Kabupaten Kendal | Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 99 kabupaten/kota di Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen sepanjang semester I 2026. Angka tersebut menunjukkan adanya sejumlah daerah yang mampu mencatat kinerja ekonomi relatif kuat di tengah dinamika perekonomian nasional. Pertumbuhan itu dapat mencerminkan peningkatan aktivitas pada berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, hingga jasa, sesuai dengan karakter dan potensi masing-masing wilayah.
Data tersebut disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BPS. Penyampaian ini menempatkan kinerja kabupaten dan kota sebagai bagian penting dalam membaca arah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan melihat perkembangan di tingkat daerah, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih terperinci mengenai sumber pertumbuhan, wilayah yang berkembang cepat, serta area yang masih membutuhkan dukungan kebijakan.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya merupakan akumulasi kinerja ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Karena itu, penguatan ekonomi daerah memiliki peran langsung dalam menopang pencapaian nasional. Meski demikian, capaian 99 kabupaten/kota tersebut tidak berarti seluruh wilayah mengalami pertumbuhan tinggi. BPS masih mencatat adanya provinsi yang pertumbuhannya berada di bawah rata-rata nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa laju ekonomi antardaerah belum seragam, sehingga peningkatan pertumbuhan perlu berjalan beriringan dengan upaya memperluas pemerataan, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan kapasitas produksi di wilayah yang kinerjanya masih tertinggal.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah daerah dipengaruhi oleh kombinasi industri pengolahan, masuknya investasi, dan peningkatan produktivitas pertanian. Ketiga faktor tersebut menciptakan lapangan kerja, memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Daerah yang mampu menghubungkan sektor produksi dengan rantai pasok, infrastruktur, dan pasar cenderung memiliki kinerja ekonomi lebih kuat. Pola ini menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan daerah mengembangkan sektor unggulan secara berkelanjutan.
Kabupaten Kendal di Jawa Tengah merupakan salah satu contoh wilayah yang pertumbuhannya ditopang aktivitas industri manufaktur. Kehadiran pabrik dan berkembangnya kawasan industri mendorong peningkatan produksi, investasi, serta permintaan terhadap jasa pendukung. Dampaknya terlihat pada terbukanya kesempatan kerja dan tumbuhnya usaha kecil yang memasok kebutuhan industri maupun pekerja. Kabupaten Batang juga memperoleh dorongan serupa dari aktivitas kawasan industri. Pengembangan kawasan tersebut memperkuat konektivitas ekonomi dan membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk terlibat dalam kegiatan produksi, perdagangan, serta layanan penunjang.
Namun, pertumbuhan tinggi tidak hanya muncul dari daerah yang mengandalkan industri besar atau pertambangan. Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat menjadi fondasi pertumbuhan apabila dikelola dengan produktivitas dan inovasi. Daerah ini mampu tumbuh mendekati 7 persen melalui peningkatan produktivitas pertanian, masuknya investasi, dan pengembangan industri pengolahan porang. Pengolahan tersebut membuat komoditas tidak berhenti sebagai bahan mentah, sehingga nilai ekonomi yang dihasilkan dapat meningkat dan manfaatnya menjangkau lebih banyak pelaku usaha.
Amalia menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah dapat memperkuat ekonomi daerah tanpa menjadikannya bergantung semata-mata pada sumber daya alam. Strategi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan, kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta infrastruktur yang memadai. Dengan memperkuat keterhubungan pertanian, industri pengolahan, investasi, dan pasar, daerah memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Capaian pertumbuhan pada 99 kabupaten/kota menunjukkan adanya perkembangan positif di berbagai wilayah. Namun, capaian tersebut belum dapat dimaknai sebagai tanda bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia telah berlangsung secara merata. Kinerja daerah masih memperlihatkan perbedaan, sehingga kemajuan yang tercatat di sejumlah kabupaten dan kota perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas, yakni kondisi perekonomian antardaerah secara keseluruhan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencatat sejumlah provinsi yang pertumbuhannya berada di bawah rata-rata nasional. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi belum dirasakan dengan tingkat yang sama di seluruh wilayah. Dengan demikian, pemerataan antardaerah tetap menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditangani secara konsisten. Perbedaan capaian tersebut juga menegaskan pentingnya melihat pertumbuhan bukan hanya dari jumlah daerah yang mengalami peningkatan, tetapi juga dari seberapa luas dan seimbang perkembangan itu berlangsung.
Amalia menekankan bahwa penguatan ekonomi perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk di wilayah Sumatra. Penekanan ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperluas manfaatnya agar dapat dirasakan oleh lebih banyak daerah. Upaya tersebut perlu diarahkan pada kesinambungan, sehingga perbaikan kinerja ekonomi tidak berhenti pada capaian dalam satu periode, melainkan dapat menjadi dasar bagi perkembangan yang lebih stabil pada waktu berikutnya.
Di sisi lain, seluruh provinsi di Pulau Jawa dalam periode yang dibahas tercatat tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan kinerja yang perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan ekonomi nasional. Pertumbuhan yang relatif kuat di satu kawasan tidak dengan sendirinya menghapus kesenjangan dengan wilayah lain. Karena itu, capaian daerah harus dipahami secara proporsional: kemajuan di sejumlah wilayah merupakan modal penting, tetapi pemerataan tetap memerlukan perhatian agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo menilai kabupaten dan kota yang mampu mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen layak dijadikan contoh bagi wilayah lain. Kinerja tersebut menunjukkan adanya kombinasi kebijakan, struktur ekonomi, serta kapasitas pelaku usaha yang mampu mendorong aktivitas produksi secara lebih cepat. Namun, pengalaman setiap daerah tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, geografis, dan potensi sumber daya setempat.
Menurut Dradjad, pemerintah perlu mempelajari secara lebih mendalam faktor yang membuat daerah-daerah tersebut berkembang. Salah satu unsur penting adalah keberadaan industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat keterkaitan usaha besar dengan pelaku usaha di sekitarnya. Peningkatan produktivitas ekonomi lokal juga perlu menjadi perhatian, termasuk melalui perbaikan keterampilan tenaga kerja, infrastruktur, teknologi, serta kemudahan berusaha.
Data pertumbuhan daerah selanjutnya dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi berikutnya. Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor yang paling berpengaruh, memperluas sumber pertumbuhan, dan merancang intervensi untuk wilayah yang aktivitas ekonominya belum tumbuh optimal. Pendekatan tersebut memungkinkan kebijakan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, sekaligus mencegah pembangunan hanya bergantung pada pusat industri atau sektor tertentu.
Dradjad optimistis pengalaman daerah dengan pertumbuhan tinggi dapat membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Bahkan, target itu dinilai berpotensi terlampaui apabila momentum pertumbuhan terus dibangun melalui koordinasi kebijakan dan penguatan ekonomi daerah. Ia juga berpandangan bahwa target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan Presiden dapat dicapai melalui kebijakan yang konsisten serta perluasan basis ekonomi nasional.
Tantangan utamanya adalah memastikan faktor pendorong dari daerah yang telah berkembang dapat diterapkan secara tepat di wilayah lain. Replikasi perlu dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas, potensi, dan kebutuhan lokal agar manfaat pertumbuhan tersebar lebih merata di seluruh Indonesia.
Baca juga: Di tengah perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan politik yang berlangsung cepat, generasi muda dituntut tidak hanya menjadi penonton | Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia, Bamsoet Tegaskan Kenyamanan Berusaha Adalah Bagian dari Keamanan Nasional | Dedy Luqman Hakim: Sisa Kuota Bukan Sekadar Angka Digital, Ada Hak Ekonomi Konsumen di Dalamnya
