Kabupaten Maybrat | Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letnan Jenderal TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa informasi intelijen menjadi salah satu dasar penting dalam pelaksanaan operasi keamanan di Papua. Keterangan mengenai keberadaan, pergerakan, dan pola aktivitas kelompok bersenjata membantu aparat memahami situasi secara lebih akurat sebelum mengambil tindakan. Dengan dukungan informasi yang memadai, satuan operasi dapat menyusun langkah penindakan secara terukur, termasuk menentukan lokasi, waktu, serta metode yang paling sesuai dengan kondisi lapangan.
Menurut Lucky, ketepatan informasi tidak hanya berkaitan dengan efektivitas operasi, tetapi juga dengan upaya mengurangi risiko terhadap masyarakat sipil. Wilayah yang menjadi sasaran operasi umumnya berada di sekitar permukiman atau jalur yang masih digunakan warga untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Karena itu, pemetaan keberadaan kelompok bersenjata dan identifikasi lingkungan sekitar diperlukan agar tindakan aparat tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Pendekatan tersebut juga memungkinkan satuan terkait membedakan sasaran penindakan dari masyarakat yang tidak terlibat dalam kekerasan.
Lucky menyampaikan bahwa sinergi Badan Intelijen Negara (BIN) dan satuan operasi TNI perlu terus diperkuat dalam menghadapi ancaman kekerasan bersenjata. Pertukaran informasi, penyelarasan analisis, serta koordinasi di lapangan dinilai dapat membantu membangun gambaran situasi yang lebih lengkap. Kerja sama itu menjadi bagian penting dari operasi gabungan, terutama ketika aparat harus merespons ancaman di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Keterangan tersebut disampaikan Lucky di Jakarta pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Ia menekankan bahwa setiap langkah operasi perlu didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap memperhatikan keselamatan warga dan ketentuan yang berlaku.
Operasi Lucky merupakan salah satu contoh operasi gabungan TNI yang disebut berlangsung di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Penindakan tersebut melibatkan pasukan gabungan dari Satgas Yonif Marinir 9 dan Denkular 4 Satgas Rajawali V Koops TNI Habema. Sasaran operasi adalah kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya. Pelibatan beberapa unsur dalam satu operasi menunjukkan pentingnya koordinasi satuan yang menjalankan tugas pengamanan wilayah dan unsur yang memiliki kemampuan penindakan.
Berdasarkan keterangan yang beredar, operasi itu mendapat dukungan informasi intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikategorikan bernilai A1. Dalam terminologi intelijen, penilaian semacam itu umumnya digunakan untuk menggambarkan informasi yang dinilai memiliki tingkat keandalan sumber dan akurasi isi yang tinggi. Namun, rincian mengenai proses pengumpulan, verifikasi, serta penyebaran informasi tersebut tidak disampaikan secara terbuka. Karena itu, informasi publik mengenai operasi Lucky perlu dipahami sebagai laporan resmi atau pemberitaan yang masih bergantung pada keterangan pihak berwenang.
Dalam pelaksanaan operasi, pasukan gabungan dilaporkan menemukan lokasi persembunyian sejumlah tokoh yang dikaitkan dengan struktur TPNPB-OPM Kodap IV Sorong Raya. Nama yang disebut ialah Manfret Fatem, yang dilaporkan menjabat sebagai komandan operasi kelompok tersebut. Di lokasi yang sama atau dalam rangkaian penindakan itu, turut disebut Anton Fatem, komandan Batalyon Ayosami, serta Yesias Fatem, komandan Batalyon Mosata.
Temuan tersebut memperlihatkan bagaimana informasi intelijen dapat membantu mengarahkan operasi gabungan, khususnya dalam mempersempit wilayah pencarian dan meningkatkan kesiapan satuan di lapangan. Kendati demikian, rincian lokasi, metode pelacakan, dan urutan tindakan tidak semestinya disimpulkan hanya dari informasi terbuka. Penjelasan yang lebih lengkap mengenai status para pihak, hasil penindakan, serta aspek hukum operasi tetap memerlukan konfirmasi dari institusi berwenang dan sumber independen. Penyampaian informasi secara hati-hati penting agar pemberitaan tidak menimbulkan spekulasi atau membahayakan masyarakat setempat.
Berdasarkan keterangan Lucky, kontak senjata dalam operasi gabungan TNI di Maybrat terjadi ketika tiga orang yang disebut dalam laporan melakukan perlawanan dengan menembaki pasukan TNI. Uraian tersebut menjadi dasar penyampaian kronologi mengenai bentrokan di lokasi. Ketiganya disebut terlibat dalam perlawanan bersenjata terhadap pasukan TNI, sebelum situasi berlanjut pada upaya pelarian menuju kawasan Sungai Frambu.
Dalam kontak senjata itu, Manfret Fatem dilaporkan tewas di lokasi. Sementara itu, Anton Fatem dan Yesias Fatem dilaporkan tewas saat berupaya melarikan diri menuju kawasan Sungai Frambu. Keterangan tersebut memisahkan keadaan masing-masing pihak yang disebut dalam laporan, yakni Manfret Fatem yang dilaporkan meninggal di lokasi kontak senjata, serta Anton Fatem dan Yesias Fatem yang dilaporkan tewas ketika berusaha melarikan diri.
Setelah kejadian tersebut, pencarian terhadap dua jenazah yang disebut tenggelam di sungai masih berlangsung. Pencarian itu berkaitan dengan keterangan mengenai kawasan Sungai Frambu dan belum dinyatakan selesai. Karena itu, informasi mengenai kedua jenazah tersebut tetap disampaikan sebagai bagian dari proses pencarian yang masih berjalan, sesuai keterangan yang tersedia.
Dari lokasi, barang yang dilaporkan diamankan meliputi satu pucuk senjata api jenis AK-101, puluhan butir amunisi tajam, dan selembar bendera Bintang Kejora. Ketiga jenis barang tersebut disebut sebagai barang yang diamankan setelah kontak senjata. Rincian itu mencakup senjata api, amunisi, serta bendera, tanpa menambahkan keterangan lain di luar laporan mengenai temuan di lokasi.
Lucky menegaskan bahwa TNI akan melanjutkan pengamanan wilayah Maybrat dan penegakan hukum terhadap setiap ancaman kekerasan bersenjata. Langkah tersebut akan dilaksanakan secara profesional, tegas, dan terukur, dengan mempertimbangkan kondisi keamanan serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Penindakan diarahkan kepada pihak yang melakukan kekerasan, bukan kepada warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik.
Seluruh personel yang berada di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III wajib mematuhi rules of engagement (ROE), peraturan perundang-undangan, dan ketentuan operasional yang berlaku. Kepatuhan itu mencakup penggunaan kekuatan secara proporsional, penerapan prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap tindakan di lapangan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui prosedur komando dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Dalam pelaksanaan tugas, prinsip salus populi suprema lex esto, yang dimaknai sebagai keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, menjadi pedoman penting bagi seluruh operasi. Prinsip tersebut menempatkan keselamatan masyarakat sipil, perlindungan warga, dan stabilitas keamanan di Papua sebagai prioritas. Karena itu, perencanaan operasi perlu memperhitungkan kondisi pemukiman, akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta kemungkinan risiko terhadap kelompok rentan.
Operasi di Maybrat merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TNI untuk menjaga keamanan dan mendukung penegakan hukum di wilayah Papua. Dukungan informasi dari BIN serta koordinasi antarsatuan diharapkan dapat memperkuat efektivitas tugas, terutama dalam memastikan keputusan di lapangan didasarkan pada informasi yang akurat dan terverifikasi. Penguatan koordinasi tersebut tetap harus disertai akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan perlindungan masyarakat, sehingga keamanan dapat dipulihkan tanpa mengabaikan hak serta keselamatan warga.
