Jakarta | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memberikan penjelasan terkait klaim kehilangan dana nasabah atas nama Linawati senilai Rp17 miliar yang kembali menjadi perhatian setelah ramai dibicarakan di media sosial. Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyampaikan bahwa setiap klaim mengenai dana nasabah perlu didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut perseroan, hingga saat ini belum terdapat data yang mendukung klaim kehilangan dana dengan nilai tersebut.
BTN menegaskan, penyampaian klaim tidak cukup hanya didasarkan pada informasi yang beredar atau pendapat publik. Bank perlu memeriksa dokumen, catatan rekening, bukti transaksi, serta rangkaian fakta yang berkaitan dengan perkara. Proses pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan asal-usul dana, pihak yang melakukan transaksi, waktu kejadian, dan kemungkinan adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi.
Penjelasan ini tidak berarti nasabah kehilangan hak untuk memperjuangkan kepentingannya. Nasabah tetap dapat menyampaikan keberatan, mengajukan bukti, dan menempuh jalur penyelesaian sengketa sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, di sisi lain, BTN berkewajiban memproses klaim berdasarkan fakta dan dokumen yang terverifikasi, bukan semata-mata berdasarkan tekanan pemberitaan atau opini publik.
Perseroan juga menyatakan tidak menutup kemungkinan memenuhi kewajiban ganti rugi apabila pengadilan menyatakan BTN bertanggung jawab melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, posisi bank akan mengikuti hasil proses hukum yang berjalan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perlu ditempatkan dalam mekanisme pembuktian yang transparan, sehingga hak nasabah terlindungi sekaligus kewajiban bank ditentukan berdasarkan dasar hukum yang jelas.
BTN menyampaikan bahwa persoalan dana nasabah tersebut telah ditangani sejak 2022 melalui rangkaian pemeriksaan internal. Proses tersebut mencakup penelusuran dokumen, pemeriksaan alur transaksi, serta pencocokan data yang berkaitan dengan rekening dan aktivitas perbankan nasabah. Langkah itu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kronologi perkara dan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.
Selain pemeriksaan internal, BTN menyatakan telah mengambil langkah hukum terhadap oknum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penanganan melalui jalur hukum dilakukan berdasarkan temuan dan informasi yang tersedia, dengan proses selanjutnya mengikuti kewenangan aparat penegak hukum serta ketentuan peraturan yang berlaku. BTN juga menyebutkan bahwa koordinasi dan pemenuhan informasi dalam proses tersebut terus dilakukan sesuai kebutuhan perkara.
Dalam penjelasannya, BTN turut menyoroti adanya perubahan nilai tuntutan ganti rugi yang disampaikan nasabah atau keluarganya. Menurut keterangan bank, angka yang diajukan dalam beberapa kesempatan dinilai berubah-ubah sehingga dipandang tidak konsisten. Pernyataan tersebut merupakan posisi BTN dalam merespons perkembangan sengketa, sementara penilaian mengenai dasar dan besaran tuntutan tetap menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan.
Perbedaan nilai juga terlihat informasi yang disampaikan keluarga nasabah kepada publik dan angka dalam gugatan perdata terbaru. Berdasarkan penjelasan BTN, keluarga nasabah sebelumnya menyebut nilai sekitar Rp17 miliar dalam pemberitaan atau komunikasi publik. Sementara itu, gugatan perdata terbaru yang tercatat disebut memiliki nilai sekitar Rp7 miliar. Perbedaan angka tersebut disampaikan sebagai keterangan dari pihak BTN mengenai perkembangan tuntutan, bukan sebagai kesimpulan mengenai benar atau tidaknya klaim salah satu pihak. Penentuan fakta, dasar perhitungan, serta tanggung jawab masing-masing pihak masih bergantung pada pemeriksaan bukti dan keputusan dalam proses hukum yang berlaku.
Riwayat perkara ini mencakup proses perdata dan pidana yang berjalan secara terpisah. Gugatan perdata yang sebelumnya diajukan oleh Linawati telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Februari 2025. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Putusan itu menjadi bagian dari catatan proses hukum yang telah ditempuh para pihak, tanpa menghapus kemungkinan adanya langkah hukum lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah putusan tersebut, Linawati kembali mengajukan gugatan perdata. Perkara baru itu masih berada dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, sehingga belum terdapat putusan akhir mengenai pokok sengketa maupun tuntutan yang diajukan. BTN menyatakan menghormati seluruh tahapan proses peradilan dan menyerahkan penilaiannya kepada majelis hakim. Dalam persidangan, perseroan akan menyampaikan fakta, dokumen, serta bukti-bukti yang dimiliki untuk menjelaskan posisi dan dasar pembelaannya.
Di luar proses perdata, BTN juga mengambil langkah hukum terhadap oknum yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut. Laporan kepada aparat penegak hukum telah ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan. Berdasarkan proses itu, oknum yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Putusan pidana tersebut menunjukkan adanya proses pertanggungjawaban atas perbuatan yang dinilai melanggar hukum pidana, sesuai fakta dan pertimbangan yang digunakan pengadilan.
Namun, putusan pidana itu tidak secara otomatis menentukan besaran ganti rugi ataupun tanggung jawab perdata BTN. Aspek pidana dan perdata memiliki dasar pemeriksaan, unsur, serta standar pembuktian yang berbeda. Karena itu, hubungan hukum para pihak, kerugian yang diklaim, sebab-akibat, dan pihak yang wajib bertanggung jawab tetap harus dibuktikan secara tersendiri dalam perkara perdata yang sedang berjalan. BTN menyatakan akan mengikuti proses tersebut serta menggunakan haknya untuk memberikan keterangan dan mengajukan bukti yang relevan hingga perkara memperoleh penyelesaian berdasarkan putusan pengadilan.
BTN menegaskan posisinya sebagai bank milik negara yang wajib memastikan setiap keputusan keuangan memiliki dasar hukum yang jelas, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks sengketa dana nasabah, perseroan menyatakan tidak dapat mengambil keputusan pembayaran hanya berdasarkan tekanan opini publik. Menurut Ramon Armando, keputusan semacam itu berpotensi berkaitan dengan keuangan negara sehingga harus dilakukan secara hati-hati serta mengikuti ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, BTN menyatakan tetap memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban apabila pengadilan menetapkan bahwa perseroan bertanggung jawab. Pembayaran akan dilakukan apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan sekaligus menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan. Dengan demikian, dasar pelaksanaan pembayaran bukan semata-mata tuntutan atau persepsi yang berkembang di ruang publik, melainkan keputusan hukum final yang menetapkan tanggung jawab serta nilai kompensasi secara jelas.
Dalam keterangannya, BTN juga merujuk pada fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara pidana Nomor 734/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim. Menurut BTN, persidangan tersebut mengungkap adanya keterlibatan dan kelalaian Linawati dalam rangkaian peristiwa yang disengketakan. Salah satu hal yang disebut adalah tindakan menandatangani formulir Customer Information File (CIF) dalam keadaan kosong. Tindakan tersebut dilakukan untuk memperoleh penawaran suku bunga tinggi yang, menurut keterangan yang dirujuk BTN, berada di luar batas kewajaran dan ketentuan resmi perbankan. Informasi mengenai keterlibatan, kelalaian, serta penandatanganan dokumen itu disampaikan sebagai bagian dari keterangan dan fakta persidangan yang menjadi rujukan perseroan. BTN menempatkan seluruh proses penyelesaian pada mekanisme hukum yang berlaku, termasuk menunggu penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum melaksanakan pembayaran apabila tanggung jawab perseroan dan besaran ganti rugi telah ditentukan.
Baca juga: Akta Notaris Tanpa Kehadiran Penghadap: Apa Akibat Hukumnya? Ini Penjelasan Dedy Luqman Hakim | Lafundes menyebut hubungan di dalam tim berjalan dengan baik dan para pemain anyar tidak mengalami kendala berarti untuk beradaptasi
