Kota Surakarta Astrid Widayani. Dilarang | Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 menempatkan kepercayaan sebagai salah satu agenda penting bagi profesi hubungan masyarakat di tengah perubahan teknologi. Diselenggarakan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) di Solo, Jawa Tengah, pada 17–18 Oktober 2026, konvensi ini mengusung tema “Humas sebagai Daya Bangsa: Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”. Tema tersebut menegaskan bahwa peran humas tidak terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya membangun hubungan yang kredibel organisasi dan publik.
Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana, menyampaikan pesan bahwa kepercayaan menjadi bekal penting agar humas dapat turut menggerakkan bangsa. Dalam konteks tersebut, komunikasi yang dipercaya dapat membantu publik memahami berbagai kebijakan, program, maupun perubahan yang berlangsung. Ketika organisasi menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab, masyarakat memiliki dasar yang lebih baik untuk menilai pesan dan meresponsnya. Kepercayaan juga mendukung dialog, sehingga komunikasi tidak berjalan satu arah atau sekadar menjadi sarana promosi.
Namun, kepercayaan bukan hasil yang dapat diperoleh secara instan melalui satu kampanye atau pernyataan. Ia dibangun dan dirawat secara berkelanjutan melalui konsistensi pesan dan tindakan, ketepatan informasi, serta kesediaan organisasi untuk mendengarkan publik. Apabila komunikasi tidak selaras dengan pengalaman masyarakat, reputasi dapat melemah dan hubungan yang telah terbentuk menjadi rapuh. Karena itu, praktisi humas perlu memandang kepercayaan sebagai tanggung jawab jangka panjang, bukan capaian sesaat yang selesai setelah pesan disampaikan.
Tanggung jawab ini berlaku bagi humas pemerintah, korporasi, akademisi, organisasi sosial, maupun media. Masing-masing berinteraksi dengan publik dan memiliki pengaruh terhadap kualitas ruang komunikasi bersama. Humas pemerintah, misalnya, perlu menjelaskan kebijakan dengan jelas, sementara korporasi perlu menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan dampaknya secara jujur. Akademisi, organisasi sosial, serta media juga perlu menjaga akurasi dan membuka ruang dialog. Dengan merawat komunikasi secara konsisten, berbagai pihak dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendukung tujuan KHI 2026: menggerakkan Indonesia melalui hubungan yang bermakna.
Boy Kelana menilai bahwa perubahan teknologi berlangsung di tengah situasi yang semakin rumit. Tantangan geopolitik dan berbagai persoalan di dalam negeri membentuk konteks yang harus diperhatikan oleh institusi ketika berkomunikasi dengan publik. Dalam keadaan seperti ini, fungsi humas tidak cukup dipahami sebagai pekerjaan teknis yang hanya memastikan informasi keluar melalui kanal tertentu. Kompleksitas situasi menuntut kepekaan terhadap keadaan, kemampuan membaca kebutuhan komunikasi, serta pertimbangan mengenai bagaimana institusi menyampaikan sikapnya. Karena itu, humas perlu mengambil posisi yang lebih strategis, bukan sekadar menjalankan tugas setelah keputusan dibuat. Peran tersebut membantu komunikasi institusi tetap terarah ketika kondisi di sekitarnya berubah dan ketika publik membutuhkan penjelasan yang dapat dipahami.
Perbedaan peran ini tampak pada jarak menyebarkan siaran pers kepada media dan terlibat dalam pembentukan arah komunikasi institusi. Penyebaran siaran pers merupakan salah satu kegiatan humas, tetapi tidak dengan sendirinya menjadikan fungsi tersebut strategis. Humas yang berperan lebih jauh ikut memberi pertimbangan tentang pesan yang perlu disampaikan, cara penyampaiannya, serta keselarasan komunikasi dengan langkah institusi. Artinya, humas tidak hanya menerima bahan yang sudah ditetapkan untuk kemudian meneruskannya kepada media. Humas turut berada dalam proses yang menentukan bagaimana institusi berbicara dan apa yang menjadi fokus komunikasinya. Dengan keterlibatan tersebut, komunikasi dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari kerja institusi, bukan sekadar tahap akhir untuk menyebarkan informasi.
Peran strategis itu juga mencakup perhatian pada hal-hal yang dikerjakan institusi, bukan hanya pada hal-hal yang disampaikan. Pesan komunikasi perlu berhubungan dengan tindakan institusi agar arah komunikasi tidak terpisah dari pelaksanaannya. Dalam pandangan Boy Kelana, kebutuhan ini semakin penting ketika institusi menghadapi persoalan yang kompleks. Humas perlu hadir dalam pembahasan mengenai komunikasi sekaligus memahami kaitannya dengan pekerjaan institusi. Dengan demikian, kontribusinya melampaui pengelolaan siaran pers: humas ikut membantu membentuk arah, isi, dan konsistensi komunikasi. Pergeseran ini menegaskan bahwa keahlian humas bukan semata kemampuan menyampaikan informasi, melainkan juga keterlibatan dalam proses yang menentukan apa yang disampaikan dan dikerjakan institusi di tengah situasi yang terus berubah.
Kemajuan teknologi komunikasi membuat informasi bergerak semakin cepat dan menjangkau masyarakat luas. Namun, derasnya arus tersebut tidak selalu diikuti peningkatan pemahaman antarmanusia. Ketika beragam sumber, potongan video, dan komentar hadir bersamaan, masyarakat perlu memilah fakta, opini, manipulasi, serta kebohongan. Batas di kategori itu dapat tampak kabur, terutama saat informasi disajikan tanpa konteks atau disebarkan berulang kali. Akibatnya, akses yang semakin mudah belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Sebaliknya, banyaknya informasi dapat menambah kebingungan dan memperlebar jarak apa yang diketahui seseorang dengan apa yang dialami orang lain. Bagi profesi humas, situasi ini menuntut perhatian serius karena kredibilitas komunikasi bergantung pada kemampuan menyampaikan informasi yang dapat dipercaya sekaligus dipahami publik.
Kecerdasan buatan membuka peluang besar bagi peradaban, mulai dari membantu pengolahan data hingga mendukung komunikasi yang lebih efisien. Pada saat yang sama, teknologi tersebut dapat memperbesar produksi disinformasi, berita palsu, dan konten deepfake yang tampak meyakinkan. Gambar, suara, atau video sintetis berpotensi digunakan untuk membentuk persepsi, merusak reputasi, maupun mengaburkan peristiwa sebenarnya. Algoritma digital juga mampu menyebarkan suatu narasi kepada jutaan orang dalam hitungan detik. Akan tetapi, kecepatan dan jangkauan bukanlah ukuran kebenaran. Pesan yang viral belum tentu akurat, sementara dampak penyebarannya dapat bertahan jauh setelah koreksi diterbitkan. Teknologi distribusi pun tidak dengan sendirinya memastikan adanya tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Karena itu, verifikasi sumber, konteks, dan bukti tetap menjadi bagian penting dari komunikasi publik yang beretika.
Boy Kelana menekankan perlunya menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional. Kemampuan membaca data dan menguasai teknologi perlu berjalan bersama empati serta kebijaksanaan, agar pesan tidak hanya efektif menjangkau audiens, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia. Di tengah sistem yang mengutamakan kecepatan dan keterlibatan, pertimbangan etis membantu praktisi humas menahan diri, memeriksa informasi, dan merespons secara proporsional. Keseimbangan lain yang penting ialah memahami konteks lokal sekaligus memiliki perspektif global. Nilai, bahasa, dan pengalaman masyarakat setempat memengaruhi cara pesan diterima, sedangkan perkembangan lintas negara dapat membentuk percakapan publik di tingkat lokal. Dengan memadukan ketelitian, kepekaan terhadap audiens, dan wawasan luas, profesi humas dapat menjaga kredibilitas tanpa mengabaikan perubahan teknologi yang terus berlangsung.
Dalam paparan kunci di KHI 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti perubahan mendasar dalam cara masyarakat memperoleh informasi. Publik tidak lagi hanya mengandalkan media konvensional, kanal resmi, atau komunikasi langsung dengan organisasi untuk memahami suatu isu. Teknologi pencarian berbasis kecerdasan buatan kini memungkinkan seseorang mencari keterangan mengenai kebijakan, kinerja, hingga reputasi organisasi melalui beragam sumber digital. Jawaban dapat diterima dengan cepat, bahkan tanpa pengguna berinteraksi langsung dengan pihak yang menjadi sumber informasi. Perubahan ini menggeser ruang komunikasi sekaligus memperluas cara publik membentuk penilaian.
Bagi praktisi humas, perkembangan tersebut membawa tanggung jawab yang semakin besar. Informasi resmi organisasi perlu tersedia secara terbuka, mudah ditemukan, akurat, dan kredibel agar dapat menjadi rujukan yang layak bagi publik maupun sistem pencarian berbasis AI. Keterangan yang tidak lengkap, tidak mutakhir, atau sulit diakses berisiko membuat gambaran tentang organisasi dibentuk oleh sumber lain yang belum tentu tepat.
Baca juga: Di tengah perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan politik yang berlangsung cepat, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi penonton | Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, peruntungan setiap shio dipercaya dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu | Uji Hasil Penelitian Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Bamsoet Tegaskan Kepastian Hukum Harus Jadi Fondasi Utama Pelaksanaan Program Strategis Nasional
