Jakarta | Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam pelantikan tersebut, Kristomei ditetapkan untuk menggantikan Letjen TNI Suharyanto sebagai pimpinan lembaga itu. Peristiwa pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026). Dengan demikian, inti peristiwa ini adalah pergantian Kepala BNPB dari Suharyanto kepada Kristomei melalui pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
Nama Kristomei Sianturi menjadi pusat pelantikan tersebut karena ia menerima jabatan sebagai Kepala BNPB. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Letjen TNI Suharyanto, yang kini digantikan dalam susunan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. Informasi pokok mengenai acara ini mencakup pejabat yang melantik, nama pejabat yang dilantik, jabatan yang diberikan, serta pejabat yang digantikan. Seluruh rangkaian inti tersebut merujuk pada satu peristiwa, yakni pelantikan Kristomei sebagai Kepala BNPB.
Pelantikan itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026), dengan Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi. Setelah pelantikan tersebut, Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Perubahan pada jabatan Kepala BNPB itu menjadi pokok kabar yang disampaikan. Dengan kata lain, peristiwa yang berlangsung di Istana Negara tersebut menandai penyerahan jabatan dari Suharyanto kepada Kristomei. Keterangan mengenai waktu dan tempat pelantikan, pihak yang melantik, serta pergantian pejabat menjelaskan inti peristiwa tanpa menambahkan konteks di luar informasi tersebut.
Pelantikan Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 113 P Tahun 2026. Keputusan presiden tersebut menjadi dasar resmi bagi pemberhentian dan pengangkatan Kepala BNPB, sebagaimana disebutkan dalam rangkaian acara pelantikan. Dengan adanya keputusan itu, pergantian jabatan di lingkungan lembaga tersebut memiliki landasan administratif dan hukum yang dinyatakan secara terbuka. Dokumen tersebut mencakup dua pokok, yaitu pemberhentian pejabat yang sebelumnya menjabat serta pengangkatan pejabat yang baru untuk posisi Kepala BNPB. Penyebutan nomor dan tahun keputusan membantu menegaskan rujukan yang digunakan dalam proses pengangkatan.
Inti keputusan yang dibacakan dalam acara adalah mengangkat Kristomei Sianturi menjadi Kepala BNPB. Rumusan tersebut menegaskan penetapan Kristomei untuk memimpin lembaga yang bertugas menangani urusan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Pembacaan keputusan menjadi bagian dari prosesi pelantikan dan menyampaikan secara formal siapa yang ditetapkan menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, pokok informasi mengenai pengangkatan dapat dirujuk pada Keputusan Presiden Nomor 113 P Tahun 2026, bukan pada dugaan atau penafsiran lain tentang proses pergantian. Nama pejabat dan jabatan yang diemban disampaikan dengan jelas dalam inti keputusan.
Keputusan yang sama juga memuat aspek pemberhentian Kepala BNPB sebelumnya, sesuai dengan cakupan yang tercantum pada judul dan dasar pelantikan. Namun, bahan yang tersedia tidak menyebutkan alasan di balik pergantian tersebut. Karena itu, informasi mengenai keputusan ini perlu disampaikan sebatas hal yang dinyatakan dalam acara: Keppres Nomor 113 P Tahun 2026 menjadi landasan pemberhentian dan pengangkatan, dan Kristomei Sianturi ditetapkan sebagai Kepala BNPB. Tanpa keterangan resmi tambahan, tidak tepat untuk mengaitkan keputusan itu dengan alasan tertentu, baik yang bersifat pribadi, kelembagaan, maupun kebijakan. Penjelasan tersebut menjaga pemberitaan tetap berfokus pada isi keputusan yang diumumkan dan menghindari kesimpulan yang tidak didukung oleh informasi yang disampaikan.
Setelah keputusan mengenai pengangkatan Kristomei Sianturi dibacakan, Presiden Prabowo Subianto membimbingnya mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Prosesi tersebut menandai dimulainya tanggung jawab Kristomei dalam memimpin lembaga yang berperan penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam pengucapan sumpah, ia mengikuti tuntunan Presiden dan menyatakan kesediaannya untuk menjalankan amanah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengucapan sumpah bukan sekadar bagian dari tata cara pelantikan, melainkan pernyataan resmi mengenai prinsip dan tanggung jawab yang harus menjadi pegangan selama mengemban jabatan. Dengan demikian, komitmen yang disampaikan menjadi landasan bagi pelaksanaan tugasnya ke depan.
Pokok pertama dalam sumpah itu adalah kesetiaan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan tugas sebagai Kepala BNPB harus berpijak pada konstitusi dan sistem hukum nasional. Kristomei juga menyatakan kesanggupan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dengan lurus. Artinya, kewenangan jabatan perlu digunakan sesuai aturan, tanpa menyimpang dari ketentuan yang mengikat penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi lembaga negara, termasuk BNPB, karena keputusan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan serta sejalan dengan hukum. Ketaatan terhadap konstitusi dan peraturan menjadi dasar bagi pengabdian yang tertib dan berintegritas.
Sumpah tersebut juga memuat tekad untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, menjunjung tinggi etika jabatan, serta bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Bagi seorang kepala lembaga, janji itu mencakup kesediaan untuk menempatkan kepentingan publik sebagai perhatian utama dalam menjalankan mandat. Etika jabatan menuntut perilaku yang patut, sementara tanggung jawab mengharuskan setiap tugas dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Dalam konteks kepemimpinan BNPB, komitmen tersebut menjadi acuan bagi Kristomei ketika mengarahkan kerja lembaga sesuai kewenangannya. Sumpah yang diucapkan setelah keputusan dibacakan itu, dengan demikian, menegaskan prinsip-prinsip yang harus menyertai pelaksanaan tugasnya: setia pada konstitusi, taat pada hukum, beretika, dan mengabdi secara bertanggung jawab.
Setelah pengucapan sumpah pelantikan, rangkaian acara berlanjut dengan penandatanganan berita acara oleh Kristomei Sianturi. Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari prosesi resmi yang menyusul pengambilan sumpahnya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan demikian, acara tidak berhenti pada pengucapan sumpah, tetapi diteruskan melalui tahapan administratif yang tercatat dalam berita acara pelantikan.
Berita acara ditandatangani setelah sumpah diucapkan, sesuai urutan kegiatan yang berlangsung dalam pelantikan. Tahap ini menandai kelanjutan prosesi formal bagi Kristomei, yang dilantik untuk menggantikan Suharyanto. Penandatanganan dokumen tersebut berlangsung sebelum rangkaian ucapan selamat dari para pejabat yang hadir. Tidak ada rincian tambahan mengenai isi dokumen ataupun penjelasan lain tentang proses penandatanganannya dalam informasi yang disampaikan.
Sesudah Kristomei menandatangani berita acara, Presiden Prabowo Subianto bersama para menteri kabinet memberikan ucapan selamat kepadanya. Momen itu menjadi bagian penutup dari rangkaian acara pelantikan setelah pengucapan sumpah dan penandatanganan dokumen. Presiden dan jajaran menteri menyampaikan ucapan secara langsung kepada Kristomei, sebagaimana tercatat dalam urutan kegiatan tersebut. Informasi yang tersedia tidak merinci percakapan maupun bentuk ucapan yang disampaikan.
Dengan urutan tersebut, prosesi setelah sumpah terdiri atas penandatanganan berita acara oleh Kristomei, lalu pemberian ucapan selamat oleh Prabowo dan para menteri kabinet. Kedua tahapan itu melengkapi rangkaian acara pelantikan Kepala BNPB. Uraian ini terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam prosesi, tanpa menambahkan keterangan mengenai agenda kerja Kristomei ataupun perkiraan dampak dari pengangkatannya. Perhatian pada rangkaian acara tersebut menempatkan penandatanganan dan ucapan selamat sebagai peristiwa yang mengikuti pengucapan sumpah, sekaligus menutup bagian prosesi pelantikan yang diberitakan.
