Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan memerlukan perhatian serius terhadap ketersediaan air bersih. Menurutnya, kebutuhan air untuk mendukung operasional data center dapat meningkat seiring bertambahnya kapasitas komputasi, sistem pendingin, serta layanan digital yang dijalankan. Karena itu, pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan listrik, jaringan, dan lahan.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang terukur agar pertumbuhan industri pusat data berjalan seiring dengan perlindungan sumber daya alam. Efisiensi penggunaan air perlu menjadi bagian dari standar pembangunan, mulai dari pemilihan lokasi hingga penerapan teknologi pendinginan yang lebih hemat.
AHY juga mengingatkan bahwa pemanfaatan air oleh fasilitas digital tidak boleh mengurangi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan, terutama di wilayah yang menghadapi tekanan terhadap ketersediaan sumber daya. Oleh sebab itu, pengembang perlu memperhitungkan daya dukung lingkungan, kondisi hidrologis setempat, serta dampak jangka panjang terhadap ekosistem sebelum membangun fasilitas baru. Langkah tersebut dapat mencakup penggunaan air daur ulang, pemantauan konsumsi secara berkala, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Pendekatan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang bertanggung jawab, sekaligus memastikan pembangunan pusat data tetap selaras dengan kelestarian lingkungan dan kepentingan publik.
AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak boleh terkonsentrasi di wilayah tertentu saja. Pengembangan pusat data, jaringan telekomunikasi, konektivitas internet, dan berbagai fasilitas pendukung teknologi perlu dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Pemerataan tersebut penting agar masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses serta peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi digital, termasuk dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Menurut pandangan tersebut, ketimpangan infrastruktur dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah. Daerah yang memiliki jaringan internet cepat, pasokan listrik andal, pusat data, serta sumber daya manusia yang siap menggunakan teknologi akan bergerak lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses. Perbedaan ini tidak hanya memengaruhi kegiatan bisnis, tetapi juga kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, dan kesempatan kerja yang tersedia bagi masyarakat.
Kesenjangan juga dapat muncul antarkelompok masyarakat dalam satu wilayah. Mereka yang mempunyai perangkat, koneksi, literasi digital, dan kemampuan menguasai teknologi akan berpotensi memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, masyarakat yang tertinggal dalam akses maupun pemanfaatan teknologi berisiko semakin sulit mengikuti perubahan kebutuhan industri. Dalam konteks AI, perbedaan kemampuan tersebut dapat menentukan siapa yang mampu menciptakan inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memasuki jenis pekerjaan baru.
Karena itu, AHY menyampaikan perlunya dukungan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan jaringan dan fasilitas digital harus berjalan seiring dengan penguatan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi secara inklusif. Dengan dukungan yang tersedia secara luas, ekosistem ekonomi digital dapat dipersiapkan dan tumbuh secara bersamaan, sehingga manfaat transformasi teknologi tidak hanya dinikmati oleh daerah atau kelompok masyarakat yang telah lebih dahulu maju.
Meningkatnya adopsi ekonomi digital dan perdagangan elektronik mendorong pembangunan pusat data di berbagai daerah. Pertumbuhan layanan digital, transaksi daring, komputasi awan, serta pengembangan kecerdasan artifisial membuat kebutuhan terhadap infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data terus meningkat. Pusat data menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut karena menyediakan kapasitas komputasi yang diperlukan oleh perusahaan, lembaga pemerintah, dan masyarakat.
Namun, pengembangan fasilitas ini memerlukan sumber daya dalam jumlah besar. Selain pasokan listrik yang stabil untuk mengoperasikan server dan perangkat pendukung, pusat data juga membutuhkan air bersih, lain untuk sistem pendinginan. Karena itu, perencanaan proyek perlu memperhitungkan ketersediaan sumber daya, kapasitas jaringan, kondisi wilayah, serta kebutuhan masyarakat sekitar. Perhitungan yang cermat diperlukan agar pembangunan tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan air maupun infrastruktur energi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan agar setiap pembangunan pusat data, termasuk yang mendukung pengembangan kecerdasan artifisial, memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup aspek teknis, tata ruang, keselamatan, efisiensi sumber daya, dan peraturan mengenai dampak lingkungan. Kepatuhan sejak tahap perencanaan dinilai penting untuk menjaga keseimbangan kebutuhan transformasi digital dan keberlanjutan wilayah.
AHY menyerahkan pemeriksaan kepatuhan setiap proyek kepada pihak yang berwenang sesuai tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan itu mencakup penilaian terhadap perizinan, penggunaan energi dan air, pengelolaan limbah, serta kesesuaian pusat data dengan ketentuan dan standar lingkungan. Dengan pengawasan yang objektif dan berbasis aturan, investasi digital dapat berkembang secara bertanggung jawab, memberikan manfaat ekonomi, serta tetap melindungi ketersediaan sumber daya dan kualitas lingkungan bagi masyarakat.
AHY menyampaikan bahwa keberadaan bendungan dan reservoir memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan air bagi berbagai kebutuhan. Infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mendukung aktivitas industri, termasuk industri ekonomi digital yang terus berkembang. Seiring meningkatnya pembangunan pusat data berbasis kecerdasan artifisial, kebutuhan air untuk sistem pendinginan dan operasional perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Pemerintah dan pelaku usaha perlu memastikan bahwa pengembangan fasilitas digital berjalan seiring dengan kapasitas sumber daya air di setiap wilayah.
Perencanaan infrastruktur air, menurut AHY, tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan industri. Pemanfaatannya harus tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Air juga diperlukan untuk pertanian dan peternakan yang menopang ketahanan pangan, selain digunakan dalam berbagai kegiatan domestik dan ekonomi. Pada saat yang sama, ketersediaan air berperan dalam memelihara keseimbangan ekosistem, sehingga pengambilan air secara berlebihan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, pembangunan bendungan, reservoir, maupun jaringan distribusi perlu didasarkan pada kajian yang menyeluruh dan berjangka panjang.
AHY turut menekankan pentingnya mencegah pencemaran serta menghindari penggunaan air yang tidak efisien. Ketahanan air bersih harus menjadi perhatian bersama, bersanding dengan upaya memperkuat ketahanan pangan dan energi. Prinsip tersebut mencakup pengawasan terhadap limbah, penggunaan teknologi hemat air, dan pengelolaan sumber daya secara adil antarsektor. Ia mengingatkan bahwa isu air bukan hanya persoalan nasional, melainkan persoalan dunia yang pada masa mendatang berpotensi menjadi sumber konflik antarnegara. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan perlu menempatkan perlindungan sumber air sebagai bagian utama dari agenda ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Baca juga: Darurat Air Bersih: IJTI, Kodim 0813 dan BPBD Bojonegoro Pasok 21 Ribu Liter Air Bersih di Tlogohaji
