Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengaku tidak pernah bercita-cita menjadi politisi. Ia menyebut keterlibatannya dalam politik terjadi secara tidak direncanakan, bahkan dianggap sebagai sebuah kecelakaan dalam perjalanan hidupnya.
Pengakuan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI). Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional HIPPI di Jakarta pada Senin, 12 Oktober 2026.
Bahlil menyampaikan kisah tersebut ketika berbicara kepada kalangan pengusaha. Ia menempatkan pengalaman masuk politik sebagai sesuatu yang datang di luar perencanaan, berbeda dari pilihan yang sejak awal disusun sebagai tujuan hidup. Karena itu, keterlibatannya dalam politik ia gambarkan sebagai kecelakaan, bukan sebagai ambisi yang telah dipersiapkan.
Di hadapan anggota HIPPI, Bahlil juga tampil dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang menangani bidang hilirisasi, transisi energi, serta energi dan sumber daya mineral. Meski kini memegang jabatan strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM, ia menegaskan bahwa posisi tersebut tidak berangkat dari impian untuk menjadi politisi.
Pengakuan Bahlil itu menjadi bagian dari pesannya kepada para pengusaha dalam forum Rakernas HIPPI. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah membayangkan akan memasuki dunia politik, sehingga perjalanan tersebut berlangsung di luar rencana awal yang pernah ia miliki.
Sebelum terjun ke dunia politik, Bahlil Lahadalia menyebut bahwa tujuan awalnya adalah membangun karier di bidang usaha. Ia ingin mengembangkan bisnis secara mandiri hingga mencapai posisi sebagai konglomerat. Cita-cita tersebut mencerminkan arah perjalanan yang sejak awal lebih dekat dengan dunia kewirausahaan daripada aktivitas politik praktis. Bagi Bahlil, membesarkan usaha merupakan rencana yang ingin diwujudkan melalui kerja, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam lingkungan pengusaha.
Dalam proses membangun kiprahnya sebagai pengusaha, Bahlil terlibat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Organisasi tersebut menjadi salah satu ruang bagi dirinya untuk berinteraksi dengan sesama pelaku usaha, memperluas pengalaman, serta menyuarakan kepentingan pengusaha muda. Keterlibatan itu juga berkaitan dengan keinginannya untuk menjadi ketua umum HIPMI. Ambisi tersebut menunjukkan bahwa fokus Bahlil ketika itu masih berada pada penguatan peran di dunia usaha dan kepemimpinan organisasi pengusaha, bukan pada pencalonan atau jabatan politik.
Perjalanan tersebut kemudian berubah ketika Bahlil ditunjuk menjadi menteri pada periode pemerintahan sebelumnya. Penunjukan itu berlangsung tanpa dirinya terlebih dahulu menempuh jalur partai politik. Rangkaian pengalaman tersebut menjadi dasar bagi pernyataannya bahwa keterlibatannya dalam politik bukanlah bagian dari rencana awal. Ia menggambarkan langkah itu sebagai konsekuensi dari keadaan dan arah perjalanan hidup yang berkembang di luar perkiraan semula. Dengan demikian, keputusan untuk memasuki pemerintahan tidak muncul dari target pribadi sejak awal, melainkan dari kesempatan serta situasi yang kemudian membawanya ke arena politik. Bahlil pun menilai bahwa perjalanannya tersebut dapat disebut sebagai sebuah “kecelakaan” dalam konteks masuk politik, karena cita-cita pertamanya tetap berkaitan dengan dunia usaha dan keinginan untuk membesarkan bisnis hingga menjadi konglomerat.
Bahlil Lahadalia meluruskan persepsi publik mengenai urutan jabatan yang pernah diembannya. Ia menegaskan bahwa dirinya terlebih dahulu dipercaya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kemudian maju dan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Penjelasan ini disampaikan untuk membantah anggapan bahwa ia lebih dulu menjadi ketua umum partai, lalu memperoleh jabatan sebagai Menteri ESDM.
Bahlil turut menggambarkan keterlibatannya dalam politik sebagai sesuatu yang tidak sejak awal menjadi tujuan utama. Ia menyebut terjun ke politik sebagai “kecelakaan”, sementara bagi dirinya politik kemudian dipandang sebagai hobi. Ungkapan itu menjadi bagian dari penjelasannya mengenai hubungan aktivitas politik dan perjalanan profesional yang telah dijalani. Pada saat yang sama, ia meminta para pengusaha tetap menaruh perhatian pada pengembangan usaha. Menurut pandangan tersebut, pengusaha perlu berfokus membesarkan bisnis, meskipun pengalaman atau keterlibatan dalam politik dapat muncul dalam perjalanan masing-masing. Klarifikasi mengenai urutan jabatan ini penting agar informasi tentang posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar tidak tercampur dalam pemahaman publik.
Bahlil Lahadalia menyoroti kecenderungan sebagian pengusaha pribumi yang terlalu cepat masuk ke dunia politik setelah memiliki modal usaha dalam jumlah terbatas. Menurutnya, keberhasilan mengumpulkan modal awal belum cukup menjadi bekal untuk langsung terjun ke panggung politik. Pengusaha perlu membangun fondasi bisnis secara kuat, memperluas pengalaman, serta memahami tanggung jawab yang melekat pada setiap keputusan yang diambil.
Ia berpesan agar para pengusaha terlebih dahulu menjadi pelaku usaha yang serius. Kapasitas harus terus ditingkatkan, baik melalui pengetahuan, pengalaman, jaringan, maupun kemampuan mengelola organisasi. Konsistensi menjalankan bisnis juga dinilai penting agar usaha tidak berhenti pada tahap percobaan. “Jadilah pengusaha yang sungguh-sungguh dulu, tingkatkan kapasitas, konsisten dalam menjalankan usaha, dan besarkan bisnis sebelum masuk politik,” ujar Bahlil.
Bahlil juga mengingatkan agar bisnis dan politik tidak dijalankan dengan membawa perasaan. Menurut dia, komitmen dalam usaha dan politik perlu dipisahkan dari urusan perasaan pribadi karena keduanya menuntut pertimbangan yang rasional, disiplin, serta kesiapan menghadapi konsekuensi. “Bisnis jangan pakai perasaan, politik juga jangan pakai perasaan. Perasaan itu cukup diberikan kepada orang yang kita sayangi,” katanya. Pesan tersebut ditujukan agar pengusaha mampu menempatkan ambisi politik secara proporsional, tanpa mengabaikan proses memperkuat dan membesarkan usaha yang telah dibangun.
Baca juga: HUT ke-48 FKPPI, Bamsoet Tegaskan Arahan Ketua Umum, Bahwa FKPPI Organisasi Perjuangan, Bukan Kendaraan Politik Cari Kekuasaan | Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Kenyamanan Berusaha Adalah Bagian dari Keamanan Nasional | Bamsoet Kembali Luncurkan Buku Terbaru ke-38 “Politik Hukum Konstitusi” dan Buku J. Osdar “Dari Senayan ke Ruang Kuliah”
