JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan lima agenda utama pembangunan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi dan koordinasi bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memaparkan kebutuhan strategis daerah, sekaligus membangun keselarasan rencana pembangunan di tingkat provinsi dan kebijakan nasional. Pembahasan diarahkan pada dukungan Bappenas dalam memperkuat perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan sejumlah program yang dinilai penting bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di Sumut.
Dalam kesempatan itu, Bobby menjelaskan berbagai potensi yang dimiliki Sumatera Utara, mulai dari sektor ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, hingga pengembangan wilayah. Potensi tersebut dipandang perlu dikelola melalui kebijakan yang terintegrasi agar dapat meningkatkan daya saing daerah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Gubernur juga memaparkan rencana pembangunan yang ingin diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan untuk memastikan setiap agenda daerah memiliki dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai, terutama bagi program yang berdampak langsung terhadap konektivitas, pelayanan publik, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Bobby hadir bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Kehadiran jajaran tersebut memungkinkan penyampaian data, kebutuhan teknis, dan rancangan program secara lebih terperinci kepada Bappenas. Selain membahas prioritas Sumatera Utara, audiensi itu juga menekankan pentingnya penyelarasan arah pembangunan wilayah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Melalui penyelarasan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap agenda pembangunan daerah dapat masuk dalam kerangka prioritas nasional. Kolaborasi dengan pemerintah pusat diharapkan mempercepat realisasi program strategis sekaligus memastikan pembangunan Sumut berjalan sesuai potensi, kebutuhan masyarakat, dan sasaran pembangunan nasional.
Sumatera Utara dinilai memiliki posisi penting dalam agenda pembangunan nasional karena letak geografis, skala penduduk, dan kekuatan ekonominya. Dalam pemaparan Bobby Nasution, provinsi ini merupakan pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional. Posisi tersebut membuat Sumut berperan sebagai penghubung perdagangan, investasi, mobilitas manusia, serta distribusi barang Indonesia, kawasan Asia, dan pasar global.
Potensi itu diperkuat oleh jumlah penduduk Sumatera Utara yang mencapai sekitar 15,8 juta jiwa. Besarnya populasi tidak hanya menunjukkan luasnya pasar domestik, tetapi juga menyediakan basis tenaga kerja dan sumber daya manusia untuk mendukung industrialisasi, jasa, perdagangan, serta pariwisata. Dengan karakter tersebut, pengembangan Sumut dipandang dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Bobby juga menyampaikan sejumlah indikator ekonomi yang menggambarkan kontribusi Sumut. Pada triwulan II 2026, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumatera Utara mencapai sekitar Rp341,05 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,06 persen. Nilai tersebut setara dengan sekitar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) regional Sumatera dan 5,21 persen terhadap PDB nasional. Data ini memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi Sumut memiliki bobot signifikan dalam perekonomian kawasan maupun Indonesia secara keseluruhan.
Arah pembangunan provinsi tersebut dinyatakan selaras dengan RPJMN 2025-2029. Dalam kerangka itu, Sumatera Utara ditempatkan sebagai wilayah strategis untuk pengembangan bioindustri dan pariwisata global. Penguatan kedua sektor tersebut diharapkan berjalan melalui konektivitas, hilirisasi sumber daya, peningkatan produktivitas, serta pengembangan destinasi yang berdaya saing internasional.
Sejumlah kawasan disebut sebagai bagian penting dari struktur pertumbuhan Sumut, yaitu metropolitan Medan, kawasan industri Medan-Binjai-Deliserdang, serta kawasan Kuala Tanjung-Sei Mangkei. Selain itu, Danau Toba diposisikan sebagai salah satu penggerak pariwisata, sementara pusat pertumbuhan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli memperluas pemerataan pembangunan antardaerah. Keterpaduan kawasan-kawasan tersebut menjadi dasar bagi Sumut untuk memperkuat perannya dalam prioritas pembangunan nasional.
Tantangan utama yang disampaikan Bobby Nasution adalah menghubungkan berbagai pusat pertumbuhan di Sumatera Utara dengan potensi ekonomi yang tersebar di sejumlah wilayah. Potensi tersebut mencakup sawit, karet, kelapa, produksi pangan, serta energi. Selama ini, setiap sektor memiliki kekuatan masing-masing, tetapi belum seluruhnya terhubung dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Karena itu, diperlukan perencanaan yang mampu mempertemukan sentra produksi, kawasan pengolahan, jalur distribusi, dan pasar secara lebih efektif.
Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Sumatera Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian barat. Pemerintah Provinsi Sumut menempatkan penguatan konektivitas sebagai salah satu fokus utama agar pergerakan orang, barang, dan kegiatan usaha antarwilayah dapat berlangsung lebih lancar. Konektivitas yang semakin baik diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pasar, dan meningkatkan hubungan daerah penghasil bahan baku dengan pusat industri maupun konsumsi.
Selain konektivitas, hilirisasi menjadi bagian penting dalam agenda tersebut. Pengolahan komoditas seperti sawit, karet, kelapa, dan hasil pangan di dalam wilayah Sumut dapat meningkatkan nilai tambah serta memperkuat produktivitas daerah. Fokus berikutnya adalah pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi yang menggabungkan kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan aktivitas pendukung lainnya. Ketiga arah kebijakan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih menarik bagi investasi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif.
Integrasi ekonomi diharapkan tidak hanya meningkatkan investasi dan produktivitas, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Dengan mengoptimalkan potensi daerah melalui konektivitas, hilirisasi, dan kawasan ekonomi terintegrasi, Sumut berupaya mengambil peran lebih besar dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pemerintah Provinsi Sumut berharap rencana tersebut memperoleh perhatian serta dukungan prioritas dari pemerintah pusat, sehingga agenda penguatan ekonomi daerah dapat berjalan sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Dalam pertemuan dengan Pemerintah Pusat, Bobby Nasution menyampaikan lima agenda utama pembangunan Sumatera Utara yang dinilai memerlukan dukungan nasional. Kelima agenda tersebut mencakup sektor kesehatan, keterpaduan pembangunan, penguatan wilayah kepulauan, pengembangan koridor ekonomi, serta pemulihan setelah bencana.
Prioritas pertama adalah pembangunan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional. Rencana ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan di Sumatera Utara sekaligus meningkatkan peran rumah sakit sebagai pusat rujukan. Dukungan pembiayaannya akan diupayakan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF), yaitu skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea atau Korea Eximbank. Penyebutan skema tersebut menunjukkan bahwa pengembangan RSU Haji Medan membutuhkan dukungan kerja sama dan pembiayaan yang terarah.
Agenda kedua adalah mendorong keterpaduan pembangunan. Pemerintah daerah memandang koordinasi pemerintah pusat dan daerah sebagai hal penting agar berbagai kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Utara.
Agenda ketiga berkaitan dengan afirmasi untuk Kepulauan Nias. Dukungan khusus dari pemerintah pusat diperlukan untuk memperkuat perhatian pembangunan terhadap wilayah tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya sebagai kawasan kepulauan.
Agenda keempat ialah pengembangan koridor ekonomi Belawan-Kuala Tanjung-Sei Mangkei. Koridor ini diajukan sebagai salah satu agenda yang memerlukan dukungan pusat agar pengembangan kawasan ekonomi tersebut dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas dan pertumbuhan Sumatera Utara.
Agenda kelima adalah percepatan pemulihan pascabencana. Bobby menempatkan dukungan pemerintah pusat sebagai kebutuhan penting untuk membantu proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah terdampak. Lima agenda ini menjadi pokok usulan Sumatera Utara dalam memperkuat pembangunan daerah melalui sinergi dengan Pemerintah Pusat.
