JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Polres Pelabuhan Tanjung Priok memulangkan empat anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23 yang menjadi korban dugaan penganiayaan. Keempat korban tiba di markas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis malam, 8 Oktober 2026, sekitar pukul 21.30 WIB.
Kedatangan empat ABK tersebut menjadi bagian dari proses pemulangan korban setelah mereka berada dalam penanganan kepolisian. Polres Pelabuhan Tanjung Priok memastikan keempatnya kembali melalui markas kepolisian di Jakarta Utara pada waktu yang telah disebutkan.
Di markas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, keluarga telah menunggu kedatangan para korban. Penantian keluarga berlangsung hingga keempat ABK KM Maulana 23 tiba pada Kamis malam. Mereka datang sebagai korban dalam perkara dugaan penganiayaan yang berkaitan dengan perjalanan dan aktivitas di kapal tersebut.
Dengan tibanya empat ABK di markas kepolisian, proses pemulangan mereka oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok terlaksana. Peristiwa ini mencakup empat korban yang sebelumnya menjadi bagian dari penanganan perkara dugaan penganiayaan. Identitas dan keterangan lebih lanjut mengenai perkara tersebut tidak dijelaskan dalam bagian informasi ini.
Fakta utama dalam peristiwa tersebut adalah jumlah korban yang dipulangkan, yakni empat ABK KM Maulana 23. Keempatnya tiba di Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada sekitar pukul 21.30 WIB, Kamis, 8 Oktober 2026. Keluarga telah berada di markas kepolisian untuk menunggu kedatangan mereka.
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri menjelaskan bahwa empat anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23 telah dipulangkan setelah melalui rangkaian penanganan bersama. Keempat ABK tersebut ialah Ilyas, Oktavian, Johan, dan Syawal. Pemulangan ini menjadi bagian dari upaya memastikan para korban memperoleh pendampingan serta kembali ke tempat yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Tiga ABK, yakni Ilyas, Oktavian, dan Johan, diserahkan kepada keluarga masing-masing. Penyerahan tersebut dilakukan setelah proses koordinasi dan penanganan yang melibatkan pihak-pihak terkait. Keluarga menjadi pihak yang menerima dan mendampingi ketiga ABK setelah mereka dipulangkan, sehingga proses kepulangan dapat berlangsung secara terarah dan aman.
Sementara itu, Syawal tidak dapat dipulangkan kepada keluarga karena tidak memiliki keluarga. Atas kondisi tersebut, Syawal diserahkan kepada perwakilan Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan dan pendampingan lebih lanjut. Penyerahan kepada Dinas Sosial dilakukan sebagai langkah agar kebutuhan serta perlindungan Syawal tetap dapat diperhatikan setelah proses pemulangan dari kapal.
AKBP Alrasyidin Fajri menyebut proses pemulangan tersebut melibatkan Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Kepulauan Aru, serta senior dan rekan-rekan dari KKP. Koordinasi lintas pihak itu dilakukan untuk memastikan seluruh ABK dapat dipulangkan sesuai situasinya. Kapolres juga menyampaikan bahwa pemulangan tersebut merupakan keberhasilan dalam menangani korban dugaan penganiayaan dan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Pernyataan itu menegaskan bahwa proses penanganan tidak hanya berfokus pada pemulangan, tetapi juga pada perlindungan korban dan pemenuhan kebutuhan mereka setelah berada di darat.
Setelah memastikan para korban berada di tempat yang aman, kepolisian menyampaikan bahwa proses penanganan tetap menjadi perhatian. Keamanan para korban menjadi dasar bagi langkah berikutnya, termasuk memastikan mereka memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan yang telah disampaikan dalam penanganan perkara tersebut. Kepolisian menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap para korban tidak berhenti setelah mereka berhasil ditemukan dan ditempatkan di lokasi yang aman.
Pendampingan yang disiapkan mencakup aspek fisik dan mental. Komitmen tersebut diberikan untuk mendukung kondisi para korban selama berada dalam penanganan pihak berwenang. Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga mendapat dukungan dari Polda Metro Jaya. Dukungan itu menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan perhatian terhadap para korban tetap terjaga, baik dari sisi kesehatan fisik maupun mental.
Alrasyidin menegaskan bahwa kepolisian akan tetap fokus merawat para korban. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian kepada korban merupakan bagian dari komitmen yang telah dibangun sejak awal penanganan. Polisi tidak hanya berfokus pada proses pengamanan, tetapi juga pada tanggung jawab untuk memberikan perhatian dan pendampingan kepada mereka setelah berada dalam kondisi yang aman.
Penegasan ini sekaligus memperlihatkan bahwa keselamatan dan kondisi korban menjadi prioritas dalam langkah kepolisian. Dengan dukungan Polda Metro Jaya, pendampingan terhadap aspek fisik dan mental korban terus menjadi bagian dari komitmen penanganan. Kepolisian menyatakan akan mempertahankan fokus tersebut sebagai wujud tanggung jawab sejak awal, tanpa mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan perhatian selama proses penanganan berlangsung.
Proses hukum terhadap dugaan penganiayaan yang dialami sejumlah anak buah kapal (ABK) KM Maulana 23 masih berlangsung. Penanganan perkara tersebut berada di Polres Kepulauan Aru, karena peristiwa dugaan penganiayaan itu disebut terjadi dalam wilayah hukum kepolisian tersebut. Aparat setempat masih mendalami rangkaian kejadian, termasuk keterangan para ABK, pihak-pihak yang berada di kapal, serta bukti lain yang dapat membantu menjelaskan perkara secara menyeluruh.
Di sisi lain, dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam perkara yang sama ditangani oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Pemisahan penanganan ini dilakukan berdasarkan kewenangan dan lokasi dugaan tindak pidana masing-masing. Penyelidikan TPPO diarahkan untuk mengungkap proses perekrutan, pemberangkatan, serta kondisi kerja para ABK, sekaligus menelusuri pihak yang diduga berperan dalam rangkaian tersebut. Setiap informasi yang diperoleh akan diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, dokumen, dan alat bukti lainnya.
Alrasyidin menyampaikan bahwa penanganan perkara TPPO masih terus berjalan dan dapat membuka kemungkinan terungkapnya pihak lain yang diduga terlibat. Pernyataan tersebut tidak berarti telah ada tersangka tambahan yang ditetapkan, melainkan menunjukkan bahwa penyidik masih mengembangkan penyelidikan berdasarkan temuan yang tersedia. Penetapan status hukum terhadap seseorang akan dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, kedua proses penanganan tersebut masih berada pada tahap pemeriksaan dan pendalaman. Perkembangan perkara akan bergantung pada hasil penyelidikan masing-masing kepolisian, termasuk koordinasi untuk memastikan keterkaitan dugaan penganiayaan dan dugaan TPPO dapat dipetakan secara jelas. Proses hukum diharapkan berjalan objektif, transparan, serta tetap memperhatikan perlindungan dan pemulihan bagi para ABK yang menjadi korban.
