JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Indonesia menegaskan pentingnya keterlibatan bermakna perempuan dalam pembangunan dan kepemimpinan di kawasan ASEAN. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi mendorong agar perempuan memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kesehatan, serta pengambilan kebijakan publik. Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan berlangsung inklusif dan mampu menjawab kebutuhan seluruh masyarakat.
Pemerintah Indonesia memandang partisipasi perempuan tidak boleh berhenti pada keterwakilan secara angka atau kehadiran dalam suatu forum. Keterlibatan harus diwujudkan melalui peran nyata, kesempatan menyampaikan pandangan, serta kewenangan untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan arah pembangunan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga menjadi perancang, pelaksana, dan pengawas berbagai program pembangunan.
Penguatan kepemimpinan perempuan juga menjadi bagian penting dari agenda Indonesia di tingkat regional. Negara-negara ASEAN didorong untuk membangun lingkungan yang mendukung perempuan agar dapat berkembang, memimpin organisasi, dan terlibat dalam penyelesaian persoalan bersama. Upaya ini mencakup penghapusan hambatan struktural, peningkatan kapasitas, perlindungan dari kekerasan, serta pembukaan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang.
Pernyataan tersebut disampaikan Arifatul dalam keterangan di Jakarta pada Senin, setelah penutupan 4th ASEAN Women Leaders Summit di Filipina. Forum itu menjadi momentum untuk memperkuat komitmen negara-negara ASEAN terhadap kemajuan perempuan dan kepemimpinan yang inklusif. Indonesia menilai kerja sama regional diperlukan agar kebijakan mengenai pemberdayaan perempuan dapat diterapkan secara konsisten, sekaligus menghasilkan perubahan yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat.
Arifatul menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen memajukan kepemimpinan perempuan melalui kebijakan yang kuat dan tindakan yang terukur. Komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan normatif, tetapi diwujudkan melalui upaya memperluas akses perempuan terhadap pendidikan, pelatihan, peluang ekonomi, ruang pengambilan keputusan, serta posisi strategis di berbagai sektor. Kebijakan yang berpihak pada kesetaraan perlu didukung oleh kelembagaan yang solid, anggaran yang memadai, dan mekanisme pemantauan agar pelaksanaannya dapat dinilai secara terbuka.
Bagi Indonesia, kesepakatan bersama di tingkat ASEAN harus diterjemahkan menjadi dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi perempuan serta anak perempuan. Hal ini mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, peningkatan keterampilan, penguatan kemandirian ekonomi, serta penyediaan lingkungan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi secara penuh. Setiap kebijakan perlu mempertimbangkan pengalaman kelompok yang berbeda, termasuk perempuan di wilayah terpencil, agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan bukan semata-mata jumlah program, melainkan perubahan yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup dan memperluas pilihan bagi perempuan.
Indonesia memandang kerja sama ASEAN memiliki potensi besar apabila dibangun atas dasar kesetaraan, sikap saling menghormati, dan kemauan untuk belajar dari pengalaman antarnegara. Setiap negara dapat berbagi praktik baik, memperkuat kapasitas lembaga, serta mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing. Kolaborasi semacam ini akan lebih bermakna apabila perempuan dilibatkan sebagai perancang, pelaksana, dan evaluator kebijakan, bukan sekadar penerima manfaat. Perempuan di kawasan ASEAN perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menyuarakan pandangan dan turut membentuk masa depan bersama. Melalui kebijakan yang konsisten dan aksi lintas negara, komitmen terhadap kepemimpinan perempuan dapat menghasilkan perubahan yang inklusif, tangguh, dan berjangka panjang.
Keterlibatan perempuan dipandang penting untuk membentuk masa depan ASEAN yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan. Perempuan membawa pengalaman, pengetahuan, serta perspektif yang beragam dalam memahami kebutuhan masyarakat. Ketika perspektif tersebut hadir dalam proses perumusan kebijakan, keputusan publik dapat menjadi lebih responsif terhadap berbagai kelompok, termasuk komunitas yang selama ini kurang terwakili. Partisipasi perempuan juga memperkuat kualitas pembangunan karena mendorong pemanfaatan potensi sumber daya manusia secara lebih luas.
Perhatian yang lebih besar diperlukan dalam sejumlah bidang strategis. Aksi iklim, misalnya, membutuhkan kepemimpinan perempuan karena dampak perubahan iklim sering kali dirasakan secara berbeda oleh masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Perempuan juga perlu memperoleh akses serta ruang kepemimpinan dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Penguatan peran di bidang-bidang tersebut dapat memperkaya inovasi, memperkecil kesenjangan digital, dan membuka peluang ekonomi baru bagi generasi mendatang.
Agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan atau women, peace, and security (WPS) menjadi bidang penting lainnya. Keterlibatan perempuan dalam pencegahan konflik, mediasi, pembangunan perdamaian, dan pemulihan pascakonflik dapat membantu menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh serta berkelanjutan. Dalam konteks ini, perempuan tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai kelompok yang terdampak, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dan pembangun perdamaian.
Ruang partisipasi perlu diperluas ke sektor nontradisional lainnya, termasuk keamanan, ekonomi digital, energi, infrastruktur, dan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Menteri menegaskan bahwa keterlibatan perempuan harus bersifat bermakna, bukan sekadar memenuhi unsur representasi. Artinya, perempuan perlu memiliki kewenangan, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan untuk memengaruhi kebijakan. Kepemimpinan substantif harus didukung di seluruh tingkatan dan sektor agar komitmen kesetaraan gender menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat ASEAN.
Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Filipina atas kepemimpinannya sebagai Ketua ASEAN serta komitmennya dalam menyelenggarakan 4th ASEAN Women Leaders Summit. Pertemuan tersebut dinilai penting karena menyediakan ruang dialog yang terbuka bagi negara-negara ASEAN untuk bertukar pengalaman, memperkuat pemahaman bersama, dan membahas strategi peningkatan kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Forum ini juga menunjukkan bahwa agenda kesetaraan dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dari upaya membangun kawasan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui pertemuan itu, negara-negara anggota ASEAN dapat mengidentifikasi tantangan yang masih menghambat partisipasi perempuan, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan, pembiayaan, teknologi, jejaring profesional, serta posisi pengambilan keputusan. Dialog regional memberikan kesempatan untuk memperluas kerja sama, sekaligus mendorong pertukaran kebijakan dan praktik baik yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Kepemimpinan perempuan perlu dipahami bukan hanya sebagai isu representasi, melainkan sebagai unsur penting dalam menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Momentum tersebut perlu diteruskan melalui langkah konkret dan kolaborasi lintas negara. Komitmen yang telah disampaikan harus diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan mekanisme pemantauan yang menjamin partisipasi bermakna perempuan. Upaya ini mencakup penciptaan peluang kepemimpinan yang lebih inklusif, penguatan kapasitas, penghapusan hambatan struktural, serta dukungan terhadap perempuan muda dan kelompok yang selama ini kurang terwakili. Dengan pendekatan yang konsisten, kerja sama ASEAN dapat menghasilkan perubahan yang terlihat dalam pemerintahan, dunia usaha, masyarakat sipil, dan berbagai sektor pembangunan.
Hasil diskusi dalam 4th ASEAN Women Leaders Summit selanjutnya akan menjadi bagian dari penyusunan draf Joint Ministerial Statement on Women's Leadership for Inclusive Prosperity. Dokumen tersebut diharapkan memperkuat arah bersama ASEAN dalam mendorong kepemimpinan perempuan dan kemakmuran yang inklusif. Pemerintah kemudian akan menindaklanjuti hasil pertemuan itu melalui koordinasi serta kerja sama yang diperlukan, sehingga kesepakatan regional dapat diwujudkan dalam tindakan nasional dan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
