Jakarta | Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Status tersebut masih berada pada tingkat penanganan yang dinilai dapat dikelola melalui mekanisme dan kapasitas pemerintah yang tersedia. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman setelah mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026.
Dudung menjelaskan, keputusan untuk tidak menaikkan status karhutla didasarkan pada penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam menghadapi situasi yang berkembang. Menurut dia, koordinasi antarlembaga dan langkah penanganan yang berjalan masih dianggap mencukupi untuk merespons kebakaran di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah belum melihat kebutuhan untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Meski statusnya belum berubah, penanganan karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah. Upaya pemadaman, pencegahan perluasan titik api, perlindungan masyarakat, dan pengawasan terhadap kondisi udara perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memastikan laporan dari daerah diterima secara cepat agar setiap perubahan situasi dapat segera ditindaklanjuti.
Keputusan mempertahankan status saat ini menunjukkan bahwa pemerintah menilai kapasitas penanganan masih memadai. Namun, evaluasi dapat dilakukan kembali apabila kebakaran meluas, dampaknya meningkat, atau kemampuan penanganan yang ada tidak lagi mencukupi. Dengan demikian, perkembangan di lapangan tetap menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan berikutnya terkait karhutla.
Dalam rapat yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Laporan tersebut memuat perkembangan situasi karhutla serta wilayah yang menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pengendalian dan penanganan bencana. Informasi ini menjadi bagian penting dari pembahasan karena pemerintah perlu memastikan langkah penanganan diarahkan pada daerah yang menghadapi risiko dan kebutuhan paling mendesak.
BNPB menyampaikan bahwa terdapat enam provinsi yang menjadi fokus penanganan karhutla. Dari enam wilayah tersebut, sumber secara khusus menyebut Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kedua provinsi itu termasuk dalam wilayah prioritas yang menjadi perhatian dalam koordinasi penanggulangan karhutla. Adapun empat provinsi lainnya tidak disebutkan dalam keterangan yang tersedia, sehingga tidak dapat dirinci lebih lanjut berdasarkan informasi tersebut.
Laporan BNPB menjadi dasar bagi pemerintah untuk memetakan kebutuhan penanganan di lapangan, termasuk koordinasi antarlembaga, pemantauan titik api, serta kesiapan menghadapi kemungkinan meluasnya kebakaran. Penyampaian laporan kepada Presiden juga menunjukkan bahwa perkembangan karhutla terus dipantau melalui jalur resmi penanggulangan bencana. Dengan demikian, penentuan fokus penanganan tidak hanya didasarkan pada kondisi sesaat, tetapi juga pada laporan lembaga yang memiliki mandat dalam pengelolaan kebencanaan.
Informasi mengenai enam provinsi yang menjadi wilayah fokus tersebut disampaikan oleh Dudung setelah rapat berlangsung di Istana . Keterangan itu memperjelas hasil pembahasan mengenai prioritas pemerintah dalam merespons karhutla, tanpa menyatakan bahwa status bencana nasional telah ditetapkan. Pemerintah tetap menjadikan laporan BNPB sebagai rujukan untuk mengarahkan langkah penanganan sesuai perkembangan situasi di masing-masing daerah, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan yang disebut secara terbuka dalam keterangan pascarapat.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah dilakukan melalui kombinasi operasi darat dan dukungan dari udara. Langkah ini diarahkan untuk mengendalikan titik-titik kebakaran sekaligus mencegah api meluas ke kawasan yang memiliki nilai penting. Salah satu prioritas pemerintah berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan tersebut mendapat perhatian khusus karena menjadi habitat berbagai satwa yang perlu dilindungi dari dampak kebakaran, asap, dan kerusakan lingkungan.
Selain mengerahkan personel untuk operasi darat, pemerintah juga menyiapkan sejumlah helikopter dalam operasi pengeboman air atau water bombing. Pengerahan dukungan udara tersebut menjadi bagian dari upaya pemadaman di wilayah prioritas. Air dijatuhkan dari helikopter untuk membantu menangani kebakaran yang berada di area tertentu. Namun, efektivitas operasi udara sangat dipengaruhi oleh kondisi lapangan, terutama tingkat ketebalan asap yang menyelimuti lokasi kebakaran.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan Dudung, operasi darat masih menjadi langkah yang lebih dominan. Tebalnya asap membuat sejumlah lokasi sulit dijangkau dari udara, sehingga penanganan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan helikopter. Situasi tersebut mendorong petugas untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi yang dihadapi di lapangan. Operasi udara tetap dikerahkan sebagai dukungan, tetapi pelaksanaan di darat menjadi pilihan utama ketika jarak pandang dan akses dari udara terganggu oleh asap. Dengan demikian, pilihan strategi penanganan berkaitan langsung dengan kondisi asap: semakin tebal asap yang menutupi kawasan, semakin besar peran operasi darat dalam upaya pengendalian kebakaran dan perlindungan wilayah prioritas.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI, anggota Polri, serta seluruh komponen yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penghargaan tersebut diberikan atas kerja bersama dalam merespons titik api, mencegah perluasan dampak, serta menangani wilayah yang terdampak di sejumlah daerah. Pemerintah menilai keterlibatan lintas lembaga diperlukan karena karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi juga pemantauan, evakuasi, dan pencegahan berulangnya kebakaran.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dudung Abdurachman, capaian penanganan karhutla disebut semakin maksimal. Ia menyampaikan bahwa luas wilayah terdampak yang dapat ditangani setiap hari berada di kisaran 692 hektare. Angka tersebut mencerminkan upaya operasional yang dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui pengerahan personel maupun penggunaan peralatan untuk mendukung pemadaman di lapangan. Pelaksanaan penanganan tetap disesuaikan dengan kondisi wilayah, akses menuju lokasi, serta perkembangan cuaca.
Selain merespons kebakaran yang telah terjadi, pemerintah menjalankan sejumlah langkah mitigasi untuk menekan risiko meluasnya karhutla. Salah satunya ialah operasi modifikasi cuaca yang ditujukan untuk membantu meningkatkan potensi hujan di wilayah tertentu. Upaya pengendalian dan pemantauan kondisi cuaca juga dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Informasi mengenai curah hujan, arah angin, kelembapan, dan potensi cuaca kering menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas operasi serta mengantisipasi munculnya titik api baru.
Dudung menyebut kemungkinan adanya bantuan dari negara tetangga belum dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa topik mengenai dukungan internasional masih berada di luar pembahasan rapat yang telah berlangsung. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai bentuk bantuan, mekanisme pengajuan, ataupun keputusan pemerintah terkait kemungkinan tersebut.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat
