Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan perkembangan ekonomi Indonesia dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Negara pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam penyampaiannya, Airlangga menyebut perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,45%. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan kinerja Indonesia yang tetap kuat di tengah kondisi ekonomi dunia. Sebagai pembanding, Airlangga menyampaikan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 3%. Perbedaan angka itu menjadi salah satu pokok yang disorot dalam paparannya kepada Presiden dan para peserta sidang kabinet.
Airlangga juga menempatkan pertumbuhan Indonesia dalam konteks perbandingan antarnegara. Menurut penjelasannya, angka 5,45% termasuk yang tertinggi di negara-negara anggota G20. Ia turut menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan ASEAN. Penilaian tersebut disampaikan sebagai gambaran posisi Indonesia dibandingkan dengan negara lain, bukan sekadar sebagai angka pertumbuhan nasional. Dengan begitu, paparannya memberikan konteks mengenai perkembangan ekonomi dalam negeri sekaligus menunjukkan bagaimana capaian tersebut terlihat di tingkat global dan regional.
Penyampaian itu menjadi bagian dari pembahasan ekonomi dalam sidang kabinet paripurna, forum yang mempertemukan Presiden dengan jajaran menteri untuk membicarakan perkembangan dan agenda pemerintahan. Dalam forum tersebut, Airlangga menyampaikan data pertumbuhan beserta perbandingan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Angka yang disebutkannya, yakni pertumbuhan 5,45% berbanding rata-rata global 3%, menjadi landasan utama dalam paparan mengenai kinerja ekonomi. Adapun klaim bahwa Indonesia berada di yang tertinggi di G20 dan termasuk yang tertinggi di ASEAN merupakan penilaian yang disampaikan langsung oleh Airlangga. Paparan ini menegaskan fokus pemerintah pada pemantauan pertumbuhan ekonomi serta posisi Indonesia dalam lanskap ekonomi internasional, sebagaimana dibahas dalam pertemuan di Istana Negara tersebut.
Selain pertumbuhan ekonomi, Airlangga menyampaikan sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Inflasi tercatat sebesar 3,28 persen, masih berada dalam rentang sasaran pemerintah, yaitu 2,5 persen dengan toleransi plus atau minus 1 persen. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum tetap berada dalam batas yang ditetapkan. Pemerintah tetap perlu mencermati perkembangannya agar tekanan harga tidak meningkat dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemantauan inflasi juga penting karena perubahan harga kebutuhan sehari-hari dapat dirasakan langsung oleh rumah tangga dan pelaku usaha.
Menurut Airlangga, kenaikan inflasi lain dipengaruhi oleh hasil pertanian, khususnya cabai merah dan cabai keriting. Pergerakan harga komoditas pangan tersebut dapat berubah mengikuti pasokan dan kondisi panen, sehingga turut memengaruhi angka inflasi. Di sisi lain, Indeks PMI manufaktur meningkat menjadi 52,4. Indeks ini menggunakan angka 50 sebagai batas kontraksi dan ekspansi: nilai di atas 50 menandakan aktivitas manufaktur berada di zona ekspansi. Dengan demikian, capaian 52,4 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dibandingkan periode sebelumnya, meski indikator tersebut tetap perlu dibaca bersama data produksi dan permintaan.
Airlangga juga melaporkan surplus neraca perdagangan sebesar US$7,25 miliar. Surplus terjadi ketika nilai ekspor melampaui impor, dan dapat menjadi salah satu penopang eksternal bagi perekonomian. Sementara itu, indeks kepercayaan konsumen berada pada level 118,1. Dalam paparan tersebut, angka ini mencerminkan optimisme konsumen yang tetap terjaga. Kepercayaan konsumen penting karena berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai kondisi ekonomi serta kecenderungan mereka untuk berbelanja. Jika keyakinan tetap kuat, konsumsi rumah tangga berpeluang terus mendukung aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, inflasi dalam sasaran, PMI di zona ekspansi, surplus perdagangan, dan indeks konsumen di atas 100 memberi gambaran sejumlah indikator yang disampaikan pemerintah dalam sidang kabinet.
Dalam paparan mengenai kondisi ekonomi Indonesia di Sidang Kabinet, Airlangga menyampaikan bahwa tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,65%. Ia menyebut angka tersebut sebagai tingkat pengangguran terendah sejak 1994. Dengan demikian, informasi yang disampaikan Airlangga memuat dua unsur utama: persentase pengangguran yang tercatat dan rentang waktu pembanding yang digunakan untuk menjelaskan posisi angka itu. Pernyataan tersebut tetap merujuk pada data yang dipaparkan Airlangga, tanpa menambahkan uraian mengenai faktor yang memengaruhi tingkat pengangguran ataupun konsekuensi dari angka tersebut.
Selain menyampaikan angka pengangguran, Airlangga juga menyebut bahwa rasio gini terus membaik dan berada pada angka 0,368. Dalam paparannya, perkembangan rasio gini dijelaskan melalui keterangan bahwa nilainya menunjukkan perbaikan, disertai angka yang disebutkan secara spesifik. Penyebutan angka 0,368 memberikan nilai yang menjadi bagian dari informasi yang disampaikan. Pernyataan tentang rasio gini ini merupakan bagian lain dari paparan Airlangga, terpisah dari keterangan mengenai tingkat pengangguran sebesar 4,65%.
Kedua indikator tersebut hadir dalam paparan Airlangga sebagai informasi mengenai pengangguran dan rasio gini. Untuk pengangguran, ia menyebut angka 4,65% dan menyatakan bahwa angka itu merupakan yang terendah sejak 1994. Untuk rasio gini, ia menyebut adanya perbaikan yang berlanjut serta nilai 0,368. Penyajian ini mempertahankan rincian sebagaimana disampaikan Airlangga, yakni ukuran, angka, dan keterangan yang menyertainya. Tidak ada uraian tambahan mengenai penyebab tingkat pengangguran maupun perbaikan rasio gini, dan tidak ada penjelasan mengenai dampak dari kedua indikator tersebut. Dengan begitu, pembaca dapat melihat bahwa paparan mencatat dua informasi berbeda, masing-masing dengan angka dan keterangan yang dinyatakan oleh Airlangga. Seluruh keterangan tersebut disampaikan sebagai bagian dari paparan dalam Sidang Kabinet, tanpa mengubah atribusi kepada Airlangga atau memperluas makna data di luar pernyataannya.
Dalam sidang kabinet, Airlangga memaparkan sejumlah indikator yang menggambarkan kondisi fiskal dan moneter Indonesia. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijaga pada 1,25% terhadap produk domestik bruto (PDB), sesuai target pemerintah. Angka tersebut menunjukkan upaya menjaga disiplin fiskal sekaligus menyediakan ruang bagi belanja negara yang mendukung aktivitas ekonomi. Pengendalian defisit menjadi penting karena pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan program dengan kesinambungan anggaran. Capaian ini disampaikan sebagai bagian dari perkembangan ekonomi nasional, bersama indikator lain yang mencakup suku bunga, pasar surat utang, cadangan devisa, serta kinerja sektor perbankan. Secara keseluruhan, data tersebut memberi gambaran mengenai daya tahan ekonomi dan kondisi pembiayaan dalam negeri.
Di sisi moneter, BI Rate tercatat berada pada level 5,75%. Sementara itu, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai 7,21%. Pergerakan suku bunga acuan dan imbal hasil obligasi pemerintah menjadi indikator yang diperhatikan pelaku pasar, karena berhubungan dengan biaya pendanaan dan keputusan investasi. Cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$146,3 miliar. Jumlah itu setara dengan pembiayaan impor selama 6,5 bulan, sehingga menjadi salah satu penyangga eksternal bagi perekonomian. Ketersediaan devisa membantu memenuhi kebutuhan transaksi internasional, termasuk pembayaran impor, serta mendukung kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia menghadapi tekanan eksternal. Dalam paparan tersebut, rangkaian indikator ini melengkapi gambaran pengelolaan ekonomi yang disampaikan kepada peserta sidang kabinet.
Airlangga juga menyampaikan perkembangan industri perbankan. Kredit tumbuh 13,65% secara tahunan, sedangkan dana pihak ketiga meningkat 10,94%. Pertumbuhan kredit mencerminkan penyaluran pembiayaan oleh bank kepada rumah tangga dan dunia usaha, sementara kenaikan dana pihak ketiga menunjukkan pertambahan dana yang dihimpun dari nasabah. Dari sisi ketahanan, rasio modal perbankan berada pada 24,10%, yang menggambarkan ketersediaan bantalan modal dalam mendukung operasional dan penyaluran kredit. Adapun rasio kredit macet tercatat 2,11%. Airlangga menyebut angka kredit macet tersebut relatif kecil.
Baca juga: Menerima Kunjungan Persahatan Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Bamsoet Dorong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Maroko | Bamsoet Apresiasi Nikah Massal Bersama Perkumpulan Bumi Alumni UNPAD, Hadirkan Kepedulian Sosial dan Gerakkan Ekonomi Alumni | DCT CYBEREX SGS 2026 Paparkan Analisis Serangan, Perkuat Pertahanan Siber
