Kabupaten Tangerang | Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menilai kolaborasi pemerintah dan dunia usaha sebagai salah satu penopang penting perdagangan Indonesia. Kerja sama tersebut tidak hanya berperan dalam mendorong aktivitas ekspor, tetapi juga dalam membangun hubungan yang kokoh di pihak-pihak yang terlibat. Dalam pandangannya, keberhasilan perdagangan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai transaksi. Kepercayaan yang tumbuh dan terpelihara dari waktu ke waktu juga menjadi bagian penting dari hubungan dagang yang berkelanjutan.
Perdagangan internasional berlangsung di tengah aturan, kondisi pasar, serta kepentingan yang beragam di setiap negara. Karena itu, pelaku usaha dapat menghadapi hambatan ketika membawa produk ke negara tujuan ekspor. Hambatan tersebut bisa berkaitan dengan persyaratan akses pasar maupun perubahan situasi di negara mitra. Ketika kendala muncul, eksportir membutuhkan dukungan yang terkoordinasi agar dapat memahami persoalan dan mempertimbangkan langkah yang sesuai. Hubungan yang baik pemerintah dan dunia usaha dapat membantu proses komunikasi serta penyampaian kebutuhan secara lebih efektif.
Kepercayaan menjadi dasar agar koordinasi itu berjalan. Pelaku usaha perlu menyampaikan kondisi dan tantangan yang mereka hadapi secara terbuka, sementara pemerintah dapat menggunakan informasi tersebut untuk memahami kebutuhan di lapangan. Sebaliknya, komunikasi yang konsisten membantu dunia usaha memperoleh pemahaman mengenai kebijakan dan upaya yang dapat ditempuh. Hubungan timbal balik ini tidak selalu menghilangkan hambatan dengan segera, tetapi dapat memperkuat kemampuan para pihak dalam meresponsnya.
Pesan Roro menempatkan kemitraan sebagai proses yang dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya saat transaksi berlangsung atau ketika persoalan muncul. Pemerintah dan pelaku usaha perlu menjaga dialog, saling memahami peran, serta membangun kepercayaan melalui kerja sama yang nyata. Dengan landasan tersebut, hubungan dagang dapat menjadi lebih tangguh menghadapi perubahan dan tantangan di pasar tujuan. Pada akhirnya, penguatan perdagangan memerlukan lebih dari sekadar capaian nilai ekspor; hubungan yang kredibel dan konsisten turut mendukung keberlanjutan akses pasar Indonesia.
Menurut Roro, kepercayaan dalam hubungan dagang tidak terbentuk hanya melalui promosi atau penawaran harga yang menarik. Kepercayaan tumbuh ketika pelaku usaha mampu menyediakan produk berkualitas secara konsisten, memenuhi komitmen yang telah disepakati, dan memahami kebutuhan mitra. Bagi pembeli, kepastian atas mutu dan ketepatan pemenuhan pesanan menjadi pertimbangan penting sebelum menjalin kerja sama jangka panjang. Karena itu, kualitas perlu dijaga sejak proses produksi hingga produk diterima, sementara komunikasi yang terbuka membantu kedua pihak menyelesaikan perubahan atau kendala secara tepat.
Komitmen juga mencakup kesediaan untuk mendengar masukan dan menyesuaikan layanan dengan karakter pasar. Mitra usaha di setiap negara dapat memiliki preferensi, standar, maupun kebutuhan yang berbeda. Dengan memahami hal tersebut, pelaku usaha dapat menawarkan produk yang lebih relevan, mengelola ekspektasi, serta menghindari kesalahpahaman. Hubungan yang kuat bukan sekadar transaksi satu kali, melainkan kemitraan yang memberi manfaat bagi semua pihak. Ketika penjual dan pembeli memperoleh nilai dari kerja sama, keduanya memiliki alasan untuk mempertahankan hubungan dan mengembangkan peluang perdagangan berikutnya.
Pandangan tersebut berkaitan dengan seminar mengenai upaya menembus hambatan dan menjaga pasar ekspor bagi UMKM melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Kerja bersama dapat membantu pelaku usaha memahami persyaratan pasar, meningkatkan kesiapan produk, dan memperoleh dukungan untuk menghadapi tantangan ekspor. Namun, dukungan kelembagaan perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab perusahaan dalam menjaga mutu, menepati janji, dan membangun komunikasi yang dapat dipercaya. Seminar ini menjadi bagian dari Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41, yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten. Melalui forum tersebut, pembahasan tentang kemitraan dapat mempertemukan kebutuhan UMKM dengan dukungan pemerintah dan peluang dari dunia usaha. Pada akhirnya, kemampuan menjaga kualitas dan komitmen menjadi modal penting agar UMKM tidak hanya memasuki pasar ekspor, tetapi juga mempertahankan kepercayaan mitra serta memperkuat hubungan dagang secara berkelanjutan.Kementerian Perdagangan berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pasar ekspor. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai unit kerja di dalam negeri serta jaringan perwakilan perdagangan Republik Indonesia di luar negeri. Pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dapat memanfaatkan dukungan ini untuk memperoleh informasi pasar, menjajaki peluang penjualan, dan membangun hubungan dengan calon mitra bisnis di negara tujuan.
Roro mendorong peserta Trade Expo Indonesia (TEI) agar mengoptimalkan agenda seminar dan forum bisnis yang diselenggarakan selama pameran. Kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk memahami perkembangan perdagangan internasional, mengenali kebutuhan pasar, serta memperkenalkan produk kepada calon pembeli. Ia juga mengimbau peserta untuk membangun jejaring dengan perwakilan perdagangan yang hadir, sebab mereka dapat memfasilitasi penjajakan bisnis atau business matching sesuai kebutuhan pelaku usaha.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 46 perwakilan perdagangan di 33 negara. Jaringan tersebut mencakup atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC). Kehadiran perwakilan ini memungkinkan pemerintah membantu pelaku usaha memperoleh akses yang lebih dekat terhadap informasi dan peluang di pasar luar negeri. Bagi UMKM yang masih merintis ekspor, pendampingan dan jejaring tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memahami persyaratan pasar dan menemukan calon pembeli yang sesuai.
Perwakilan perdagangan RI bertugas melakukan riset pasar di negara penempatan masing-masing. Hasil riset dapat memberikan gambaran tentang karakteristik konsumen, tren permintaan, persaingan, serta peluang bagi produk Indonesia. Mereka juga berperan mempertemukan produk Indonesia dengan pembeli potensial melalui kegiatan promosi maupun fasilitasi langsung. Karena itu, pelaku usaha perlu menyiapkan informasi produk secara jelas, seperti kapasitas produksi, standar mutu, harga, dan kesiapan memenuhi pesanan, sebelum mengikuti pertemuan bisnis.
Dengan memanfaatkan forum TEI dan berkomunikasi secara aktif dengan perwakilan perdagangan, pelaku usaha dapat menindaklanjuti peluang secara lebih terarah. Kolaborasi pemerintah dan dunia usaha membantu menghubungkan produk lokal dengan kebutuhan pasar internasional. Jejaring tersebut bukan pengganti kesiapan eksportir, tetapi dapat mendukung proses pencarian pasar dan memperkuat peluang terjalinnya kemitraan dagang yang berkelanjutan.
Tommy menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengamankan potensi penerimaan ekspor Indonesia lebih dari Rp8 triliun. Capaian tersebut diperoleh melalui penanganan 60 kasus hambatan perdagangan yang dihadapi produk Indonesia di berbagai pasar. Upaya ini penting karena tindakan pembatasan dapat meningkatkan biaya, mengurangi daya saing, atau menghambat akses barang nasional ke negara tujuan. Penanganan yang tepat membantu menjaga kepentingan eksportir sekaligus mempertahankan peluang produk Indonesia untuk bersaing secara sehat di pasar global.
Kasus-kasus yang ditangani mencakup beragam bentuk hambatan, lain penyelidikan antidumping, antisubsidi, dan safeguards, serta hambatan teknis perdagangan lainnya. Setiap perkara memerlukan respons sesuai aturan yang berlaku, termasuk penyediaan data, koordinasi dengan pelaku usaha, dan komunikasi dengan otoritas negara mitra. Tommy mencontohkan sejumlah produk yang terkait dengan keberhasilan penanganan tersebut, yaitu kertas, kaca clear float glass, biodiesel, produk kimia hulu, serta baja nirkarat. Penanganan beragam kasus ini menunjukkan bahwa kerja pemerintah dapat membantu melindungi kepentingan ekspor lintas sektor, dari industri bahan baku hingga produk manufaktur.
Meski demikian, hambatan perdagangan tetap menjadi tantangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk memahami ketentuan pasar tujuan dan merespons proses penyelidikan.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
