Denpasar | Pemerintah Indonesia menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat data dan AI factory dengan kesiapan serta perencanaan energi nasional. Langkah ini diperlukan agar pertumbuhan infrastruktur digital berjalan seiring dengan ketersediaan pasokan listrik yang memadai. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam acara Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Selasa. Menurutnya, perencanaan infrastruktur komputasi berskala besar perlu mempertimbangkan kebutuhan energi sejak awal, bukan setelah fasilitas mulai dibangun atau beroperasi.
Meutya menekankan bahwa pengembangan teknologi kecerdasan artifisial tidak semestinya direncanakan secara terpisah oleh masing-masing sektor. Pembangunan pusat data, pengembangan AI factory, dan penyediaan energi berkaitan erat, sehingga keputusan di satu bidang dapat memengaruhi kebutuhan dan kapasitas di bidang lain. Karena itu, pemerintah perlu menyelaraskan rencana antarlembaga dan sektor terkait. Pendekatan terkoordinasi diharapkan membantu memastikan pembangunan infrastruktur digital berlangsung berdasarkan kebutuhan yang terukur, sekaligus memperhatikan kesiapan sistem energi untuk mendukung operasionalnya.
AI factory merupakan infrastruktur komputasi berkapasitas besar yang menyediakan daya pemrosesan untuk mengembangkan dan mengoperasikan layanan kecerdasan artifisial. Fasilitas seperti ini membutuhkan sumber daya komputasi yang kuat dan pasokan energi berkelanjutan. Seiring meningkatnya pemanfaatan AI, kebutuhan terhadap fasilitas pemrosesan data juga berpotensi bertambah. Perencanaan yang menghubungkan kebutuhan teknologi dan energi sejak tahap awal dapat membantu mengurangi risiko ketidaksesuaian kapasitas pusat data yang dibangun dan dukungan energi yang tersedia.
Koordinasi tersebut menjadi penting ketika pemerintah merancang arah pembangunan digital dalam jangka panjang. Keterlibatan sektor komunikasi dan digital bersama pihak yang menangani energi memungkinkan kebutuhan infrastruktur dibahas secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, rencana pembangunan dapat mempertimbangkan lokasi, skala fasilitas, kebutuhan daya, serta kesiapan pasokan secara terpadu. Pesan yang disampaikan dalam forum di Denpasar itu menegaskan bahwa kemajuan AI tidak hanya bergantung pada teknologi dan investasi, tetapi juga pada perencanaan lintas sektor yang memastikan fondasi energi dan komputasi berkembang secara seimbang.
Energi menjadi bagian penting dalam perencanaan infrastruktur kecerdasan buatan karena pengembangan teknologi ini tidak berdiri sendiri. Di balik rencana pembangunan pusat data dan pemanfaatan AI, diperlukan ekosistem energi yang mampu menopang keberlangsungannya. Karena itu, pembahasan mengenai infrastruktur digital perlu mempertimbangkan ketersediaan pasokan energi sebagai bagian dari perencanaan, bukan sebagai persoalan yang terpisah. Keterkaitan tersebut membantu mempertemukan kebutuhan pengembangan teknologi dengan dukungan energi yang diperlukan agar rencana dapat dijalankan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan pusat data perlu berjalan seiring dengan perhatian pada kesiapan energi. Keduanya merupakan unsur yang saling terkait dalam pengembangan infrastruktur untuk mendukung teknologi AI.
Meutya berpandangan bahwa koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diperlukan untuk menghubungkan kebijakan digital dengan ketersediaan pasokan energi. Koordinasi tersebut menjadi penting karena rencana pengembangan teknologi digital perlu dipadukan dengan kebijakan dan kesiapan di bidang energi. Dengan komunikasi lintas sektor, kebutuhan infrastruktur digital dapat dibahas bersama dengan kondisi pasokan energi yang tersedia. Pandangan ini menempatkan energi sebagai salah satu aspek yang perlu masuk dalam pembicaraan ketika pemerintah menyusun arah pengembangan teknologi AI dan pusat data. Hubungan kebijakan digital dan energi menjadi perhatian dalam upaya menyelaraskan perencanaan pemerintah di kedua bidang tersebut.
Pengaitan itu bukan sekadar menyandingkan dua agenda, melainkan memastikan bahwa rencana digital memperhatikan dukungan yang dibutuhkan untuk keberlangsungannya. Pengembangan AI memerlukan ekosistem energi yang menopang, sementara kebijakan digital perlu terhubung dengan ketersediaan pasokan. Oleh sebab itu, koordinasi antarkementerian menjadi jalur untuk membicarakan keterhubungan kebutuhan tersebut. Pandangan Meutya menegaskan perlunya menyatukan pembahasan kebijakan digital dan energi, sehingga perencanaan infrastruktur dapat mempertimbangkan keduanya secara bersamaan. Dengan demikian, kesiapan energi ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan infrastruktur AI, sejalan dengan upaya menghubungkan agenda digital pemerintah dengan pasokan energi yang tersedia.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pembangunan pusat data perlu diselaraskan dengan ketersediaan energi. Infrastruktur digital berskala besar membutuhkan pasokan listrik yang andal, sehingga rencana pembangunan tidak dapat berjalan terpisah dari perencanaan kelistrikan. Menurut Bahlil, kebutuhan energi semestinya diperhitungkan sejak tahap penentuan lokasi dan penyusunan rencana proyek. Dengan demikian, pemerintah dan penyedia energi dapat menilai kapasitas yang diperlukan serta menyiapkan pasokan sesuai jadwal pengembangan. Penyelarasan ini penting agar pertumbuhan pusat data tidak menimbulkan kesenjangan kebutuhan operasional dan kemampuan sistem menyediakan listrik secara memadai.
Untuk mendukung proses tersebut, Bahlil menyatakan akan meminta data mengenai lokasi rencana pembangunan pusat data. Informasi lokasi dibutuhkan agar kebutuhan energi dapat dipetakan secara lebih tepat, termasuk untuk menentukan di mana pasokan perlu disiapkan dan bagaimana dukungan infrastruktur dapat direncanakan. Data yang terhimpun juga membantu pemerintah memahami skala kebutuhan di masing-masing kawasan, bukan hanya melihat jumlah proyek secara keseluruhan. Dengan dasar informasi yang jelas, perencanaan penyediaan energi dapat disesuaikan dengan permintaan pusat data. Langkah ini membuka ruang koordinasi lebih awal pihak yang mengembangkan fasilitas digital dan pihak yang mengatur serta menyediakan pasokan listrik.
Besarnya kebutuhan yang disampaikan menjadi perhatian tersendiri. Pembangunan pusat data diperkirakan memerlukan tambahan daya sekitar 20 gigawatt, atau setara dengan 20.000 megawatt. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan sektor ini berpotensi mencapai skala yang signifikan dan perlu diantisipasi melalui perencanaan yang terukur. Karena itu, sinkronisasi lokasi proyek, tahapan pembangunan, dan kesiapan pasokan energi nasional menjadi penting. Perencanaan yang terkoordinasi dapat membantu memastikan kapasitas tersedia sejalan dengan pertumbuhan infrastruktur digital, sekaligus memberi pemerintah gambaran mengenai kebutuhan sistem ke depan. Penyediaan daya sesuai kebutuhan juga menjadi bagian penting untuk mendukung pengembangan pusat data secara berkelanjutan dan menjaga keandalan pasokan listrik.
Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah ingin menata investasi pusat data melalui regulasi yang dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Aturan tersebut diharapkan membuka ruang bagi investor untuk masuk dan mengembangkan proyek, sekaligus mendorong hubungan usaha yang saling menguntungkan. Kehadiran modal dari dalam maupun luar negeri, menurut pandangan itu, tidak seharusnya berjalan terpisah dari lingkungan ekonomi tempat investasi berlangsung. Karena itu, pelaku usaha nasional dan daerah di sekitar lokasi perlu dihargai serta diajak berkolaborasi. Pendekatan ini menempatkan investasi sebagai kegiatan yang bukan hanya menyediakan infrastruktur digital, melainkan juga berinteraksi dengan kemampuan dan kepentingan ekonomi setempat.
Pengembangan pusat data membutuhkan teknologi khusus dan modal dalam jumlah besar. Namun, besarnya nilai investasi tidak selalu berarti jumlah tenaga kerja langsung yang terserap juga tinggi. Dibandingkan sejumlah kegiatan usaha lain, operasional fasilitas semacam ini dapat berjalan dengan kebutuhan pekerja yang relatif terbatas. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menilai manfaat ekonomi proyek, agar ukuran keberhasilan tidak semata-mata bertumpu pada nilai modal atau kapasitas fasilitas. Pemerintah perlu melihat bagaimana kegiatan investasi dapat terhubung dengan usaha lain dan menciptakan peluang yang lebih luas, sembari memahami karakter industri yang padat teknologi dan modal tersebut.
Di sisi lain, pusat data memerlukan sumber daya yang signifikan untuk beroperasi, terutama pasokan listrik dan air. Ketersediaan serta pengelolaan kedua kebutuhan ini menjadi bagian penting dalam perencanaan investasi, mengingat fasilitas harus berfungsi secara berkelanjutan. Kebutuhan operasional itu juga perlu diperhitungkan bersama kondisi di sekitar lokasi, termasuk kepentingan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sana.
Baca juga: Jelang HUT ke-81 TNI, Puspom TNI Perkuat Kesiapan Pengamanan Wallakir | CYBEREX SGS 2026 Tingkatkan Kesiapan Siber Melalui Technical Review | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR
