JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menangani 1.024 infrastruktur yang terdampak gempa bumi di delapan kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 5 Oktober 2026. Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan pascabencana untuk mengembalikan fungsi layanan publik dan mendukung aktivitas masyarakat secara bertahap. Infrastruktur yang diperbaiki mencakup fasilitas transportasi, sumber daya air, layanan dasar, serta prasarana strategis yang berperan penting bagi mobilitas warga dan distribusi kebutuhan.
Capaian pemulihan jaringan jalan, jembatan, dan infrastruktur sumber daya air telah mencapai 100 persen. Dengan selesainya penanganan pada sektor tersebut, konektivitas antardaerah dan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya air dapat kembali berjalan. Meski demikian, sejumlah layanan dasar dan prasarana strategis masih berada dalam proses penanganan. Pemerintah terus melakukan pemulihan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan, kebutuhan masyarakat, serta tingkat urgensi setiap fasilitas.
Pelaksanaan pemulihan juga menerapkan prinsip build back better, yaitu membangun kembali infrastruktur dengan kualitas dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Pendekatan ini ditujukan agar fasilitas publik tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga lebih siap menghadapi potensi gempa di masa mendatang. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa bangunan perlu diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi alam di daerah yang rawan gempa. Karena itu, proses rehabilitasi dan pembangunan kembali di NTT diarahkan untuk memenuhi aspek keselamatan, ketahanan struktur, serta kesesuaian dengan karakteristik wilayah. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan apabila bencana serupa terjadi kembali sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemajuan penuh pada sektor konektivitas. Direktorat Jenderal Bina Marga telah memfungsikan kembali 20 ruas jalan yang sebelumnya terdampak bencana. Ruas-ruas tersebut mengalami kerusakan di 89 titik longsor dan lima patahan, sehingga penanganannya memerlukan pemeriksaan lapangan, pembersihan material, penguatan badan jalan, serta perbaikan pada bagian yang mengalami penurunan atau terputus.
Selain jalan, sebanyak 14 jembatan juga telah kembali difungsikan. Pengoperasian kembali jembatan tersebut memulihkan akses masyarakat, mendukung mobilitas kendaraan, dan memperlancar distribusi kebutuhan pokok maupun layanan pemerintahan. Dengan selesainya penanganan pada seluruh ruas jalan dan jembatan yang terdampak, tingkat pemulihan jaringan jalan dan jembatan mencapai 100 persen. Capaian ini menjadi bagian penting dalam menghubungkan kembali wilayah-wilayah yang sempat mengalami hambatan akses setelah gempa.
Pemulihan juga dilakukan pada sektor sumber daya air untuk memastikan fasilitas pengelolaan air dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan pertanian. Pemerintah telah melakukan verifikasi fungsi terhadap dua bendung, satu bendungan, 15 daerah irigasi, dan 15 sumur air baku. Verifikasi tersebut mencakup pemeriksaan kondisi fisik, kapasitas pelayanan, serta kemampuan setiap infrastruktur untuk kembali beroperasi secara aman dan efektif.
Penanganan turut mencakup dua embung, empat pengaman pantai, dan dua infrastruktur sungai. Perbaikan pada fasilitas tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan air, melindungi kawasan pesisir, mengendalikan aliran sungai, serta mengurangi risiko kerusakan lanjutan. Setelah seluruh objek diperiksa dan ditangani sesuai kebutuhan, pemulihan sektor sumber daya air mencapai 100 persen. Hasil ini memperlihatkan bahwa rehabilitasi tidak hanya berfokus pada akses transportasi, tetapi juga pada keberlanjutan layanan dasar dan perlindungan wilayah terdampak.
Penanganan pascagempa pada sektor Cipta Karya diawali dengan pendataan terhadap fasilitas dan infrastruktur yang terdampak. Kementerian Pekerjaan Umum mengidentifikasi 93 sistem penyediaan air minum, 129 bangunan gedung, serta 10 prasarana sanitasi yang terdampak gempa. Data tersebut menjadi bagian dari proses pemetaan kebutuhan pemulihan di wilayah terdampak Nusa Tenggara Timur.
Selain identifikasi awal, dilakukan pula verifikasi terhadap fasilitas yang telah terdata. Hingga tahap tersebut, sebanyak 64 sistem penyediaan air minum, 86 bangunan gedung, dan enam prasarana sanitasi telah diverifikasi. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data mengenai fasilitas yang terdampak, sehingga informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai dasar dalam penanganan berikutnya.
Dalam proses pendataan itu, sistem penyediaan air minum menjadi salah satu komponen yang dicermati karena berkaitan dengan layanan dasar masyarakat. Bangunan gedung dan prasarana sanitasi juga termasuk dalam cakupan pemeriksaan. Setiap kelompok fasilitas dicatat melalui tahapan identifikasi dan verifikasi sesuai dengan data penanganan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum.
Proses identifikasi dan verifikasi berfungsi sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut pemulihan. Dengan adanya data mengenai jumlah fasilitas yang terdampak serta status verifikasinya, penanganan dapat diarahkan berdasarkan informasi yang telah dihimpun. Tahapan ini juga memberikan acuan dalam menetapkan fasilitas yang perlu masuk ke dalam tindak lanjut pemulihan pada sektor Cipta Karya.
Di samping penanganan fasilitas air minum, bangunan gedung, dan sanitasi, penanganan terhadap sembilan kawasan strategis telah diselesaikan. Capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan pemulihan infrastruktur pada sektor Cipta Karya. Pendataan fasilitas dan penyelesaian kawasan strategis berlangsung dalam rangkaian penanganan pascagempa yang mencakup berbagai kebutuhan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur.
Bantuan darurat terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari kebutuhan awal sebanyak 131 unit sarana dan prasarana, 88 unit telah didistribusikan ke wilayah yang memerlukan. Bantuan tersebut mencakup 15 mobil tangki air, dua mobil vakum tinja, 46 hidran umum, dua toilet portabel, 18 velbed, satu biority, tiga tenda, serta satu dump truck. Dukungan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan air bersih, mendukung sanitasi, menyediakan tempat perawatan sementara, dan membantu mobilitas penanganan di lapangan.
Selain bantuan logistik dan peralatan, pemerintah melanjutkan pendataan terhadap prasarana strategis yang terdampak. Sebanyak 651 infrastruktur telah diidentifikasi, dengan 644 di antaranya sudah melalui proses verifikasi. Tahapan tersebut penting untuk memastikan kondisi setiap fasilitas dapat dipetakan secara akurat, sekaligus menentukan kebutuhan pemulihan berdasarkan tingkat kerusakan dan fungsi layanan yang harus segera dipulihkan.
Dalam perkembangan penanganan, sebanyak 146 infrastruktur telah menjalani proses pembersihan, sementara 59 lainnya memperoleh penanganan atas kerusakan ringan. Fasilitas terdampak meliputi 300 fasilitas peribadatan, 112 fasilitas pendidikan, dan 238 fasilitas kesehatan. Data ini menunjukkan bahwa dampak gempa tidak hanya menyentuh bangunan umum, tetapi juga sarana yang berperan langsung dalam kegiatan sosial, pendidikan, serta pelayanan kesehatan masyarakat.
Klasifikasi kerusakan ringan, sedang, dan berat menjadi dasar untuk menentukan bentuk penanganan berikutnya, termasuk pembersihan, perbaikan, rehabilitasi, atau pembangunan kembali. Proses pemulihan terus dilanjutkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi setiap lokasi. Setiap intervensi diarahkan pada prinsip pembangunan yang lebih aman dan tangguh terhadap risiko bencana, sehingga infrastruktur yang dipulihkan dapat memberikan layanan berkelanjutan sekaligus mengurangi kerentanan apabila bencana serupa kembali terjadi.
