Jakarta | Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Bharada Andika Ramadani. Keputusan itu diambil setelah Andika menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), forum internal yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian. Keterangan mengenai putusan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto pada Senin, 9 November 2026. Informasi itu menjadi pembaruan atas pelaksanaan sidang etik yang bertanggal 28 Oktober 2026.
PTDH merupakan sanksi administratif paling berat dalam proses penegakan kode etik kepolisian karena berujung pada berakhirnya status seseorang sebagai anggota Polri. Dengan dijatuhkannya sanksi tersebut, proses etik terhadap Andika menghasilkan keputusan yang berdampak langsung pada kedudukannya di institusi. Sidang KKEP menjadi jalur untuk menilai dugaan pelanggaran berdasarkan aturan internal kepolisian, terpisah dari penanganan perkara pidana yang dapat berjalan melalui proses hukum tersendiri.
Perkara yang melibatkan Andika berkaitan dengan penembakan terhadap rekan sesama polisi, dan ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses pidana, sementara putusan PTDH merupakan konsekuensi dari pemeriksaan etik. Kedua proses itu memiliki ruang lingkup dan tujuan berbeda: penyidikan pidana menguji dugaan tindak pidana, sedangkan sidang etik menilai perilaku anggota serta kepatuhannya terhadap kewajiban profesi. Karena itu, keputusan etik tidak dengan sendirinya menggantikan proses peradilan pidana.
Keterangan Budi Hermanto menghubungkan keputusan yang diumumkan pada 9 November dengan sidang yang digelar pada 28 Oktober 2026. Rangkaian tanggal tersebut memberi konteks mengenai kapan pemeriksaan etik berlangsung dan kapan informasi hasilnya disampaikan kepada publik. Pengumuman sanksi juga menegaskan bahwa institusi kepolisian menempuh mekanisme internal atas dugaan pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Perkembangan berikutnya dalam perkara pidana tetap bergantung pada tahapan hukum yang berlaku dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Hingga ada informasi lebih lanjut, rincian pertimbangan majelis etik maupun perkembangan penyidikan perlu merujuk pada pernyataan resmi, tanpa menyamakan keputusan disipliner dengan putusan pengadilan.
Bharada Andika saat ini ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penembakan terhadap rekan sesama polisi. Penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara yang masih berjalan. Pada tahap ini, penyidik terus mengumpulkan dan menata kelengkapan administrasi serta materiil dalam berkas perkara sebelum berkas itu diserahkan kepada pihak kejaksaan. Informasi mengenai penahanan dan perkembangan penyidikan perlu dipahami sesuai keterangan resmi yang telah disampaikan, tanpa mendahului proses hukum yang masih berlangsung.
Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum melimpahkannya ke Kejaksaan Tinggi Banten. Pelimpahan akan dilakukan setelah tahapan yang diperlukan dalam penyidikan diselesaikan dan berkas dinilai siap untuk diteruskan. Karena proses tersebut belum dinyatakan rampung, belum ada kepastian mengenai waktu pelimpahan. Dengan demikian, perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada pemenuhan kebutuhan penyidikan dan pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh tim penyidik.
Budi Hermanto menyampaikan bahwa pemeriksaan psikiatri forensik terhadap Andika masih berlangsung. Selain itu, penyidik juga masih meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ahli untuk mendukung penanganan perkara. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan, sehingga hasilnya belum dapat disimpulkan sebelum seluruh proses selesai. Keterangan itu juga tidak menyebutkan bahwa pemeriksaan telah menghasilkan temuan tertentu atau bahwa pelimpahan berkas sudah dijadwalkan pada tanggal tertentu.
Selama penyidikan berlanjut, status Andika tetap sebagai tersangka dan ia berada dalam penahanan. Penyidik masih berupaya melengkapi berkas dengan memperhatikan hasil pemeriksaan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan psikiatri forensik dan keterangan para ahli. Setelah kelengkapan tersebut dipenuhi, berkas perkara akan diproses untuk diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Banten sesuai tahapan hukum. Sampai ada keterangan resmi berikutnya, perkembangan mengenai hasil pemeriksaan maupun waktu pelimpahan sebaiknya merujuk pada informasi dari pihak berwenang.
Peristiwa penembakan yang melibatkan sesama anggota kepolisian dilaporkan terjadi pada Jumat, 16 Oktober 2026. Lokasi yang disebut dalam laporan adalah markas Direktorat Polisi Udara Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Polri, atau Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, di Pondok Cabe. Informasi mengenai tempat dan tanggal tersebut menjadi konteks awal untuk memahami perkara yang kemudian diberitakan berkaitan dengan penetapan seorang anggota sebagai tersangka. Pada tahap ini, keterangan yang tersedia menegaskan adanya insiden di lingkungan markas kepolisian, tetapi tidak memuat penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan di lokasi.
Penyebutan markas Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri menunjukkan bahwa peristiwa itu berlangsung di fasilitas institusi kepolisian, bukan di lokasi umum yang disebutkan secara terpisah. Meski demikian, informasi yang tersedia tidak menjelaskan bagian tertentu dari kompleks yang menjadi tempat kejadian. Karena itu, keterangan mengenai lokasi sebaiknya dipahami sebatas alamat institusional yang dilaporkan, yakni markas Ditpoludara di Pondok Cabe. Tidak tersedia pula informasi terperinci mengenai siapa saja yang berada di sana ketika insiden berlangsung, selain bahwa peristiwa tersebut dilaporkan melibatkan sesama anggota polisi. Batas informasi ini penting agar uraian mengenai kejadian tidak melampaui hal-hal yang telah disampaikan.
Tanggal Jumat, 16 Oktober 2026, juga memberi penanda waktu bagi perkembangan perkara yang diberitakan setelahnya. Namun, tanggal tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan urutan kejadian ataupun proses yang berlangsung pada hari itu. Tanpa keterangan pendukung, uraian mengenai penyebab, rangkaian penembakan, maupun kondisi para pihak yang terlibat tidak dapat dipastikan dan tidak perlu disimpulkan. Dengan demikian, konteks yang dapat disampaikan secara hati-hati terbatas pada laporan bahwa penembakan sesama anggota polisi terjadi di markas Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, pada tanggal tersebut. Informasi berikutnya mengenai penetapan tersangka dan tindakan terhadap anggota yang diberitakan merupakan perkembangan perkara yang terpisah dari keterangan lokasi dan waktu ini.
Bharada Laurentius Valdo Fernandez menjadi korban penembakan dalam perkara yang melibatkan sesama anggota kepolisian tersebut. Ia meninggal dunia setelah peristiwa itu. Informasi mengenai korban ini menjadi bagian penting dalam pemberitaan, karena menjelaskan dampak paling serius dari kejadian yang kini ditangani melalui proses hukum dan proses etik. Penyebutan nama serta status korban perlu disampaikan secara cermat, tanpa menambahkan rincian mengenai waktu, lokasi, keadaan penembakan, ataupun hal lain yang belum tercantum dalam informasi yang tersedia.
Dalam perkara pidana terkait penembakan tersebut, Bharada Andika Ramadani telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan status dalam proses penyidikan dan bukan putusan yang menyatakan seseorang telah terbukti bersalah. Karena itu, keterangan mengenai status Andika perlu dibedakan dari kesimpulan akhir perkara. Proses hukum masih harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dan informasi mengenai hasilnya tidak dapat disimpulkan hanya dari penetapan status tersangka. Pemberitaan yang akurat sebaiknya menggunakan istilah tersebut secara tepat serta tidak mendahului keputusan pengadilan.
Status tersangka dalam perkara pidana juga berbeda dari keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH dalam proses etik kepolisian. Keduanya berada dalam jalur dan memiliki dasar penilaian yang berbeda: satu berkaitan dengan penanganan dugaan tindak pidana, sedangkan yang lain merupakan bagian dari pemeriksaan disiplin atau etik di lingkungan institusi. Dengan demikian, penetapan Andika sebagai tersangka tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil proses etik, dan informasi mengenai PTDH tidak boleh diperlakukan sebagai putusan pidana. Hingga terdapat keterangan resmi lebih lanjut, fakta yang dapat dinyatakan di sini terbatas pada meninggalnya Bharada Laurentius Valdo Fernandez sebagai korban penembakan dan penetapan Bharada Andika Ramadani sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Baca juga: Harga TBS Sawit Kalbar Periode I Oktober 2026 Ditetapkan, Tertinggi Rp3.537,64 per Kilogram | Petugas ASN Dipecat, Dua Pegawai Rutan Depok Diperiksa Terkait Dugaan Pesta Sabu | Guru Pesantren di Bekasi Jadi Tersangka, Kenal Korban Sejak 2023
5 kunjungan