Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Arahan tersebut menegaskan bahwa persoalan karhutla menjadi perhatian khusus pemerintah, terutama karena dampaknya dapat meluas terhadap keselamatan masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Dalam rapat penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan bahwa kepala negara menekankan pentingnya penyelesaian secepat mungkin. Setiap unsur terkait diminta bergerak secara terpadu agar titik-titik kebakaran dapat segera dikendalikan dan risiko penyebaran api tidak semakin besar.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto turut melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada presiden. Laporan tersebut mencakup situasi di enam provinsi yang menjadi fokus utama pemerintah. Dalam pemaparan itu, Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan disebut sebagai dua wilayah yang mendapat perhatian dalam upaya pengendalian kebakaran.
Perintah percepatan ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan penanganan karhutla sebagai agenda yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan respons lapangan yang cepat. Pemantauan kondisi, pemadaman, perlindungan terhadap warga, serta pencegahan munculnya titik api baru perlu dilakukan secara berkelanjutan. Presiden juga mengarahkan agar perkembangan di wilayah terdampak terus dilaporkan, sehingga setiap hambatan dapat segera ditindaklanjuti.
Fokus terhadap enam provinsi tersebut diharapkan memperkuat langkah pemerintah dalam mengendalikan karhutla. Dengan dukungan BNPB, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah, penanganan diarahkan untuk mencapai target utama yang ditekankan Presiden Prabowo, yakni menyelesaikan kebakaran secepat mungkin.
Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas dalam percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perhatian khusus diarahkan ke Tanjung Puting dan kawasan di sekitar taman nasional karena wilayah ini memiliki ekosistem penting serta menjadi habitat berbagai satwa yang harus dilindungi. Penanganan kebakaran di area tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga dengan upaya menyelamatkan keanekaragaman hayati dan menjaga keselamatan satwa selama operasi berlangsung.
Laporan Pangdam di Kalimantan Tengah menyebutkan bahwa keberadaan satwa turut memengaruhi strategi penanganan di lapangan. Sejumlah hewan, termasuk buaya dan harimau, masih berada di sekitar kawasan terdampak atau lokasi yang berpotensi terbakar. Situasi tersebut membuat pergerakan personel dan peralatan harus dilakukan secara hati-hati. Petugas perlu mempertimbangkan keselamatan tim sekaligus menghindari tindakan yang dapat membahayakan satwa atau mengganggu habitatnya.
Operasional helikopter telah dilakukan untuk menjangkau titik api di kawasan yang sulit diakses. Namun, asap karhutla yang tebal membatasi jarak pandang dan menyulitkan pemantauan dari udara. Kondisi ini dapat menghambat proses pencarian sumber api, penentuan lokasi pendaratan, serta penjatuhan air secara tepat. Cuaca, arah angin, dan karakter lahan gambut juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam setiap penerbangan.
Karena jangkauan udara tidak selalu optimal dan sebagian lokasi tidak dapat dilewati kendaraan biasa, BNPB mengoptimalkan operasi darat. Tim dikerahkan untuk membuka akses, mendekati titik api, membuat sekat, serta melakukan pemadaman secara langsung dengan peralatan yang tersedia. Koordinasi BNPB, pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola taman nasional, dan masyarakat menjadi penting agar penanganan berjalan efektif. Pendekatan terpadu diperlukan untuk memastikan api terkendali tanpa mengabaikan perlindungan satwa dan kelestarian kawasan Tanjung Puting.
Dudung menegaskan bahwa istilah “operasi darat” dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak merujuk pada operasi militer. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan metode pemadaman yang dilakukan langsung dari permukaan tanah, dengan mengerahkan personel, kendaraan, serta peralatan pendukung ke lokasi kebakaran. Klarifikasi ini penting agar masyarakat tidak salah memahami bentuk keterlibatan aparat dalam upaya penanganan karhutla.
Dalam pelaksanaannya, operasi darat mengandalkan mobil pemadam, kendaraan pengangkut air, dan alat berat untuk membuka atau memperbaiki akses menuju area terdampak. Peralatan tersebut diperlukan terutama di wilayah yang tidak dapat dijangkau helikopter, baik karena kondisi medan maupun faktor keselamatan. Sejumlah kawasan prioritas memiliki kontur sulit, vegetasi rapat, serta keberadaan satwa yang harus diperhitungkan. Kondisi itu membuat proses pengerahan personel dan peralatan menuju titik api membutuhkan perencanaan serta kehati-hatian lebih tinggi.
Pemerintah menyatakan telah mengerahkan upaya maksimal untuk mengendalikan dan memadamkan karhutla. Penanganan dilakukan melalui koordinasi berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, lembaga terkait, serta tim teknis di lapangan. Peran TNI, Polri, dan pihak-pihak lain tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo karena dukungan mereka dinilai penting dalam mempercepat respons terhadap kebakaran.
Capaian penanganan disebut mencapai sekitar 692 hektare per hari. Angka tersebut menggambarkan skala upaya yang terus dilakukan, meskipun tantangan di lapangan masih berubah sesuai kondisi cuaca dan karakter wilayah. Selain pemadaman langsung, langkah mitigasi juga terus dijalankan. BMKG turut mendukung melalui pengendalian cuaca dan pemantauan kondisi atmosfer, sehingga potensi perluasan titik api dapat ditekan. Seluruh langkah ini diarahkan untuk mempercepat penanganan, melindungi kawasan prioritas, dan mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat serta lingkungan.
Arahan Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus mengutamakan pencegahan yang presisi, bukan hanya bergerak setelah api membesar. Setiap potensi gangguan perlu dipetakan sejak awal berdasarkan kondisi wilayah, cuaca, riwayat titik panas, serta aktivitas masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengambil tindakan sebelum kebakaran berkembang dan menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, maupun kerugian ekonomi.
Mitigasi perlu dimulai dari tingkat daerah melalui koordinasi yang kuat dan berkelanjutan. Masyarakat peduli karhutla, Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, serta pemerintah daerah harus menjadi unsur penting dalam membangun kewaspadaan bersama. Mereka dapat membantu menyampaikan edukasi, memantau wilayah rawan, melaporkan indikasi kebakaran, dan memastikan respons awal berjalan cepat. Sinergi lintas unsur ini ditujukan untuk membentuk penanganan yang terintegrasi, sehingga potensi api dapat dikendalikan sejak sumbernya sebelum meluas.
Presiden juga mengarahkan agar kampanye pencegahan karhutla dilakukan secara masif kepada gubernur di enam provinsi, Pangdam, Kapolda, BMKG, dan BNPB. Kampanye tersebut perlu memuat informasi mengenai ancaman cuaca, larangan pembakaran lahan, prosedur pelaporan, serta pembagian peran setiap pihak dalam menghadapi keadaan darurat. Penyampaian yang konsisten akan memperkuat kesiapsiagaan daerah dan menyatukan langkah pemerintah pusat, aparat, lembaga teknis, serta masyarakat.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah terlibat dalam pemadaman karhutla, termasuk unsur pemerintah, TNI, Polri, petugas lapangan, relawan, dan masyarakat. Penghargaan itu sekaligus disertai permintaan agar berbagai langkah strategis di lapangan dijalankan secara maksimal. Kecepatan respons, ketepatan mitigasi, dan koordinasi yang disiplin menjadi landasan penting untuk melindungi wilayah rawan serta mencegah kebakaran berulang.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
