Jakarta | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo menghadapi gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara bernomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst itu berkaitan dengan pengawasan administrasi ijazah Joko Widodo ketika ia mencalonkan diri dalam sejumlah pemilihan. Dengan demikian, proses gugatan ini berlangsung di Jakarta Pusat, bukan di Solo, meskipun Bawaslu Kota Solo tercantum sebagai salah satu pihak yang digugat.
Gugatan tersebut didaftarkan pada 10 Juni 2026 oleh Bonatua Silalahi dan Moeryono Aladin. Bawaslu Solo tidak menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Berdasarkan informasi pendaftaran, gugatan juga ditujukan kepada delapan instansi serta perorangan lainnya. Keterlibatan sejumlah pihak itu menempatkan perkara ini dalam lingkup yang lebih luas daripada persoalan satu lembaga pengawas pemilu daerah.
Pokok yang disorot para penggugat adalah bagaimana administrasi ijazah Jokowi diawasi dalam rangkaian pencalonannya pada beberapa pemilihan. Peran Bawaslu Solo dalam proses pengawasan tersebut menjadi bagian dari gugatan yang kini tercatat di pengadilan. Namun, pendaftaran perkara belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa dalil para penggugat telah terbukti atau bahwa pengadilan telah menetapkan adanya pelanggaran. Penilaian atas pokok perkara akan bergantung pada tahapan pemeriksaan dan bukti yang diajukan para pihak.
Nomor perkara menjadi penanda resmi untuk menelusuri perkembangan proses di PN Jakarta Pusat. Pada tahap berikutnya, para pihak akan mengikuti prosedur persidangan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menyampaikan keterangan dan dokumen yang relevan. Bawaslu Solo juga perlu menunggu jadwal serta tahapan persidangan sebelum memberikan respons melalui proses hukum. Karena gugatan melibatkan beberapa tergugat, jalannya perkara dapat mencakup penjelasan dari masing-masing pihak mengenai kewenangan, tindakan, maupun catatan administrasi yang dipersoalkan.
Perkara ini perlu dipahami sebagai gugatan perdata yang sedang menempuh proses di pengadilan, bukan sebagai putusan atau kesimpulan final mengenai pengawasan ijazah. Lokasi pemeriksaan tetap PN Jakarta Pusat, sementara nama Bawaslu Kota Solo muncul sebagai salah satu pihak dalam gugatan bersama delapan instansi dan perorangan lain. Informasi mengenai agenda sidang dan perkembangan pemeriksaan berikutnya akan membantu menjelaskan bagaimana pengadilan menangani pokok sengketa tersebut.
Bawaslu Kota Surakarta menanggapi gugatan yang mempersoalkan pengawasan persyaratan administrasi pencalonan Joko Widodo dengan menyatakan bahwa lembaga tersebut menunggu tahapan persidangan. Pokok perkara, termasuk penilaian terhadap dokumen yang dipersoalkan, akan dibahas melalui proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, Bawaslu belum menyampaikan kesimpulan atas dalil-dalil yang diajukan para penggugat. Sikap menunggu persidangan tersebut menempatkan penilaian atas pokok gugatan pada forum yang berwenang, bukan sebagai penetapan bahwa tuduhan penggugat telah terbukti.
Dalam gugatan, para penggugat menilai Bawaslu lalai mengawasi kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi ijazah Jokowi saat ia mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur, dan presiden. Mereka mengaitkan dugaan kelalaian itu dengan salinan ijazah yang disebut telah dilegalisasi, tetapi tidak mencantumkan tanggal pengesahan. Menurut penggugat, ketiadaan tanggal tersebut membuat dokumen mengalami cacat administrasi dan menunjukkan bahwa persyaratan pencalonan tidak diperiksa secara semestinya.
Para penggugat juga mendalilkan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008, yang mereka jadikan dasar untuk mempersoalkan tata cara legalisasi dokumen pendidikan. Dalil itu menjadi bagian dari argumentasi gugatan mengenai kewajiban pengawasan Bawaslu pada tahapan pencalonan. Namun, klaim tentang tanggal pengesahan, dugaan cacat administrasi, dan pelanggaran aturan tersebut masih merupakan pendapat pihak penggugat. Belum ada putusan dalam perkara ini yang menetapkan bahwa salinan ijazah dimaksud tidak memenuhi ketentuan atau bahwa Bawaslu terbukti lalai. Dengan demikian, uraian gugatan perlu dibedakan dari fakta yang telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan dan kesimpulan pengadilan. Proses persidangan nantinya akan memberi ruang bagi para pihak untuk mengajukan keterangan dan bukti, sementara tanggapan Bawaslu tetap menunggu perkembangan perkara sesuai tahapan yang berlaku.
Dalam gugatan perdata terkait ijazah Joko Widodo, pihak-pihak yang tercantum sebagai tergugat meliputi sejumlah lembaga penyelenggara pemilu dan sebuah perguruan tinggi. Daftar tersebut mencakup Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta (KPU DKI Jakarta), dan Komisi Pemilihan Umum Kota Solo (KPU Solo). Selain itu, gugatan juga mencantumkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Bawaslu DKI Jakarta, Bawaslu Solo, serta Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pencantuman lembaga-lembaga tersebut menggambarkan pihak yang disebut dalam perkara sebagaimana tercantum dalam bahan yang tersedia. Daftar ini menyebut instansi pada tingkat pusat, provinsi, dan kota, disertai UGM. Informasi tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan secara rinci dasar gugatan terhadap setiap pihak, maupun peran masing-masing dalam perkara. Karena itu, uraian mengenai para tergugat dibatasi pada nama lembaga yang telah disebutkan, tanpa menambahkan keterangan tentang tanggung jawab atau posisi hukum yang tidak tersedia.
Perkara perdata itu telah melalui proses mediasi pada Juli 2026. Tahapan mediasi tersebut merupakan informasi prosedural yang dapat disampaikan berdasarkan bahan yang ada. Namun, tidak tersedia keterangan mengenai hasil mediasi, apakah tercapai kesepakatan atau tidak, maupun langkah khusus yang dilakukan para pihak selama proses berlangsung. Oleh sebab itu, hasilnya tidak dapat disimpulkan atau diperkirakan dari informasi tersebut.
Setelah mencatat daftar tergugat dan tahapan mediasi, perkembangan berikutnya tetap bergantung pada proses persidangan. Penyebutan bahwa Bawaslu Solo menunggu tahapan persidangan sejalan dengan fokus pada proses hukum yang masih berjalan, tetapi tidak menyediakan rincian mengenai jadwal sidang atau keputusan pengadilan. Dengan demikian, informasi yang dapat ditegaskan pada bagian ini terbatas pada tujuh pihak yang tercantum sebagai tergugat dan fakta bahwa mediasi telah berlangsung pada Juli 2026. Tidak ada hasil mediasi ataupun rincian lain yang dapat ditambahkan tanpa keterangan pendukung. Pembaca dapat membedakan dengan jelas daftar pihak dalam gugatan dan tahapan yang telah dilalui, sambil menunggu informasi resmi mengenai proses selanjutnya.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solo, Puji Setyo Santoso, menyatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah catatan untuk menghadapi gugatan terkait ijazah Joko Widodo. Catatan tersebut disiapkan sebagai bagian dari langkah Bawaslu dalam merespons proses hukum yang berlangsung. Menurut Puji, lembaganya mencermati perkembangan persidangan dan menyiapkan sikap sesuai posisi serta kewenangannya sebagai pihak yang menghadapi gugatan. Persiapan itu, ujarnya, dilakukan dengan memperhatikan dokumen dan materi yang relevan, sekaligus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pengadilan. Namun, ia tidak merinci isi catatan tersebut dalam pernyataannya. Bawaslu Solo memilih menunggu tahapan berikutnya sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh mengenai pokok perkara.
Puji menjelaskan agenda sidang pada saat itu belum memasuki pemeriksaan substansi pokok perkara. Karena itu, Bawaslu Solo masih mengikuti tahapan persidangan yang telah dijadwalkan dan belum menyampaikan pembahasan mendalam mengenai inti gugatan. Tahap yang berjalan, menurut penjelasannya, perlu dilalui terlebih dahulu sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara. Sikap tersebut juga menjadi alasan bagi Bawaslu untuk menyampaikan tanggapan melalui mekanisme yang tersedia, bukan mendahului proses yang sedang berlangsung. Pihaknya akan hadir dan mengikuti perkembangan sesuai agenda resmi, sembari menyiapkan langkah hukum pada tahap yang tepat. Dengan demikian, publik diminta memahami bahwa belum dibahasnya materi utama bukan berarti Bawaslu mengabaikan gugatan, melainkan prosesnya masih berjalan secara bertahap.
Dalam menghadapi gugatan itu, Bawaslu Solo telah mengajukan eksepsi sebagai bagian dari tanggapan hukumnya. Puji menyampaikan optimisme bahwa majelis hakim akan menerima eksepsi tersebut.
