Kabupaten Kotawaringin Barat | Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menuai sorotan setelah menyelipkan gurauan ketika menjawab pertanyaan mengenai solusi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayahnya. Pernyataan tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas pada Selasa, 13 Oktober. Potongan video itu memperlihatkan gubernur menyampaikan pandangannya tentang penyebab karhutla sebelum mengarahkan pembicaraan pada pentingnya kebersamaan dalam menghadapi persoalan tersebut.
Dalam pernyataannya, Agustian Sabran menyebut sebagian besar karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Ia menyampaikan angka sekitar 97 persen untuk menggambarkan besarnya faktor manusia dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan. Pernyataan itu menjadi bagian utama dari jawaban gubernur saat ditanya mengenai langkah atau solusi untuk menangani karhutla di Kalimantan Tengah.
Ia juga menekankan bahwa penanganan karhutla memerlukan kebersamaan dari berbagai pihak. Menurut pernyataan yang terdengar dalam video, persoalan tersebut tidak cukup dihadapi secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan dan kerja bersama. Penekanan mengenai persatuan itu kemudian disampaikan dengan gaya yang diselingi gurauan.
Dalam bagian tersebut, gubernur mengucapkan gurauan yang menyinggung persatuan, perceraian, dan pernikahan kembali. Ucapan itu muncul di tengah pembahasan mengenai pentingnya bersatu dalam menangani karhutla. Beredarnya video tersebut membuat bagian gurauan menjadi perhatian publik dan memicu kritik terhadap cara penyampaian jawaban mengenai persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Peristiwa itu menempatkan pernyataan gubernur tentang penyebab karhutla dan penanganannya dalam sorotan. Di satu sisi, ia menyebut faktor manusia sebagai penyebab dominan dengan angka sekitar 97 persen serta menggarisbawahi pentingnya kebersamaan. Di sisi lain, gurauan mengenai persatuan, perceraian, dan pernikahan kembali menjadi bagian yang paling banyak dibicarakan setelah video tersebut beredar luas.
Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, menyoroti gaya komunikasi pejabat di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, pemimpin semestinya menunjukkan empati ketika masyarakat menghadapi situasi sulit, terutama saat kabut asap mengganggu kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta perekonomian warga. Pernyataan pejabat dalam kondisi seperti itu dinilai memiliki dampak yang lebih besar karena mudah ditafsirkan sebagai cerminan sikap pemerintah terhadap penderitaan masyarakat.
Daniel mengingatkan bahwa pejabat tidak seharusnya mengeluarkan ucapan yang dapat memicu ketidaksukaan publik ketika warga sedang berhadapan dengan bencana. Masyarakat yang terdampak karhutla membutuhkan perlindungan, informasi yang jelas, dan langkah penanganan yang nyata. Karena itu, komunikasi publik seharusnya diarahkan untuk menenangkan, menguatkan, dan menunjukkan keberpihakan kepada mereka yang mengalami dampak langsung dari kabut asap.
Ia menilai, ucapan yang dimaksudkan sebagai candaan tetap dapat dipandang tidak tepat apabila disampaikan ketika kondisi warga sedang mengalami musibah. Ukuran kepantasan sebuah pernyataan tidak hanya bergantung pada niat penyampainya, tetapi juga pada waktu, tempat, serta keadaan masyarakat yang mendengarnya. Dalam situasi bencana, humor yang tidak mempertimbangkan perasaan korban berisiko menimbulkan kesan bahwa penderitaan mereka sedang diremehkan.
Daniel berharap para pemimpin lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan dan mengedepankan empati dalam setiap kesempatan. Sikap tersebut perlu diwujudkan melalui perhatian terhadap kebutuhan warga sekaligus dukungan konkret untuk mengatasi persoalan karhutla yang masih berlangsung. Selain menjaga komunikasi agar tidak melukai perasaan masyarakat, pemerintah juga diharapkan memperkuat pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak bencana secara berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan bahwa komunikasi pejabat publik dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus disampaikan dengan empati. Menurutnya, setiap pernyataan kepala daerah perlu mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat yang sedang menghadapi bencana, terutama warga yang tinggal di wilayah terdampak langsung. Dalam situasi seperti itu, pilihan kata, intonasi, dan cara menyampaikan pesan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Empati, sebagaimana ditekankan Irawan, bukan sekadar menunjukkan rasa prihatin secara formal. Empati berarti berupaya memahami sekaligus merasakan emosi warga yang menghadapi asap, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, atau ancaman terhadap keselamatan keluarga. Karena itu, pejabat publik perlu menempatkan diri pada posisi masyarakat sebelum menyampaikan candaan ataupun pernyataan yang berpotensi dianggap meremehkan penderitaan mereka.
Irawan menilai kepala daerah semestinya membangun optimisme publik melalui informasi yang menenangkan dan meyakinkan. Masyarakat perlu mendapat keyakinan bahwa pemerintah hadir, bekerja, serta memiliki langkah yang jelas untuk menangani kebakaran hingga benar-benar padam. Optimisme tersebut harus didukung penjelasan mengenai upaya pemadaman, koordinasi antarinstansi, perlindungan bagi warga, dan penanganan dampak kesehatan. Dengan komunikasi yang terbuka, pemerintah dapat mengurangi kecemasan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah meluasnya karhutla.
Polemik yang muncul akibat candaan Gubernur Kalimantan Tengah di tengah situasi karhutla diharapkan menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya. Irawan mendorong seluruh pemimpin daerah untuk lebih cermat membaca suasana dan memahami sensitivitas publik ketika menyampaikan pesan. Kritik masyarakat sepatutnya dijadikan bahan evaluasi agar komunikasi pemerintahan semakin bertanggung jawab, berorientasi pada kepentingan warga, dan mampu memperkuat kepercayaan. Dalam penanganan bencana, kepemimpinan tidak hanya diukur dari tindakan di lapangan, tetapi juga dari kemampuan menyampaikan harapan secara manusiawi dan meyakinkan.
Kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menjadi latar penting munculnya sorotan terhadap candaan Gubernur Kalimantan Tengah di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di wilayah tersebut, kabut asap dilaporkan semakin pekat dan membuat langit tampak menguning. Perubahan kondisi langit itu terlihat bersamaan dengan meningkatnya kepadatan asap yang menyelimuti sejumlah kawasan.
Warga Kotawaringin Barat juga menyampaikan keluhan mengenai gangguan pernapasan dan iritasi mata akibat paparan kabut asap. Keluhan tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla dirasakan langsung dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Situasi lapangan itu kemudian menjadi konteks yang tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap pernyataan yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi yang sedang dihadapi warga.
Berdasarkan pemantauan BMKG Kotawaringin Barat, konsentrasi partikel halus atau PM2.5 menempatkan kualitas udara di wilayah tersebut dalam kategori sangat berbahaya. Petugas BMKG Kotawaringin Barat, Afif Rowina Khairim, mengatakan pada Selasa, 13 Oktober, bahwa data pemantauan PM2.5 sejalan dengan kondisi asap karhutla yang semakin tebal. Keterangan tersebut memperkuat gambaran mengenai buruknya kualitas udara di Kotawaringin Barat ketika kabut asap terus menebal dan langit berubah tampak menguning.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
