Jakarta | Asosiasi Satuan Pelindungan Masyarakat (Aslinmas) menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai kesejahteraan dan perlindungan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco. Pertemuan tersebut berlangsung pada 1 September lalu. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP Aslinmas Adhitya Yusma Perdana memaparkan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan anggota saat menjalankan tugas. Pokok perhatian organisasi mencakup kepastian insentif serta perlindungan bagi personel Satlinmas. Audiensi menjadi ruang bagi Aslinmas untuk menyampaikan pandangan secara langsung kepada pimpinan legislatif dan mendorong agar kondisi para anggota mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan.
Melalui pertemuan tersebut, Aslinmas menempatkan kesejahteraan anggota sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan. Usulan mengenai insentif tetap mencerminkan harapan organisasi agar dukungan bagi anggota memiliki kepastian, bukan hanya bergantung pada keadaan tertentu. Bagi Satlinmas, kejelasan mengenai bentuk dukungan dapat menjadi bagian penting dari pengakuan atas tugas yang dijalankan. Aslinmas juga menyoroti perlunya perlindungan bagi anggota, sehingga perhatian tidak hanya diberikan pada pelaksanaan tugas, tetapi juga pada kondisi personel yang melaksanakannya. Kedua hal itu disampaikan sebagai aspirasi organisasi dalam audiensi, bukan sebagai keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan.
Adhitya memaparkan usulan tersebut sebagai representasi pandangan DPP Aslinmas mengenai kebutuhan anggotanya. Dengan menyampaikan aspirasi kepada Sufmi Dasco, organisasi berharap isu kesejahteraan dan perlindungan Satlinmas dapat menjadi perhatian dalam komunikasi dengan lembaga legislatif. Audiensi ini mempertemukan perwakilan organisasi dengan Wakil Ketua DPR RI untuk membicarakan hal-hal yang dipandang penting bagi anggota. Penekanan pada insentif tetap dan perlindungan menunjukkan dua kebutuhan yang ingin diangkat Aslinmas melalui pertemuan itu. Rincian lebih lanjut mengenai tindak lanjut maupun keputusan dari audiensi tidak disampaikan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, pertemuan tersebut dapat dipahami sebagai penyampaian aspirasi, sementara perkembangan kebijakan berikutnya masih perlu menunggu proses dan keterangan resmi.
Aslinmas mengajukan dua aspirasi yang dinilai penting untuk memperkuat peran anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Usulan pertama adalah pemberian insentif tetap sebesar Rp250.000 hingga Rp500.000 per orang setiap bulan. Besaran tersebut diharapkan menjadi bentuk penghargaan atas waktu, tenaga, dan tanggung jawab anggota dalam mendukung ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Selama ini, dukungan yang diterima anggota dapat berbeda-beda, bergantung pada kebijakan dan kemampuan anggaran daerah. Karena itu, Aslinmas mengusulkan agar insentif memiliki dasar pendanaan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Sumber anggaran yang diusulkan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan penyaluran langsung melalui Kementerian Dalam Negeri dan/atau transfer kepada daerah. Pemerintah daerah selanjutnya dapat mengalokasikan dukungan melalui APBD atau dana desa, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Skema pendanaan tersebut dimaksudkan untuk membantu memastikan bahwa usulan insentif tidak hanya bergantung pada kondisi fiskal masing-masing wilayah. Kepastian alokasi dan mekanisme penyaluran juga dapat mendorong pemerataan dukungan bagi anggota Satlinmas, termasuk di daerah dengan kapasitas anggaran terbatas. Dalam pelaksanaannya, pengaturan yang jelas mengenai penerima, besaran, jadwal pembayaran, serta pengawasan diperlukan agar bantuan tersalurkan secara tertib dan akuntabel.
Aspirasi kedua adalah transformasi Satlinmas menjadi profesi resmi yang diakui pemerintah. Aslinmas mendorong agar pengakuan tersebut ditopang oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga tugas, kompetensi, dan kebutuhan pelatihan anggota dapat dirumuskan secara terukur. Standar nasional dapat menjadi landasan bagi peningkatan kapasitas, pengembangan keterampilan, serta penetapan kualifikasi yang relevan dengan tanggung jawab di lapangan.
Pengakuan profesi juga diharapkan berjalan seiring dengan jaminan kesejahteraan yang layak. Dengan kerangka kerja dan dukungan yang lebih pasti, kontribusi anggota Satlinmas dapat memperoleh perlindungan serta penghargaan yang sepadan. Kedua usulan ini menempatkan kepastian insentif dan penguatan status profesi sebagai bagian dari upaya membangun Satlinmas yang lebih profesional, terlindungi, dan mampu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara konsisten.
Aslinmas menyoroti pentingnya perlindungan sosial yang berlaku bagi seluruh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Indonesia. Anggota Satlinmas menjalankan tugas pelayanan dan pengamanan di lingkungan masyarakat, termasuk ketika menghadapi situasi yang berisiko. Karena itu, perlindungan tidak semestinya bergantung pada kemampuan keuangan daerah atau kebijakan masing-masing wilayah. Aslinmas mendorong adanya skema yang memberikan kepastian jaminan bagi anggota secara merata, sehingga mereka dan keluarganya memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko kerja maupun perubahan kondisi ekonomi.
Usulan tersebut mencakup kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan manfaat yang relevan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan, serta bentuk perlindungan lainnya sesuai ketentuan. Aslinmas juga menekankan perlunya BPJS Kesehatan agar anggota dapat memperoleh akses layanan kesehatan. Selain itu, asuransi Jasa Raharja turut dipandang perlu sebagai perlindungan tambahan, terutama untuk menghadapi risiko tertentu dalam pelaksanaan tugas. Rangkaian jaminan ini diharapkan menjadi bagian dari kebijakan nasional yang jelas, dengan pembiayaan dan mekanisme kepesertaan yang dapat diterapkan secara konsisten.
Di samping perlindungan, Aslinmas mengangkat kesenjangan insentif antarwilayah. Sebagian anggota Satlinmas telah menerima insentif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi banyak anggota di daerah lain belum memperoleh insentif tetap. Perbedaan ini membuat dukungan yang diterima anggota tidak seragam, meskipun mereka sama-sama menjalankan fungsi perlindungan masyarakat. Adhitya menyatakan bahwa kepastian dana operasional dan insentif rutin bulanan diperlukan agar anggota dapat menjalankan tugas dengan dukungan yang memadai. Dana operasional membantu menunjang kebutuhan pelaksanaan tugas, sedangkan pembayaran rutin memberi kejelasan atas dukungan yang diterima anggota. Dengan standar perlindungan dan dukungan yang lebih pasti, pemerintah dapat memperkuat kepastian kerja Satlinmas sekaligus mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah. Aslinmas menilai pembahasan skema nasional perlu mempertimbangkan kondisi daerah, tanpa menghilangkan jaminan minimum yang semestinya dapat diakses seluruh anggota.Aspirasi Aslinmas untuk memperkuat dukungan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) berangkat dari luasnya tugas yang mereka jalankan di tingkat desa dan kelurahan. Dalam keseharian, anggota Satlinmas membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, termasuk mendukung kegiatan ronda atau siskamling. Mereka juga terlibat dalam kegiatan masyarakat, sehingga kehadirannya turut membantu menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif. Peran tersebut kerap berlangsung langsung di lapangan, dekat dengan warga dan kebutuhan setempat.
Tugas Satlinmas juga mencakup dukungan dalam penanggulangan bencana serta pengamanan pemilihan umum. Dalam situasi darurat, anggota dapat membantu upaya penanganan di lingkungan, sedangkan pada masa pemilu mereka berperan mendukung keamanan penyelenggaraan kegiatan. Ketua Aslinmas, Adhitya, menyampaikan bahwa anggota Satlinmas di desa atau kelurahan merupakan pilar dalam penanggulangan bencana dan ketenteraman umum. Menurutnya, mereka menjalankan tugas dengan dedikasi di lapangan, meskipun tanggung jawab yang diemban menuntut kesiapan menghadapi beragam kondisi.
Adhitya menegaskan bahwa penguatan peran Satlinmas perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan anggotanya. Dukungan itu, menurutnya, tidak cukup hanya berupa pengakuan atas kontribusi mereka, tetapi juga perlu mencakup perlindungan kerja, peningkatan kompetensi, kepastian hukum, dan keselamatan saat bertugas. Perhatian terhadap aspek-aspek tersebut dinilai penting agar anggota dapat menjalankan tanggung jawab dengan lebih aman dan memiliki dukungan yang memadai. Dengan demikian, upaya memperkuat kapasitas Satlinmas juga perlu mempertimbangkan kondisi para personel yang menjadi pelaksana tugas di lapangan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut positif aspirasi yang disampaikan Aslinmas.
Baca juga: Cegah Kebakaran Hutan Dan Lahan Meluas, Tim Penyuluh Alpha Mabes TNI Berikan Sosialisasi Dan Wawasan Kepada Anggota Bayan Resourse | Enam Anggota dan Simpatisan OPM Ikrar Setia NKRI | Tim Penyuluh Alpha Mabes TNI Bersama Siswa Sesko Berikan Wawasan Karhutla kepada Anggota BSSR
