Jakarta | Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan menambah anggaran. Menurutnya, perubahan cara penyajian tersebut tidak mengubah dasar penghitungan biaya program. Anggaran tetap ditentukan berdasarkan jumlah penerima manfaat, terutama siswa yang memperoleh makanan, sehingga skema prasmanan bukan alasan untuk menaikkan biaya per porsi maupun total kebutuhan dana.
Sudaryono menjelaskan bahwa takaran anggaran yang digunakan tetap Rp15 ribu untuk setiap porsi. Dengan demikian, perhitungan dilakukan dengan mengalikan nilai tersebut dengan jumlah siswa yang dilayani. Jika jumlah penerima manfaat telah diketahui, kebutuhan anggaran dapat dihitung menggunakan dasar yang sama, terlepas dari apakah makanan dibagikan dalam bentuk porsi siap santap atau disajikan melalui prasmanan. Ia menyampaikan keterangan itu di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
Dalam skema prasmanan, perubahan terletak pada mekanisme penyajian dan pembagian makanan kepada siswa. Pola ini memberi ruang bagi penerima untuk mengambil makanan sesuai kebutuhan, sementara penyelenggara tetap bekerja dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Karena itu, penyesuaian operasional perlu dipahami secara terpisah dari penghitungan biaya. Jumlah siswa tetap menjadi acuan utama, bukan banyaknya pilihan makanan yang ditata atau perubahan bentuk layanan di lokasi.
Pertimbangan lain yang disampaikan Sudaryono adalah kebutuhan makan setiap siswa tidak selalu sama. Porsi yang dibutuhkan dapat berbeda, sehingga sistem prasmanan dinilai memungkinkan pembagian makanan menyesuaikan kebutuhan masing-masing penerima. Namun, kebebasan mengambil makanan tersebut tidak berarti nilai anggaran per siswa berubah. BGN menegaskan bahwa biaya tetap mengikuti ketentuan Rp15 ribu per porsi dan jumlah penerima manfaat. Dengan penegasan ini, pelaksanaan prasmanan diarahkan sebagai pilihan teknis untuk melayani siswa secara lebih sesuai, tanpa mengubah rumus pembiayaan MBG yang sudah digunakan.
Dalam skema prasmanan Makan Bergizi Gratis (MBG), pembagian makanan dimulai dengan pemberian porsi awal kepada seluruh siswa. Setiap anak terlebih dahulu memperoleh makanan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan, termasuk takaran nasi dan sumber protein. Dengan urutan ini, kebutuhan dasar setiap siswa menjadi prioritas sebelum makanan tambahan dibagikan. Sistem prasmanan tidak berarti siswa langsung mengambil makanan sesuka hati, melainkan memastikan semua anak menerima bagian yang telah diperhitungkan.
Setelah seluruh siswa mendapatkan porsi awal, makanan yang masih tersedia dapat diambil oleh siswa yang merasa belum cukup. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa simulasi pada kelas dengan 30 siswa biasanya masih menyediakan makanan cadangan untuk beberapa siswa. Cadangan tersebut bukan tambahan menu yang disiapkan di luar perhitungan, tetapi berasal dari makanan yang belum diambil setelah pembagian awal. Karena itu, siswa yang membutuhkan tambahan dapat mengambil sisa yang tersedia tanpa mengubah jatah dasar teman-temannya.
Mekanisme ini juga menjelaskan mengapa tambahan porsi tidak serta-merta menambah biaya penyediaan makanan. Anggaran tetap dihitung berdasarkan kebutuhan makanan yang disiapkan untuk para siswa, sementara kesempatan mengambil lagi bergantung pada adanya sisa setelah semua memperoleh porsi. Pengaturan tersebut berpotensi membantu mengurangi makanan terbuang: siswa dapat memulai dengan porsi standar, lalu menambah secukupnya apabila masih lapar, alih-alih mengambil terlalu banyak sejak awal. Dalam sejumlah pelaksanaan yang diamati, makanan disebut banyak yang habis dan penyajiannya terlihat cukup bersih. Pengamatan itu memberi gambaran bahwa pembagian awal yang terukur, disertai akses terhadap sisa makanan, dapat berjalan dengan tertib. Namun, hasilnya tetap bergantung pada pengelolaan di sekolah, kecukupan makanan, serta kepatuhan pada standar gizi. Dengan demikian, skema ini mempertahankan porsi awal sesuai ketentuan sekaligus memberi ruang bagi siswa untuk menyesuaikan jumlah makanannya setelah seluruh teman sekelas terlayani.
Sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum dapat diterapkan secara serentak di seluruh sekolah. Perluasan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing satuan pendidikan dan dapur penyedia. Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan bahwa perubahan cara penyajian bukan sekadar pengaturan makanan di meja, melainkan membutuhkan persiapan operasional, koordinasi, serta kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Karena kondisi sekolah dan kapasitas penyedia berbeda-beda, jadwal penerapan dapat bervariasi antarwilayah maupun antarsekolah.
Sebelum prasmanan dijalankan, dapur penyedia MBG perlu dipastikan mampu memenuhi kebutuhan layanan, termasuk menyiapkan makanan dan mendukung proses distribusi sesuai standar. Sekolah juga harus menyatakan persetujuan setelah membahas rencana tersebut bersama kepala sekolah, guru, dan wali murid. Keterlibatan mereka diperlukan agar pengaturan waktu makan, pengawasan siswa, kebersihan, dan pembagian tanggung jawab dapat disepakati sejak awal. Sekolah yang belum bersedia atau belum siap tidak kehilangan layanan MBG; makanan tetap disalurkan melalui mekanisme penyajian yang selama ini digunakan.
Sekolah yang berminat menerapkan prasmanan perlu mendaftar dan mengikuti pelatihan sebelum pelaksanaan. Tahapan ini membantu memastikan petugas memahami prosedur, sehingga standar penyajian dan pengawasan dapat diterapkan secara seragam. Kesiapan tidak hanya dinilai dari tersedianya fasilitas, tetapi juga dari kemampuan sekolah mengelola alur siswa dan menjaga keamanan pangan selama kegiatan berlangsung. Pendampingan kemudian dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, bukan diberlakukan dengan pola yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi peserta didik.
Penyesuaian teknis diperlukan menurut wilayah, kondisi dapur, serta jenjang kelas. Siswa kelas 1 SD, misalnya, mungkin membutuhkan arahan dan pendampingan lebih intensif saat mengambil makanan dibandingkan siswa kelas 4. Perbedaan usia dan kemandirian dapat memengaruhi lama antrean, kebutuhan pengawasan, hingga jumlah petugas yang diperlukan. Dalam situasi tertentu, sekolah mungkin perlu menambah tenaga pendamping agar pelayanan tetap tertib. Dengan persiapan yang memadai dan keterlibatan komunitas sekolah, penerapan prasmanan dapat berlangsung bertahap tanpa memaksakan perubahan kepada sekolah yang belum siap.Badan Gizi Nasional (BGN) masih menguji coba skema prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah. Pelaksanaan uji coba mencakup daerah di Pulau Jawa, Merauke, Aceh, dan Palembang. Kegiatan ini berlangsung di puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melihat bagaimana layanan makan bersama dapat dijalankan sesuai kondisi setiap sekolah dan wilayah.
Uji coba tersebut menjadi kesempatan bagi BGN untuk memetakan kebutuhan serta kendala operasional sebelum skema diperluas. Aspek yang diperhatikan lain jarak distribusi makanan dari dapur ke sekolah, kebutuhan tenaga kerja untuk menyiapkan dan melayani makanan, serta kesiapan sekolah dalam mengatur kegiatan. Edukasi kepada siswa dan pihak sekolah juga diperlukan agar tata cara prasmanan dipahami dan pelaksanaan makan berlangsung tertib. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai penyediaan makanan, tetapi juga proses layanan di lapangan.
Perluasan penerapan akan dilakukan secara bertahap setelah hasil evaluasi awal ditelaah. BGN memprioritaskan dapur dan sekolah yang memiliki infrastruktur memadai, sumber daya manusia yang cukup, serta kesediaan untuk menjalankan skema tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian dilakukan berdasarkan kesiapan nyata, sekaligus memberi ruang untuk mengatasi masalah yang muncul selama uji coba. Capaian pada tahap berikutnya akan bergantung pada hasil evaluasi dan kemampuan masing-masing wilayah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan.
Sebelumnya, BGN menyampaikan target penerapan prasmanan di sekitar 1.000 hingga 5.000 SPPG sampai akhir 2026. Target tersebut direncanakan dicapai secara bertahap, dengan capaian awal ditentukan setelah evaluasi pelaksanaan di sejumlah lokasi. Angka itu menjadi sasaran pengembangan, bukan alasan untuk memperluas layanan tanpa mempertimbangkan kesiapan dapur, sekolah, distribusi, dan tenaga pelaksana.
Selain membantu mengatur layanan, kegiatan makan bersama juga memiliki tujuan pendidikan.
Baca juga: CYBEREX SGS 2026 Tingkatkan Kesiapan Siber Melalui Technical Review | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR | Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla
