Palembang | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaiki metode penghitungan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan citra satelit. Pembaruan ini ditujukan untuk meningkatkan akurasi pemantauan, sehingga informasi mengenai area terdampak dapat disusun dengan dasar pengamatan yang lebih terukur. Penggunaan citra satelit juga menjadi bagian dari upaya lembaga tersebut membenahi proses pencatatan dan pelaporan karhutla, yang diperlukan untuk mendukung penanganan bencana secara tepat.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi menyampaikan langkah pembenahan itu kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (21/10). Sidang tersebut membahas dua tahun pertama pemerintahan. Dalam kesempatan itu, Kristomei melaporkan perkembangan kerja BNPB, termasuk perubahan pada metode penghitungan luas kebakaran yang menjadi salah satu aspek penting dalam pemantauan karhutla.
Kristomei menyebut BNPB terus membenahi metode penghitungan berbasis satelit sejak dirinya dilantik pada 15 Oktober 2026. Perbaikan dilakukan agar pemantauan luas kebakaran tidak hanya bertumpu pada pencatatan sebelumnya, tetapi juga menggunakan data citra yang dapat membantu menggambarkan kondisi wilayah terdampak. Dengan pendekatan tersebut, BNPB berupaya menghasilkan informasi yang lebih akurat sebagai bahan bagi pemerintah dalam memahami perkembangan kebakaran hutan dan lahan.
Pemanfaatan citra satelit menjadi penting karena data luas area terbakar dapat memengaruhi penilaian situasi dan penyusunan langkah penanganan. Penghitungan yang lebih cermat membantu memperjelas skala kejadian, sementara pemantauan yang diperbarui dapat mendukung koordinasi antarlembaga dalam merespons kondisi di lapangan. BNPB menyampaikan pembenahan ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas pemantauan bencana. Laporan kepada Presiden dalam sidang kabinet juga menunjukkan bahwa peningkatan metode kerja tersebut menjadi salah satu agenda yang disampaikan dalam evaluasi pemerintahan. Ke depan, penggunaan data satelit diharapkan membantu BNPB menyajikan gambaran karhutla yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik.
BNPB menetapkan lima provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Penetapan ini menjadi dasar untuk memusatkan perhatian dan langkah penanganan pada daerah-daerah tersebut. Daftar prioritas itu mencakup wilayah di Kalimantan dan Sumatera, tetapi tidak berarti perkembangan kejadian di setiap provinsi memiliki pola yang sama.
Dalam keterangan mengenai tren kejadian, kenaikan tercatat di Sumatera Selatan dan Jambi. Kristomei menyampaikan bahwa peningkatan tersebut belum terlalu signifikan. Keterangan ini perlu dibedakan dari penetapan lima provinsi sebagai prioritas: status prioritas menunjukkan wilayah yang menjadi fokus penanganan, sedangkan informasi kenaikan hanya merujuk pada perkembangan kejadian di dua provinsi yang disebutkan. Dengan demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa semua wilayah prioritas mengalami peningkatan yang serupa.
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat tetap termasuk dalam cakupan prioritas BNPB, meskipun keterangan mengenai kenaikan yang disampaikan secara khusus menyebut Sumatera Selatan dan Jambi. Perbedaan informasi tersebut penting agar gambaran situasi tidak melampaui hal yang telah disampaikan. Penetapan prioritas dan pemantauan tren merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam upaya penanganan, namun masing-masing menjelaskan aspek yang berbeda.
Dengan memusatkan perhatian pada lima provinsi tersebut, BNPB memiliki wilayah sasaran yang jelas untuk mengoordinasikan pemantauan dan upaya penanganan karhutla. Perkembangan di Sumatera Selatan dan Jambi tetap menjadi perhatian karena adanya kenaikan, sekalipun menurut Kristomei tingkat peningkatannya belum terlalu signifikan. Sementara itu, pencantuman tiga provinsi lainnya dalam daftar prioritas tidak dengan sendirinya menjadi bukti adanya tren kenaikan di wilayah tersebut. Informasi yang tersedia menegaskan cakupan wilayah prioritas serta perubahan kejadian yang dilaporkan, tanpa merinci besaran atau jumlah kejadian. Pembedaan ini membantu publik memahami fokus penanganan secara cermat, sekaligus menjaga agar laporan mengenai karhutla tetap berpegang pada keterangan yang ada.
Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, BNPB menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk membantu memicu hujan di wilayah yang membutuhkan penanganan karhutla. Salah satu upaya yang ditempuh ialah penyemaian es kering, atau dry ice, dari udara. Bahan tersebut disebarkan ke awan yang dinilai berpotensi mendukung pertumbuhan hujan, dengan harapan presipitasi dapat membantu membasahi lahan dan mengurangi kondisi kering. Langkah ini menjadi bagian dari respons terhadap kebutuhan pemantauan dan penanganan karhutla, terutama ketika kondisi cuaca belum memberikan cukup hujan secara alami.
Kristomei melaporkan, sejak 20 Oktober, BNPB telah menyemai sebanyak 3.100 kilogram es kering melalui lima sorti penerbangan. Angka itu merujuk pada pelaksanaan operasi secara keseluruhan dalam periode yang disebutkan, bukan hanya kegiatan di satu provinsi. Penyemaian dilakukan melalui sejumlah penerbangan agar bahan dapat dibawa dan dilepaskan pada lokasi sasaran sesuai kebutuhan operasi. Dengan demikian, jumlah total dan cakupan sorties tersebut menggambarkan upaya modifikasi cuaca yang lebih luas untuk membantu wilayah-wilayah yang memerlukan dukungan hujan.
Khusus di Sumatera Selatan, penyemaian es kering dilaksanakan dalam satu sorti penerbangan dengan muatan 800 kilogram. Rincian ini merupakan bagian tersendiri dari laporan operasi dan tidak menggantikan angka total 3.100 kilogram yang disemai melalui lima penerbangan sejak 20 Oktober. Pembedaan tersebut penting agar pelaksanaan di Sumatera Selatan tidak keliru dipahami sebagai keseluruhan kegiatan BNPB. Operasi modifikasi cuaca diarahkan untuk mendukung penanganan karhutla, tetapi hujan yang dihasilkan bergantung pada ketersediaan awan dan kondisi atmosfer. Karena itu, penyemaian bukan jaminan hujan turun di setiap lokasi, melainkan salah satu ikhtiar yang dilakukan bersama pemantauan situasi dan langkah penanganan lainnya. Evaluasi terhadap kondisi cuaca dan kebutuhan lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi serta waktu penerbangan berikutnya, sementara informasi mengenai hasil dan cakupan kegiatan membantu publik memahami perkembangan upaya tersebut secara proporsional.
Kristomei melaporkan adanya perubahan kondisi udara di Sumatera Selatan setelah upaya penyemaian dilakukan. Dampak yang disebut mencakup penurunan kadar partikulat serta peningkatan jarak pandang di Palembang. Keterangan tersebut menggambarkan dua indikator yang diamati dalam penyampaian hasil operasi: kandungan partikel halus di udara dan kejernihan pandangan. Menurut Kristomei, kadar PM 2,5 turun, sementara jarak pandang di Palembang mengalami perubahan yang cukup besar dibandingkan kondisi sebelumnya. Ia menyebut jarak pandang yang semula sekitar 700 meter meningkat menjadi 7.000 meter. Angka itu menjadi bagian penting dari laporan mengenai kondisi setempat setelah upaya penyemaian, tanpa mengubah keterangan bahwa informasi tersebut disampaikan sebagai hasil pemantauan.
PM 2,5 merupakan partikulat halus yang menjadi salah satu ukuran kualitas udara, sedangkan jarak pandang menunjukkan sejauh mana objek dapat terlihat di suatu lokasi. Dalam laporan Kristomei, kedua indikator itu bergerak ke arah yang lebih baik: kadar PM 2,5 turun dan jarak pandang bertambah. Perubahan dari 700 meter menjadi 7.000 meter memperlihatkan perbedaan angka yang dilaporkan untuk Palembang. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci nilai PM 2,5 sebelum dan sesudah operasi, rentang waktu pengukuran, ataupun metode pengambilan data. Karena itu, angka jarak pandang dan informasi penurunan partikulat perlu dipahami sesuai cakupan pernyataan yang disampaikan, tanpa menambahkan ukuran atau kesimpulan lain. Yang ditegaskan Kristomei adalah penurunan kadar PM 2,5 dan peningkatan jarak pandang setelah upaya penyemaian di Sumatera Selatan.
Laporan tersebut menjadi bagian dari pemantauan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah prioritas.
Baca juga: Lanud Sjamsudin Noor Kerahkan Tangki Portable dan Gambut Injection di Kawasan Ring I Bandara Sjamsudin Noor Atasi Titik Api Karhutla | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
