Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya pemerataan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak dapat dipusatkan hanya pada sebagian wilayah, tetapi perlu dihadirkan secara merata agar seluruh daerah memiliki kesempatan untuk mempersiapkan dan mengembangkan ekosistem digital.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta pada Senin. Ia menjelaskan bahwa infrastruktur menjadi fondasi penting bagi penguatan aktivitas ekonomi digital. Ketersediaan infrastruktur yang memadai memungkinkan berbagai unsur dalam ekosistem digital tumbuh secara bersamaan, sehingga perkembangan ekonomi digital tidak berjalan secara terpisah atau timpang antarwilayah.
AHY menilai kebutuhan terhadap infrastruktur nasional harus dipandang sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Pemerataan pembangunan diperlukan agar proses transformasi digital dapat dipersiapkan sejak awal dan berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta kegiatan ekonomi di berbagai daerah.
Dalam konteks tersebut, pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi digital perlu berjalan beriringan. Infrastruktur memberikan dukungan dasar bagi terbentuknya ekosistem digital, sementara pertumbuhan ekosistem tersebut dapat memperkuat aktivitas ekonomi. Keterkaitan itu membuat perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan kebutuhan seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh.
Penekanan AHY menunjukkan bahwa agenda ekonomi digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga kesiapan lingkungan pendukungnya. Dengan pemerataan infrastruktur, pemerintah berupaya memastikan agar perkembangan digital dapat berlangsung secara lebih seimbang dan memberikan ruang bagi setiap daerah untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, dan komunikasi. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta memberikan manfaat yang sama kepada seluruh masyarakat. AHY menilai bahwa era digital juga memiliki risiko memunculkan disparitas, kesenjangan, dan ketimpangan, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat. Perbedaan akses terhadap jaringan, perangkat, pengetahuan, dan layanan digital dapat menentukan kemampuan seseorang atau suatu daerah untuk mengikuti perubahan yang berlangsung.
Kelompok masyarakat yang memiliki serta menguasai teknologi berpeluang memperoleh manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar. Penguasaan terhadap teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, dapat membuka kesempatan luas untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, memperoleh informasi, serta menciptakan inovasi. Sebaliknya, masyarakat yang tertinggal dalam akses dan keterampilan digital berisiko kehilangan berbagai peluang tersebut. Apabila kondisi ini tidak ditangani, pihak yang sudah berada di depan dapat melaju lebih cepat, sedangkan kelompok yang tidak memperoleh perhatian akan semakin jauh berada di belakang.
Karena itu, AHY menekankan pentingnya kehadiran infrastruktur secara merata sebagai bagian dari upaya menopang transformasi digital. Infrastruktur yang tersedia secara luas memungkinkan lebih banyak masyarakat dan wilayah terhubung dengan perkembangan ekonomi serta layanan digital. Pemerataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan, tetapi juga dengan pembukaan akses agar manfaat teknologi dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan. Negara dan pemerintah perlu hadir untuk mencegah perkembangan digital memperlebar kesenjangan, sekaligus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak yang telah memiliki sumber daya dan kemampuan lebih besar.
AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun digital, tidak dapat ditangani pemerintah seorang diri. Kompleksitas kebutuhan pembangunan serta percepatan transformasi digital menuntut keterlibatan berbagai pihak secara terkoordinasi. Pemerintah perlu bergandengan tangan dengan para pemangku kepentingan agar kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara lebih efektif serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Kolaborasi tersebut mencakup kalangan akademisi, industri dan dunia bisnis, komunitas, serta mitra dari dalam dan luar negeri. Akademisi dapat berkontribusi melalui pengetahuan dan kajian, sementara industri dan pelaku usaha memiliki pengalaman, inovasi, serta kemampuan untuk mendukung penyediaan solusi. Komunitas juga berperan dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat dan memastikan pembangunan memberikan manfaat yang relevan. Pada saat yang sama, kemitraan nasional maupun internasional dapat memperluas pertukaran pengalaman dan memperkuat kapasitas pembangunan.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang besar dan keberlanjutan pendanaan. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang kerja sama dengan badan usaha melalui skema public private partnership. Skema ini disebut sebagai salah satu platform untuk menghadirkan pendanaan pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan pada masa mendatang. Melalui kemitraan tersebut, tanggung jawab dan sumber daya dapat dikelola bersama sesuai peran masing-masing, dengan tetap menempatkan kepentingan publik sebagai landasan. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, memperluas akses infrastruktur digital, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara lebih merata.
AHY menyampaikan bahwa industri gim merupakan salah satu produk ekonomi kreatif yang memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Industri ini tidak hanya berkaitan dengan hiburan, tetapi juga menghadirkan peluang bisnis dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Perkembangan gim mendorong munculnya ruang bagi pengembang, pekerja kreatif, pelaku usaha, serta ekosistem pendukung untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang terus bertumbuh.
Menurut AHY, industri gim juga berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan. Peluang tersebut mencakup beragam bidang, mulai dari pengembangan produk, desain, teknologi, pemasaran, hingga pekerjaan lain yang mendukung keberlangsungan ekosistem industri. Aktivitas ekonomi yang lahir dari industri gim tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi turut menggerakkan perekonomian di berbagai daerah. Dengan demikian, industri ini menjadi bagian dari potensi ekonomi kreatif yang dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan apresiasi kepada Biru Muda Project selaku penyelenggara acara. Ia berharap forum yang telah digelar tidak berhenti sebagai summit atau konferensi semata. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan masukan dan gagasan-gagasan segar yang dapat dibahas serta dijalankan bersama pemerintah. Melalui keberlanjutan dialog dan kerja sama, berbagai pemikiran yang muncul dalam kegiatan itu dapat menjadi bahan untuk mendorong pengembangan industri gim dan ekonomi kreatif secara lebih nyata.
Baca juga: Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya | Di tengah perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan politik yang berlangsung cepat, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi penonton
