Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program beasiswa daerah yang mengadopsi skema Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Pada tahap awal, program tersebut dirancang untuk memberikan dukungan kepada 75 calon mahasiswa. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap beasiswa itu dapat mulai dilaksanakan tahun depan, sementara persiapan kini sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Rencana ini menjadi langkah Pemprov DKI untuk memperluas dukungan pendidikan bagi warga Jakarta yang hendak melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan merujuk pada skema LPDP, program beasiswa versi Jakarta diharapkan memiliki arah yang jelas dalam membantu calon mahasiswa mengakses pendidikan lanjutan. Namun, rincian mengenai persyaratan, cakupan bantuan, bidang studi, maupun mekanisme pendaftaran belum dipaparkan dalam informasi awal mengenai rencana tersebut.
Kuota 75 orang akan menjadi jumlah penerima pada tahap perdana. Angka itu menandai bahwa pelaksanaan program akan dimulai dalam skala terbatas, sebelum pemerintah memiliki pengalaman menjalankan proses seleksi dan pemberian dukungan. Persiapan yang dilakukan menjadi bagian penting agar program dapat berjalan sesuai sasaran ketika mulai diterapkan pada 2027. Pemerintah provinsi masih perlu menyusun berbagai ketentuan teknis yang akan menjadi acuan bagi calon peserta dan penyelenggara.
Pramono menyampaikan harapan agar program dapat mulai berjalan tahun depan. Pernyataan tersebut menunjukkan target waktu yang ingin dicapai, sekaligus menempatkan fase persiapan sebagai pekerjaan yang sedang berlangsung. Tahapan menuju pelaksanaan akan menentukan bagaimana kuota awal ditawarkan dan kelompok calon mahasiswa yang dapat mengajukan diri. Informasi resmi mengenai jadwal, kriteria penerima, serta bentuk pendanaan dapat menjadi perhatian masyarakat seiring perkembangan persiapan.
Jika terealisasi sesuai target, beasiswa ini akan menambah pilihan dukungan pendidikan yang disediakan pemerintah daerah bagi calon mahasiswa. Untuk saat ini, hal yang telah disampaikan adalah rencana pelaksanaan pada 2027, kuota awal bagi 75 calon mahasiswa, dan harapan gubernur agar program segera berjalan. Pemprov DKI tengah menyiapkan program tersebut sebelum rincian pelaksanaannya diumumkan lebih lanjut.
Pramono menyampaikan perkembangan program beasiswa LPDP Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Dalam penyampaiannya, ia menyebut harapan agar beasiswa tersebut dapat berjalan pada tahun depan. Pernyataan itu menjadi informasi mengenai perkembangan program yang disampaikan di Balai Kota pada tanggal tersebut. Harapan untuk menjalankan beasiswa pada tahun depan disampaikan sebagai harapan, sehingga tidak berarti program telah dipastikan berjalan atau telah dimulai. Pokok keterangan yang disampaikan Pramono adalah waktu penyampaian dan harapan mengenai pelaksanaan beasiswa.
Program yang dibicarakan adalah beasiswa LPDP Jakarta, yang dalam rencana 2027 disebut disiapkan bagi 75 calon mahasiswa. Pramono menyampaikan perkembangan program itu pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Balai Kota Jakarta. Ia berharap beasiswa dapat berjalan tahun depan. Dengan demikian, keterangan yang tersedia mencakup program yang dibahas, lokasi dan tanggal penyampaian, serta harapan waktu pelaksanaan. Penyebutan harapan tersebut mempertahankan makna pernyataan Pramono, tanpa mengubahnya menjadi kepastian mengenai pelaksanaan program.
Waktu penyampaian, yakni Rabu, 14 Oktober 2026, menjadi konteks bagi pernyataan Pramono mengenai perkembangan beasiswa. Lokasinya adalah Balai Kota Jakarta. Dalam kesempatan itu, Pramono menyampaikan harapan agar beasiswa LPDP Jakarta berjalan pada tahun depan. Tahun depan dalam pernyataan tersebut merujuk pada harapan waktu berlangsungnya program; keterangan ini tidak menjabarkan jadwal lebih rinci. Informasi yang disampaikan tetap berpusat pada harapan pelaksanaan, bukan pada kepastian tanggal atau rincian proses beasiswa.
Dengan demikian, perkembangan yang disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta pada 14 Oktober 2026 berkaitan dengan harapan agar beasiswa LPDP Jakarta dapat berjalan tahun depan. Program ini disiapkan untuk 75 calon mahasiswa pada 2027, sebagaimana tercantum dalam rencana program. Pernyataan Pramono menyampaikan harapan, bukan keterangan bahwa beasiswa sudah berjalan. Inti penyampaiannya dapat dirangkum secara terbatas: program beasiswa tersebut diharapkan berjalan pada tahun berikutnya, dan perkembangan itu disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Rabu tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat untuk membahas penyelarasan program beasiswa daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Langkah ini diperlukan agar rencana dukungan pendidikan yang disiapkan Pemprov dapat berjalan searah dengan skema beasiswa nasional, termasuk dalam hal pengaturan dan pelaksanaannya. Koordinasi tersebut juga menjadi bagian dari persiapan program beasiswa bagi calon mahasiswa Jakarta pada 2027. Pemprov ingin memastikan rancangan yang disusun tidak berdiri sendiri, melainkan memperhatikan mekanisme yang berlaku di tingkat pusat. Dengan demikian, pembahasan bersama kementerian terkait diharapkan memberi kejelasan mengenai ruang kolaborasi serta langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah.
Pramono menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta waktu kepada Kementerian Keuangan untuk membicarakan rencana tersebut. Permintaan itu dimaksudkan agar Pemprov DKI dapat menjelaskan gagasan program sekaligus mendengar arahan dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan penyelarasan. Ia menekankan perlunya komunikasi antarlembaga sebelum program dijalankan, mengingat beasiswa yang menjadi perhatian pemerintah daerah berkaitan dengan skema LPDP. Pertemuan dengan Kemenkeu diharapkan menjadi kesempatan untuk menyampaikan maksud Pemprov secara langsung dan membahas bagaimana dukungan bagi mahasiswa asal Jakarta dapat disusun tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses koordinasi masih akan ditempuh, bukan bahwa kesepakatan atau perubahan aturan telah ditetapkan.
LPDP merupakan program beasiswa yang pengaturannya berada di bawah pemerintah pusat. Karena itu, rencana Pemprov DKI untuk menghadirkan dukungan bagi calon mahasiswa perlu dibicarakan dengan kementerian yang berwenang, khususnya Kementerian Keuangan. Penyelarasan dapat membantu memperjelas hubungan inisiatif daerah dan tata kelola beasiswa nasional, termasuk pembagian peran serta prosedur yang perlu dipenuhi. Pemprov belum dapat dipandang telah mengambil alih pengaturan program tersebut; koordinasi menjadi tahap penting untuk mengetahui bentuk sinergi yang dimungkinkan. Melalui pembicaraan dalam waktu dekat, Pramono ingin meminta ruang untuk menjelaskan rencana Jakarta dan memperoleh pemahaman mengenai cara menyesuaikannya dengan kebijakan pusat. Hasil komunikasi itu akan menjadi dasar bagi langkah berikutnya dalam menyiapkan program beasiswa daerah.
Pramono menegaskan bahwa rencana beasiswa LPDP Jakarta tetap disusun dengan memperhatikan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan program LPDP berada di tangan pemerintah pusat, sehingga Pemprov DKI tidak mengambil alih ataupun mengubah ketentuan program nasional tersebut. Beasiswa yang disiapkan Jakarta merupakan program tersendiri, yang pendanaannya berasal dari anggaran daerah. Penjelasan ini membedakan kewenangan penyelenggaraan LPDP secara nasional dari dukungan beasiswa yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk calon mahasiswa.
Menurut Pramono, dana untuk program beasiswa versi Jakarta bersumber dari APBD DKI Jakarta dan telah dimasukkan dalam anggaran. Dengan demikian, pendanaan program direncanakan melalui alokasi pemerintah daerah, bukan dari anggaran LPDP pusat. Penyebutan APBD sebagai sumber pembiayaan menjadi bagian penting dari penjelasan mengenai kesiapan program, sekaligus memperjelas bahwa inisiatif ini merupakan tanggung jawab Pemprov DKI. Pemerintah daerah menyiapkan dukungan tersebut dalam kerangka anggaran yang telah tersedia, sementara pengaturan LPDP nasional tetap berada pada pemerintah pusat.
Pernyataan itu juga memberi konteks mengenai langkah yang dapat dilakukan Pemprov DKI untuk mendukung calon mahasiswa melalui skema beasiswa yang dirancang di Jakarta. Meski nama dan keterkaitannya merujuk pada LPDP, Pramono kembali menekankan bahwa urusan pengaturan LPDP berada di tingkat pusat, sedangkan sumber dana beasiswa versi Jakarta adalah APBD DKI yang telah masuk dalam anggaran. Pemprov DKI berharap program ini dapat mulai dijalankan pada 2027, sesuai rencana yang disampaikan.
Baca juga: Siapkan Zero ODOL 2027, Polri Perintahkan Jajarannya Petakan Persoalan di Lapangan | Lahan Dikuasai Sejak 1958 Diklaim Diamankan Pemkot, Warga Gubeng Siapkan Posko Perlawanan | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
