Jakarta | Pemerintah tengah menyiapkan rencana pemberian ponsel yang dilengkapi rekening digital kepada masyarakat. Gagasan tersebut diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara langsung, sehingga dana yang disediakan pemerintah dapat dikirim ke rekening digital milik penerima. Namun, rencana itu masih menunggu kejelasan lebih lanjut dan belum dapat disebut sebagai program yang telah berjalan.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana tersebut dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa, 13 Oktober. Dalam keterangannya, Hashim menjelaskan bahwa setiap warga negara nantinya akan memperoleh ponsel sekaligus rekening digital. Perangkat tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengakses dan menerima bantuan dari pemerintah.
Melalui skema yang direncanakan, dana bantuan sosial akan disalurkan langsung oleh pemerintah ke rekening digital penerima. Mekanisme ini diharapkan dapat memperpendek jalur penyaluran, sekaligus membuat proses penerimaan bantuan lebih terarah. Ponsel yang diberikan akan berfungsi sebagai perangkat untuk menghubungkan masyarakat dengan rekening tersebut, meskipun rincian mengenai bentuk perangkat, sasaran penerima, serta tata cara penggunaannya belum dijelaskan secara lengkap.
Pernyataan Hashim menempatkan digitalisasi penyaluran bantuan sebagai bagian penting dari rencana kebijakan pemerintah. Kendati demikian, pelaksanaannya masih bergantung pada penjelasan resmi mengenai desain program, kesiapan infrastruktur, pendataan masyarakat, dan mekanisme perlindungan rekening penerima. Karena itu, informasi mengenai ponsel dan rekening digital tersebut untuk saat ini masih berada pada tahap rencana, bukan pengumuman bahwa bantuan telah mulai dibagikan.
Rencana penyediaan ponsel yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan sosial belum disertai penjelasan resmi mengenai persyaratan penerima. Pemerintah juga belum mengumumkan kriteria yang akan digunakan untuk menentukan pihak yang berhak memperoleh perangkat tersebut. Karena itu, informasi mengenai kelayakan penerima masih belum dapat dijadikan acuan, baik bagi masyarakat maupun bagi lembaga yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan program.
Mekanisme pembagian ponsel juga belum dipaparkan secara terperinci. Belum ada keterangan mengenai cara pendataan calon penerima, proses verifikasi, bentuk penyerahan perangkat, ataupun jadwal pelaksanaannya. Ketidakjelasan tersebut membuat tahapan program belum dapat dipahami secara menyeluruh. Pemerintah masih perlu menyampaikan kerangka pelaksanaan yang terbuka agar masyarakat memperoleh gambaran yang sama mengenai rencana tersebut.
Sampai saat ini, belum terdapat kepastian apakah perangkat akan diberikan kepada seluruh masyarakat atau hanya kepada kelompok tertentu. Pernyataan yang tersedia belum menjelaskan sasaran bantuan secara spesifik, sehingga belum tepat untuk menyimpulkan bahwa program ini ditujukan bagi kategori penerima tertentu. Penentuan sasaran masih menunggu pengumuman dan kebijakan resmi dari pemerintah.
Hashim juga belum merinci pihak yang nantinya berhak menerima ponsel tersebut maupun tahapan yang akan ditempuh dalam pelaksanaannya. Belum dijelaskan pula bagaimana pembagian kewenangan dan proses distribusi akan dilakukan. Dengan demikian, informasi yang beredar sejauh ini masih berada pada tahap rencana, sementara persyaratan, kriteria penerima, serta mekanisme pembagian perangkat belum ditetapkan atau diumumkan secara lengkap.
Rencana pemberian ponsel gratis kepada masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan digital. Ponsel tersebut direncanakan dapat mendukung pembukaan rekening digital bagi warga yang belum memiliki rekening bank. Dengan rekening itu, penerima diharapkan lebih mudah menerima penyaluran bantuan sosial secara langsung dan tercatat, meskipun pelaksanaan skema tersebut masih menunggu kejelasan lebih lanjut.
Pemerintah menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening digital tersebut. Kedua lembaga perbankan itu diproyeksikan membantu masyarakat yang masih berada di luar layanan perbankan agar dapat memiliki rekening untuk mengakses berbagai transaksi, termasuk kemungkinan penyaluran bansos. Namun, penunjukan tersebut masih merupakan bagian dari rencana dan belum dapat dipandang sebagai kebijakan yang telah sepenuhnya berlaku.
Hashim menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Angka tersebut, menurut Hashim, merujuk pada data Bank Dunia. Kondisi itu menjadi salah satu alasan mengapa pembukaan rekening digital dipertimbangkan bersamaan dengan rencana penyediaan ponsel gratis. Akses terhadap perangkat dan rekening diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi warga dalam menggunakan layanan keuangan formal.
Selain memperluas jangkauan layanan, pemerintah juga merencanakan penghapusan biaya pembukaan rekening. Sebelumnya, biaya tersebut disebut mencapai Rp50 ribu. Jika rencana penghapusan itu direalisasikan, masyarakat tidak perlu menanggung biaya awal ketika membuat rekening digital melalui fasilitas yang disiapkan. Meski demikian, rincian mekanisme, waktu penerapan, serta kepastian pelaksanaannya masih perlu dijelaskan. Karena itu, hubungan ponsel gratis, rekening digital, dan penyaluran bansos belum dapat dianggap sebagai program final yang sudah berjalan.
Rencana penyaluran bantuan sosial pemerintah tengah diarahkan menuju mekanisme digital. Skema yang dibicarakan bukan lagi pemberian uang tunai secara langsung, melainkan pengiriman dana ke rekening digital yang dapat diakses masyarakat melalui ponsel masing-masing. Perubahan ini diharapkan membuat proses penyaluran lebih praktis, tercatat, dan mudah dipantau, sekaligus mengurangi potensi kendala dalam distribusi bantuan secara fisik.
Hashim menyampaikan bahwa dana bantuan nantinya akan dikirim oleh pihak yang disebutnya bersama Kementerian Keuangan kepada masyarakat melalui perangkat mereka. Dengan mekanisme tersebut, telepon seluler tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menerima dan mengakses bantuan pemerintah. Penerima diharapkan dapat menggunakan rekening digital itu sesuai ketentuan program, meskipun bentuk layanan, penyedia platform, serta tata cara pemanfaatannya masih belum dijelaskan secara terperinci.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa aspek teknis program rekening digital masih dalam pembahasan. Pemerintah menargetkan skema tersebut mulai berjalan pada 2027. Salah satu rencana yang ikut dikaji adalah menghubungkan rekening dengan Nomor Induk Kependudukan pada KTP serta data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keterhubungan itu diharapkan membantu mencocokkan identitas penerima dan memperkuat ketepatan sasaran penyaluran.
Meski arah kebijakannya telah disampaikan, program ini masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum menetapkan rincian mengenai persyaratan penerima, jenis ponsel atau akses yang diperlukan, mekanisme aktivasi rekening, serta prosedur apabila terjadi perubahan data kependudukan. Karena itu, masyarakat masih perlu menunggu keputusan resmi dan petunjuk pelaksanaan sebelum dapat mengetahui cara mengikuti atau menggunakan skema bantuan berbasis rekening digital tersebut.
Baca juga: Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya
