Jakarta | Survei Poltracking Indonesia pada dua tahun masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah lebih tinggi daripada kepuasan terhadap kinerjanya. Sebanyak 64,8 persen responden menyatakan cukup percaya atau sangat percaya kepada pemerintah. Sementara itu, 55,3 persen menyatakan cukup puas atau sangat puas terhadap kinerja pemerintah. Selisih kedua angka tersebut mencapai 9,5 poin persentase, menandakan bahwa penilaian terhadap pemerintah tidak sepenuhnya seragam.
Di sisi lain, survei mencatat 32,1 persen responden menyatakan tidak percaya kepada pemerintah, sedangkan 40,9 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerjanya. Perbedaan angka ini penting dibaca secara cermat. Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan bukan ukuran yang sama, sebagaimana kepercayaan dan kepuasan juga tidak dapat dipertukarkan. Seseorang dapat tetap memiliki kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi belum merasa puas dengan hasil kerja yang telah dicapai. Sebaliknya, penilaian atas kinerja tertentu tidak selalu menentukan tingkat kepercayaan secara keseluruhan.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menjelaskan bahwa kepercayaan publik masih melampaui penilaian atas hasil kerja pemerintah. Dengan kata lain, angka kepercayaan menggambarkan keyakinan responden terhadap pemerintah, sementara kepuasan lebih berkaitan dengan evaluasi mereka atas kinerja atau capaian yang dirasakan. Perbedaan ini memberi konteks bagi pembacaan hasil survei: dukungan dalam bentuk kepercayaan belum otomatis berarti publik menilai kinerja pemerintah telah memenuhi harapan.
Temuan tersebut juga menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki hasil kerja sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat. Angka kepuasan yang lebih rendah daripada tingkat kepercayaan dapat menjadi sinyal bahwa sebagian responden masih menunggu bukti konkret dari pelaksanaan kebijakan. Namun, data survei ini perlu dipahami sesuai cakupan pertanyaannya dan tidak ditafsirkan sebagai ukuran tunggal atas seluruh pandangan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil Poltracking menegaskan adanya jarak kepercayaan dan kepuasan, dengan tingkat kepercayaan tercatat lebih tinggi pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan dipengaruhi oleh pengalaman serta persoalan yang dirasakan sehari-hari. Pada kelompok responden yang menyatakan puas, alasan paling banyak disampaikan adalah bantuan pemerintah dinilai tepat sasaran, dengan proporsi 16,5 persen. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketepatan penyaluran bantuan menjadi pertimbangan penting dalam membentuk penilaian positif terhadap kinerja pemerintah.
Alasan berikutnya yang menonjol di kalangan warga yang puas ialah keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang disebut oleh 15,0 persen responden dalam kelompok tersebut. Program ini menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang mendapat perhatian publik. Bagi sebagian warga, MBG dapat dinilai sebagai upaya yang manfaatnya mudah dikenali, khususnya karena menyasar kebutuhan gizi. Meski demikian, angka tersebut menggambarkan alasan yang disampaikan responden, bukan ukuran langsung atas dampak program terhadap seluruh penerima.
Di sisi lain, responden yang tidak puas lebih banyak menyoroti tekanan ekonomi. Kondisi ekonomi yang belum stabil menjadi alasan utama, disampaikan oleh 18,9 persen kelompok tersebut. Kekhawatiran mengenai kestabilan ekonomi dapat berkaitan dengan ketidakpastian penghasilan, daya beli, maupun kondisi kehidupan rumah tangga. Selain itu, 15,4 persen menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai alasan ketidakpuasan. Ketika harga barang sehari-hari dirasakan tinggi, dampaknya dapat langsung terlihat dalam pengeluaran keluarga dan memengaruhi evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Persoalan bantuan juga muncul pada kelompok yang tidak puas, tetapi dengan penilaian yang berlawanan. Sebanyak 14,3 persen menilai bantuan pemerintah tidak tepat sasaran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengalaman atas program bantuan tidak seragam: sebagian warga menganggap penyalurannya sudah sesuai, sementara sebagian lainnya melihat masih ada penerima yang belum terjangkau atau bantuan yang dinilai kurang tepat diberikan. Karena itu, akurasi data penerima dan mekanisme penyaluran tetap menjadi isu penting dalam persepsi publik.
Secara umum, tingkat kepuasan tercatat relatif stagnan dari Agustus hingga Oktober 2026. Dengan demikian, alasan yang dikemukakan kedua kelompok membantu menjelaskan unsur yang menopang maupun menekan penilaian publik. Angka-angka tersebut juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan hasil program sekaligus persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat, tanpa menganggap satu alasan mewakili seluruh pandangan warga.
Penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan berbeda-beda menurut bidang yang dinilai. Pendidikan mencatat tingkat kepuasan tertinggi, yakni 66,3 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sekitar dua dari tiga responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di sektor tersebut. Meski demikian, angka itu merupakan penilaian pada satu bidang dan tidak dengan sendirinya menggambarkan kepuasan terhadap seluruh kinerja pemerintahan.
Di bidang pertahanan dan keamanan serta sosial budaya, tingkat kepuasan masing-masing mencapai 63,7 persen. Kesehatan berada pada angka 62,1 persen, sementara politik dan stabilitas nasional tercatat sebesar 53,6 persen. Penilaian terhadap hukum dan pemberantasan korupsi lebih rendah, yaitu 43,1 persen. Perbedaan angka ini memperlihatkan bahwa responden memberikan evaluasi yang beragam, dari mayoritas puas di beberapa sektor hingga kurang dari separuh yang puas pada bidang hukum dan antikorupsi.
Ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan terendah, sebesar 36,8 persen. Dengan kata lain, kurang dari empat dari sepuluh responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah di sektor ini. Angka tersebut menempatkan ekonomi di bawah seluruh bidang lain yang disebutkan dalam survei, termasuk hukum dan pemberantasan korupsi. Temuan ini memberikan gambaran mengenai area yang penilaiannya paling lemah, tanpa menjelaskan alasan di balik penilaian responden.
Daftar persoalan yang dianggap perlu segera ditangani publik turut menempatkan tekanan ekonomi dalam sorotan. Harga kebutuhan pokok yang mahal disebut oleh 45,9 persen responden, menjadi persoalan dengan angka tertinggi. Sulitnya mencari lapangan kerja berada berikutnya dengan 9,3 persen, disusul pemberantasan korupsi sebesar 8,9 persen. Data tersebut dapat dibaca berdampingan dengan rendahnya kepuasan pada bidang ekonomi: isu harga kebutuhan pokok dan pekerjaan menonjol dalam perhatian publik, sementara pemberantasan korupsi juga tercantum sebagai agenda penting. Survei menyajikan tingkat kepuasan dan prioritas masalah sebagai dua ukuran yang berbeda; angka-angka itu menunjukkan apa yang dinilai dan apa yang dianggap mendesak, bukan hubungan sebab-akibat di keduanya.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai pekerjaan penting pemerintah setelah memperoleh kepercayaan publik yang tinggi adalah mengubah modal tersebut menjadi kepuasan yang lebih besar. Kepercayaan, menurutnya, perlu diikuti hasil kebijakan yang nyata dan semakin dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penilaian publik tidak berhenti pada harapan terhadap pemerintah, tetapi juga mencerminkan manfaat dari kinerja yang telah dilaksanakan.
Hanta menjelaskan bahwa kinerja berkaitan langsung dengan kepuasan: semakin baik hasil kerja pemerintah, semakin besar peluang masyarakat merasa puas. Sementara itu, kepercayaan berhubungan dengan legitimasi, yakni penerimaan publik terhadap kewenangan dan kepemimpinan pemerintah. Namun, legitimasi yang kuat tidak dengan sendirinya menjamin kualitas demokrasi. Kualitas kekuasaan juga perlu dinilai dari cara kekuasaan dijalankan, termasuk sejauh mana proses pemerintahan berlangsung secara demokratis dan mampu menjaga ruang partisipasi masyarakat.
Ekspektasi publik turut menjadi faktor penting dalam menentukan arah agenda pemerintahan. Ketika harapan masyarakat tinggi, pemerintah perlu menerjemahkannya ke dalam prioritas dan kebijakan yang relevan, sekaligus menunjukkan kemajuan yang dapat dirasakan. Tantangan berikutnya adalah menyeimbangkan harapan tersebut dengan pelaksanaan program, agar kepercayaan yang sudah terbentuk tidak hanya bertahan, tetapi berkembang menjadi kepuasan atas hasil pemerintahan.
Dalam penilaian Poltracking dua tahun pertama pemerintahan.
Baca juga: Ketika tubuh terasa lebih nyaman, kepercayaan diri pun dapat meningkat | Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, peruntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu | Jangan Diabaikan, Ini 4 Arti Mimpi Jatuh dari Ketinggian Menurut Kepercayaan Astrologi
