JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memuat pembahasan mengenai dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam konteks pendaftaran peserta Pemilihan Presiden 2024. Dalam pertimbangan putusan tersebut, terdapat temuan yang menyebut bahwa Gibran tidak memiliki ijazah sekolah menengah atau dokumen yang dipersamakan dengannya sesuai persyaratan pendidikan yang berlaku bagi peserta Pilpres 2024.
Temuan tersebut menjadi bagian dari uraian dan penilaian Mahkamah terhadap dalil serta bukti yang diajukan dalam perkara. Karena itu, penyebutan mengenai dokumen pendidikan tersebut perlu dipahami dalam batas konteks putusan, bukan serta-merta sebagai penetapan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum yang terbukti atau sebagai keputusan yang secara langsung membatalkan pencalonan. Putusan juga tidak dapat dibaca secara terpisah dari kewenangan Mahkamah dalam memeriksa jenis perkara yang diajukan.
Meskipun memuat temuan terkait kesesuaian dokumen persyaratan, Mahkamah Konstitusi tetap menolak gugatan para pemohon. Salah satu pertimbangannya adalah Mahkamah menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti perkara tersebut melalui mekanisme yang digunakan oleh para pemohon. Dengan demikian, substansi mengenai dokumen Gibran tidak berujung pada perintah hukum yang mengubah statusnya sebagai Wakil Presiden.
Mahkamah juga menilai kedudukan hukum para pemohon belum cukup kuat untuk mengajukan permohonan tersebut. Penilaian mengenai kedudukan hukum berkaitan dengan apakah pemohon memiliki kepentingan konstitusional yang dirugikan serta memenuhi syarat untuk meminta pemeriksaan perkara. Oleh sebab itu, penolakan gugatan didasarkan pada persoalan kewenangan dan kedudukan hukum, bukan semata-mata pada ada atau tidaknya dokumen yang dipersoalkan.
Perkara ini menunjukkan pentingnya membedakan temuan atau uraian dalam pertimbangan putusan dan amar putusan yang memiliki akibat hukum langsung. Informasi mengenai dokumen pendidikan Gibran tetap menjadi bagian dari perdebatan publik, tetapi kesimpulan mengenai pelanggaran atau konsekuensi pemberhentian memerlukan dasar hukum dan proses yang berbeda.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai posisi wakil presiden memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan. Wakil presiden bukan sekadar pendamping presiden dalam menjalankan agenda politik dan administratif, melainkan bagian dari desain konstitusional yang memungkinkan negara tetap memiliki kepemimpinan ketika presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Menurut Feri, wakil presiden dapat menjalankan fungsi sebagai pejabat presiden apabila presiden berhalangan tetap. Dalam keadaan tersebut, wakil presiden berperan mengambil alih fungsi kepemimpinan pemerintahan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam konstitusi. Peran itu juga menjadi relevan ketika presiden sedang menjalankan tugas konstitusional tertentu yang membuat pelaksanaan kewenangan pemerintahan perlu diwakili atau diteruskan oleh wakil presiden.
Dalam kerangka itu, wakil presiden dapat dipandang sebagai representasi pemimpin pemerintahan. Kehadirannya memastikan roda administrasi negara, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan publik tetap memiliki dasar kepemimpinan yang sah. Karena itu, pembahasan mengenai kelayakan seorang pejabat yang berpotensi menjalankan fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan politik, tetapi juga menyentuh aspek hukum ketatanegaraan.
Feri mengingatkan bahwa persoalan kelayakan dapat menimbulkan risiko apabila pejabat yang menjalankan fungsi kepresidenan tidak memenuhi standar yang diperlukan. Risiko tersebut dapat berpengaruh terhadap legitimasi keputusan, stabilitas pemerintahan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara. Penilaian terhadap wakil presiden, dengan demikian, perlu ditempatkan dalam konteks tanggung jawab konstitusional yang mungkin diembannya.
Ia menggambarkan posisi wakil presiden dengan istilah “ban serep presiden”. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa wakil presiden disiapkan untuk mengambil peran penting ketika presiden berhalangan, bukan berarti kedudukannya tidak strategis. Justru, fungsi cadangan itu menunjukkan perlunya sosok yang memiliki kapasitas, legitimasi, dan kelayakan untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan sesuai hukum dasar negara.
Feri menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden perlu ditempatkan dalam kerangka ketentuan UUD 1945. Menurut keterangannya, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 memberikan dasar konstitusional untuk membicarakan pemberhentian seseorang dari jabatan tersebut ketika masa jabatan masih berlangsung. Namun, keberadaan ketentuan itu tidak berarti bahwa pemberhentian dapat dilakukan secara langsung atau tanpa prosedur yang telah ditetapkan.
Dalam penjelasan Feri, terdapat dua kategori utama yang dapat menjadi dasar pemberhentian. Kategori pertama berkaitan dengan pelanggaran hukum atau perbuatan tercela. Ia menyebut beberapa contoh pelanggaran hukum yang secara umum dapat masuk dalam pembahasan tersebut, yaitu suap, korupsi, dan pengkhianatan terhadap negara. Kategori ini menempatkan tindakan atau perilaku pejabat sebagai hal yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme konstitusional yang berlaku.
Kategori kedua menyangkut kondisi ketika seseorang tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai presiden atau wakil presiden. Persyaratan jabatan tersebut merupakan bagian dari ketentuan konstitusi dan peraturan terkait, sehingga perubahan keadaan atau ditemukannya persoalan tertentu dapat memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan seseorang untuk tetap menduduki jabatan. Penilaiannya tetap memerlukan dasar hukum, pemeriksaan, serta proses kelembagaan yang sesuai.
Penjelasan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan hukum yang secara teoritis tersedia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kendati demikian, pandangan mengenai Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tidak dapat langsung dimaknai sebagai keputusan untuk memberhentikan Gibran. Penerapan ketentuan itu terhadap pihak tertentu harus didasarkan pada fakta, bukti, penilaian lembaga berwenang, dan prosedur yang berlaku. Karena itu, uraian Feri lebih tepat dipahami sebagai penjelasan mengenai landasan serta kemungkinan mekanisme konstitusional, bukan kepastian bahwa pemberhentian akan terjadi.
Feri menilai dugaan pemalsuan bukti dokumen perlu ditindaklanjuti melalui penyelidikan yang menyeluruh dan objektif. Penyelidikan tersebut penting untuk menguji keaslian dokumen, menelusuri proses perolehannya, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin mengetahui atau terlibat dalam penyusunan dan penggunaannya. Langkah ini diperlukan agar penilaian publik tidak hanya didasarkan pada potongan informasi, asumsi, atau pernyataan yang belum diverifikasi.
Dalam pandangan Feri, penyelidikan juga perlu menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan Gibran atas dugaan tersebut. Perlu diketahui apakah ia mengetahui adanya upaya pemalsuan bukti dokumen, memiliki peran dalam proses itu, atau sama sekali tidak berkaitan dengan tindakan yang dipersoalkan. Jawaban atas pertanyaan tersebut harus diperoleh melalui pemeriksaan bukti, keterangan saksi, dan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui kesimpulan yang dibuat sebelum proses pembuktian selesai.
Wacana pemberhentian wakil presiden, menurut analisis Feri, baru dapat dikaitkan dengan kondisi apabila keterlibatan tersebut nantinya terbukti. Artinya, pemberhentian bukan konsekuensi otomatis dari munculnya dugaan atau temuan awal mengenai dokumen. Harus terdapat dasar hukum, bukti yang sah, serta mekanisme konstitusional yang menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi alasan pemberhentian dari jabatan.
Feri berpendapat, jika keterlibatan Gibran benar-benar terbukti, perbuatan itu dapat dikaitkan dengan kategori perbuatan tercela. Selain itu, keadaan tersebut juga dapat menimbulkan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat kelayakan seseorang sebagai wakil presiden. Kedua aspek itu tetap perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang teruji.
Pernyataan Feri tersebut merupakan analisis mengenai kemungkinan hukum dan politik, bukan keterangan bahwa dugaan itu telah dibuktikan secara final. Karena itu, penyelidikan yang independen, transparan, dan sesuai prosedur tetap menjadi tahap penting sebelum kesimpulan atau tindakan lebih lanjut diambil.
