendak membicarakan pembentukan tim secara menyeluruh di wilayah provinsi. Setelah itu, camat akan menjadi penghubung dalam edukasi kepada kepala desa dan lurah bersama sektor terkait. Rencana menjangkau hingga tingkat lokal ini menjadi pokok pembahasan koordinasi pendidikan yang disampaikan Sekda Jawa Barat tersebut. Pelibatan perangkat pemerintahan setempat diharapkan membantu mengarahkan perhatian pada anak-anak yang belum mengakses pendidikan formal, sekaligus mendorong koordinasi agar isu tersebut dapat dikenali di lingkungan masing-masing. Pemerintah provinsi mengawali proses dengan mengajak para camat duduk bersama membahas tim, sebelum edukasi diteruskan kepada pemimpin desa dan kelurahan.
Herman menekankan bahwa anak yang berhenti sekolah tidak selalu kehilangan minat atau kemauan untuk belajar. Keputusan untuk tidak melanjutkan pendidikan dapat berkaitan dengan keadaan yang dihadapi anak dan keluarganya. Karena itu, kondisi tersebut perlu dipahami secara cermat, bukan langsung dianggap sebagai tanda bahwa anak tidak ingin bersekolah. Setiap anak memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, sehingga penjelasan mengenai putus sekolah tidak dapat disamaratakan.
Sebagian anak menghadapi kesulitan ekonomi keluarga. Dalam keadaan tertentu, mereka perlu membantu orang tua bekerja, misalnya bertani atau berdagang. Tanggung jawab membantu keluarga dapat menyita waktu dan tenaga, sehingga anak tidak selalu dapat mengikuti kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Situasi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan juga dipengaruhi keadaan rumah tangga. Memahami beban yang ditanggung keluarga menjadi bagian penting ketika tim desa berupaya menjangkau anak yang tidak bersekolah.
Ada pula keluarga yang membutuhkan bantuan, serta anak dengan disabilitas yang memiliki keadaan dan kebutuhan tersendiri. Informasi tersebut memperlihatkan pentingnya melihat situasi setiap anak secara langsung. Pendekatan yang sama belum tentu sesuai bagi semua keluarga, sebab hambatan yang mereka hadapi tidak selalu serupa. Dengan memahami kebutuhan masing-masing, upaya menjangkau anak dapat dilakukan secara lebih tepat dan tidak menyalahkan anak maupun orang tua. Penekanan Herman ini membantu mengarahkan perhatian pada kondisi nyata di balik keputusan berhenti sekolah. Kesulitan ekonomi, kebutuhan keluarga untuk memperoleh bantuan, serta disabilitas merupakan keadaan yang disebutkan, tetapi tidak semestinya dianggap berlaku bagi seluruh anak. Pemetaan oleh tim desa perlu mempertimbangkan perbedaan tersebut agar gambaran tentang anak yang belum bersekolah tidak dibangun melalui asumsi umum. Perhatian pada pengalaman anak dan keluarganya membuka ruang untuk memahami alasan mereka secara lebih adil. Dengan demikian, upaya pendidikan dapat berangkat dari keadaan yang benar-benar dihadapi, sambil tetap mengakui bahwa setiap keluarga memiliki situasi berbeda dan memerlukan pemahaman yang sesuai.Untuk membantu anak yang belum bersekolah kembali memperoleh pendidikan, Herman menyebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu jalur yang dapat ditempuh. Melalui PKBM, anak dapat mengikuti pendidikan kesetaraan yang mencakup Paket A, Paket B, dan Paket C. Program-program tersebut memberikan kesempatan belajar setara dengan jenjang pendidikan formal, sehingga anak tetap dapat melanjutkan proses pendidikan meskipun tidak mengikuti kegiatan di sekolah reguler.
Alternatif ini ditujukan terutama bagi anak yang menghadapi kendala untuk mengikuti pendidikan formal. Hambatannya dapat berkaitan dengan kondisi keluarga maupun keadaan lain yang membuat jadwal sekolah reguler sulit dijalani. Karena itu, pilihan pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi anak, bukan hanya mengandalkan satu pola belajar. PKBM dan program kesetaraan dapat menjadi pintu masuk agar mereka kembali terhubung dengan kegiatan belajar secara bertahap.
Selain pilihan program, fleksibilitas waktu juga dinilai penting. Kegiatan belajar dapat diatur pada akhir pekan atau di luar jam kerja, sesuai kesepakatan dan kondisi keluarga. Jadwal seperti ini berpotensi membantu anak yang tidak dapat hadir pada waktu sekolah biasa, sekaligus mengurangi benturan dengan tanggung jawab keluarga atau kegiatan lain. Dengan penyesuaian tersebut, pendidikan dapat lebih mudah dijangkau tanpa mengabaikan kebutuhan anak untuk belajar secara teratur.
Herman menilai pendekatan yang kreatif dan fleksibel lebih mungkin diterima oleh keluarga. Ia menyebut telah mendatangi beberapa keluarga untuk berdialog mengenai kondisi anak dan pilihan yang tersedia. Dari komunikasi tersebut, keluarga yang semula menghadapi hambatan dapat melihat bahwa ada solusi selain kembali ke sekolah formal dengan jadwal yang sama. Setelah diajak berbicara dan memperoleh penjelasan tentang alternatif belajar, mereka bersedia mempertimbangkan langkah yang dapat ditempuh.
Pengalaman itu menunjukkan pentingnya komunikasi langsung dalam menjangkau anak yang tidak bersekolah. Penjelasan mengenai PKBM, Paket A, Paket B, Paket C, serta kemungkinan pengaturan waktu membantu keluarga memahami pilihan secara konkret. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk menyesuaikan rencana dengan keadaan masing-masing anak. Dengan dukungan keluarga dan jadwal yang lebih lentur, anak dapat mulai belajar kembali melalui jalur yang sesuai, kemudian meneruskan pendidikan sesuai tahap dan kemampuannya.
Herman meminta kepala dinas pendidikan di kabupaten dan kota memastikan upaya menjangkau anak yang tidak bersekolah tidak berhenti pada pendataan atau penyusunan laporan administratif. Data diperlukan untuk mengenali persoalan, tetapi belum cukup untuk menjawab alasan seorang anak tidak mengikuti pendidikan. Karena itu, pejabat terkait diminta menindaklanjuti temuan dengan mendatangi keluarga dan berbicara langsung dengan orang tua maupun anak.
Pemeriksaan di lapangan, menurut Herman, perlu dilakukan dengan memahami keadaan sosial dan psikologis masyarakat. Setiap keluarga dapat menghadapi situasi berbeda, mulai dari kendala ekonomi dan akses menuju sekolah hingga persoalan hubungan keluarga atau kondisi anak. Pendekatan yang peka terhadap latar belakang tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan dukungan yang tepat, bukan sekadar mencatat bahwa seorang anak belum bersekolah.
Setelah mengetahui penyebabnya, dinas pendidikan daerah perlu memastikan tersedia jalan yang memungkinkan anak kembali belajar. Pilihannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing, dengan melibatkan pihak yang relevan untuk membantu keluarga mengatasi hambatan. Tujuan akhirnya bukan hanya melengkapi data, melainkan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan nyata untuk melanjutkan pendidikan.
Baca juga: Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan | Siapkan Zero ODOL 2027, Polri Perintahkan Jajarannya Petakan Persoalan di Lapangan | Dari Pesantren untuk Ibu Pertiwi: Kodim 0813 Bojonegoro Bangun Sarana Olahraga Militer, Siapkan Santri Jadi Prajurit TNI
