Jakarta | Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 15 Oktober 2026, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa rencana penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan menjadi perhatian. Namun, ia belum memastikan apakah karhutla akan ditetapkan sebagai bencana nasional atau cukup ditangani dengan status bencana daerah. Menurutnya, penetapan tersebut tidak dapat diputuskan begitu saja dan perlu melihat perkembangan serta kondisi yang dihadapi di lapangan.
Kristomei menekankan bahwa pembahasan mengenai status bencana harus disertai penilaian lebih lanjut. Pemerintah perlu memahami situasi, kebutuhan, serta kapasitas penanganan sebelum menentukan tingkat status yang tepat. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat sesuai dengan skala kejadian dan mendukung langkah penanganan secara efektif. Ia belum memberikan kepastian mengenai status karhutla, sehingga pemerintah masih perlu mencermati keadaan sebelum menyampaikan keputusan lebih lanjut kepada publik.
Meski status belum ditetapkan, Kristomei menggarisbawahi bahwa respons dan kecepatan penanganan harus menjadi prioritas. Upaya mengendalikan api, melindungi masyarakat, serta mencegah dampak meluas membutuhkan tindakan yang segera dan terkoordinasi. Menurutnya, penetapan status yang besar tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan apabila tidak diikuti langkah nyata. Karena itu, pembahasan administratif perlu berjalan seiring dengan respons di lapangan, bukan menjadi alasan untuk menunda tindakan.
Pernyataan tersebut menempatkan kesiapan dan kerja bersama sebagai unsur penting dalam menghadapi karhutla. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur terkait perlu bergerak sesuai peran masing-masing, berbagi informasi, serta memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan. Kecepatan mengambil keputusan operasional juga berpengaruh pada kemampuan membatasi kebakaran dan mengurangi risiko bagi warga maupun lingkungan. Kristomei menyatakan bahwa penentuan status masih perlu ditelaah, sementara penanganan harus tetap berorientasi pada kebutuhan konkret. Dengan fokus pada respons yang cepat dan tindakan terukur, upaya menghadapi karhutla dapat terus berjalan tanpa menunggu kepastian label bencana nasional atau daerah.
Kristomei Sianturi memandang bahwa penanganan kebencanaan harus disiapkan untuk menghadapi persoalan yang beragam, bukan hanya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Banjir, erupsi gunung berapi, serta berbagai kejadian lain juga dapat mengancam keselamatan warga dan mengganggu aktivitas masyarakat. Setiap jenis bencana memiliki karakteristik, risiko, dan kebutuhan respons yang berbeda. Karena itu, kesiapsiagaan perlu disusun secara menyeluruh, dengan memperhatikan kondisi wilayah dan potensi ancaman yang mungkin muncul. Respons yang cepat tetap penting, tetapi harus didukung perencanaan, koordinasi, dan pemahaman yang tepat mengenai situasi di lapangan.
Untuk memperkuat upaya tersebut, Kristomei menyampaikan perlunya bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Koordinasi tidak cukup dilakukan ketika bencana telah terjadi; hubungan kerja antarpihak perlu dibangun sejak tahap pencegahan dan kesiapsiagaan. Sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi salah satu unsur penting, agar kebijakan, informasi, dan langkah penanganan dapat berjalan searah. Di sisi lain, masyarakat juga perlu dilibatkan karena warga berada paling dekat dengan wilayah terdampak dan sering menjadi pihak pertama yang mengetahui adanya ancaman. Komunikasi yang jelas membantu memastikan bahwa bantuan dan tindakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kristomei menggambarkan pentingnya kebersamaan itu melalui analogi tali tambang. Sebuah tali tambang menjadi kuat ketika banyak serat terjalin dan menarik ke arah yang sama; demikian pula penanganan bencana memerlukan keterlibatan banyak unsur. Kementerian dan lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat memiliki peran dan kemampuan yang saling melengkapi. Tidak ada satu institusi yang dapat memikul seluruh tanggung jawab menghadapi bencana sendirian. Kolaborasi memungkinkan sumber daya, informasi, dan tenaga dikerahkan secara lebih teratur sesuai kebutuhan. Dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang konsisten, respons dapat lebih efektif, mulai dari upaya mengurangi risiko hingga penanganan darurat dan pemulihan. Pendekatan bersama juga membantu memastikan bahwa keselamatan warga menjadi perhatian utama dalam setiap keputusan. Pandangan ini menegaskan bahwa kesiapan kolektif merupakan landasan penting untuk menghadapi karhutla maupun ancaman kebencanaan lainnya.
Kristomei Sianturi menegaskan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu diupayakan penyelesaiannya sesegera mungkin agar masyarakat tidak terus menanggung dampaknya. Penekanan tersebut menempatkan kecepatan sebagai sasaran penting dalam merespons keadaan, bukan sekadar harapan yang disampaikan setelah persoalan berlangsung. Bagi Kristomei, rakyat tidak seharusnya terus berada dalam kondisi terdampak sementara penanganan berjalan lambat.
Ia menekankan bahwa respons terhadap karhutla perlu bergerak dalam hitungan menit, bukan jam. Perbedaan rentang waktu itu menjadi penegasan mengenai urgensi yang ia kehendaki. Ketika dampak dirasakan masyarakat, kecepatan merespons dipandang penting agar persoalan dapat segera diupayakan penyelesaiannya. Pernyataan tersebut menggarisbawahi tuntutan agar penanganan tidak berlarut-larut, sekaligus menunjukkan perhatian pada keadaan rakyat yang terkena dampak.
Komitmen untuk bergerak cepat juga berkaitan dengan kesediaan menilai kembali upaya yang dilakukan. Kristomei menyatakan bahwa upaya tersebut akan dievaluasi ke depan. Evaluasi itu menjadi bagian dari perhatian terhadap bagaimana respons terhadap karhutla dapat terus diperhatikan, tanpa mengabaikan tujuan utama untuk menyelesaikan persoalan sesegera mungkin. Pernyataan ini tidak menguraikan langkah teknis tertentu, tetapi menyampaikan bahwa upaya yang ditempuh akan menjadi bahan evaluasi pada waktu mendatang.
Harapan yang menyertai penekanan tersebut adalah agar tidak ada lagi korban yang sia-sia. Kalimat itu memperlihatkan bahwa perhatian terhadap karhutla tidak hanya tertuju pada cepat atau lambatnya respons, tetapi juga pada dampak yang dialami manusia. Dengan menekankan penyelesaian segera, respons dalam hitungan menit, dan evaluasi ke depan, Kristomei menyampaikan perlunya menjaga perhatian terhadap persoalan ini. Tujuannya ialah agar rakyat tidak terus terdampak dan upaya penanganan dapat diarahkan pada hasil yang lebih baik, tanpa menganggap bahwa evaluasi atau komitmen saja sudah menghapus dampak yang telah terjadi. Pesan tersebut menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menilai urgensi dan kesinambungan respons terhadap karhutla.
Kristomei Sianturi menyatakan bahwa kemungkinan menerima bantuan dari negara lain dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap terbuka. Namun, tawaran tersebut tidak serta-merta diterima tanpa pertimbangan. Pemerintah perlu terlebih dahulu mengetahui bentuk bantuan yang tersedia, termasuk jenis dukungan, kemampuan yang dapat diberikan, serta seberapa cepat bantuan itu bisa digunakan di lapangan. Penilaian ini diperlukan agar dukungan yang masuk sesuai dengan kebutuhan penanganan karhutla dan dapat dimanfaatkan secara efektif.
Sebelum menentukan bantuan tambahan yang dibutuhkan, Kristomei berencana menghimpun informasi mengenai aset dan kemampuan yang telah dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk melihat sumber daya yang sudah tersedia, mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi, dan menghindari pengerahan bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi. Setelah gambaran itu diperoleh, pemerintah dapat meninjau berbagai tawaran dari luar negeri dan mempertimbangkan dukungan mana yang dapat segera dikerahkan bersama sumber daya dalam negeri.
Pendekatan tersebut menempatkan kesiapan dan koordinasi sebagai pertimbangan utama. Bantuan dari negara lain dapat menjadi pilihan apabila bentuknya relevan dan mampu mendukung upaya yang sedang berjalan, tetapi keputusan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan yang sudah ada. Menurut Kristomei, penanganan karhutla bukanlah tugas satu lembaga atau pemerintah semata. Upaya ini membutuhkan keterlibatan dan kerja sama berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat, serta dukungan yang terkoordinasi. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab menghadapi karhutla merupakan tanggung jawab bersama.
Baca juga: Perkuat Kesadaran Warga, Tim Penyuluh Karhutla Sesko TNI Bersama Pasis Sesko TNI Sosialisasikan Pencegahan Karhutla | Gerak Cepat Babinsa Bersama Tim Karhutla Padamkan Api | Respons Cepat Karhutla Dekat IKN, TNI Gerakkan Helikopter Caracal untuk Water Bombing
